Soal Tabung Gas, JK Temui SBY

Ribuan tabung elpiji 3 kilogram rusak dan tidak layak dikumpulkan setelah dilakukan penarikan oleh Pertamina di gudang Stasiun Pengisian Bulk Elpiji Karangp loso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/7). Pertamina mengklaim sudah menarik satu juta tabung elpiji 3 kilogram yang rusak di seluruh Indonesia. Sekitar 15 juta tabung cadangan telah disiapkan Pertamina untuk menggantikan tabung yang ditarik. (KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN)***

Soal Tabung Gas, JK Temui SBY

JAKARTA - Maraknya ledakan tabung gas kemasan 3 kilogram membuat mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jusuf Kalla, yang menyatakan dirinya penggagas program konversi minyak tanah dengan elpiji, merasa ikut bertanggung jawab secara moral dalam penanganan masalah terkait gas kemasan 3 kilogram itu.

Kalla menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berbicara empat mata mulai pukul 10.00 di ruang pertemuan khusus di Lantai III Wisma Negara, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (29/7).

”Ya, selain membicarakan rencana dan program yang dijalankan Palang Merah Indonesia, saya menyampaikan penanganan tabung elpiji yang harus selalu terus diperbaiki,” kata Kalla, yang kini menjadi Ketua Umum PMI Pusat kepada Kompas.

Menurut Kalla, bersama Presiden, ia mendiskusikan upaya perbaikan pelaksanaan program konversi, mulai dari sosialisasi, produksi, kualitas tabung, selang dan regulator, sampai pengawasan di masyarakat.

”Saya juga menyampaikan usulan perbaikan. Tetapi, maaf, tidak bisa merincinya lebih jauh soal penanganan tabung gas tersebut. Usul itu sudah saya sampaikan ke Presiden. Biar dibahas oleh pemerintah,” ujarnya.

Kalla mengakui, kepada Presiden, ia menyampaikan pentingnya program konversi minyak tanah ke elpiji, yang dikemas dalam tabung 3 kilogram. Program ini terutama untuk mengurangi beban subsidi anggaran dan perbaikan lingkungan.

Dijelaskan, penggunaan elpiji dapat mengurangi pemakaian minyak tanah yang selama ini disubsidi oleh pemerintah. ”Program ini harus terus dilanjutkan karena bermanfaat. Bahwa ada ekses di masyarakat, tentu tugas pemerintah untuk terus meningkatkan sosialisasi, kualitas produksi, sampai pengawasan di masyarakat yang diperbaiki karena ini sudah menjadi program pemerintah,” paparnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, seusai mendampingi Wakil Presiden Boediono bertemu Asosiasi Minyak Indonesia di Istana Wapres, menyatakan, ia menunggu laporan tentang penarikan 9 juta tabung gas kemasan 3 kg. ”Itu tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Biar mereka yang menangani. Bagi rakyat adalah bagaimana penggunaan tabung gas 3 kg itu aman, aman, dan aman. Itu penting,” Hatta menegaskan.

Penarikan tabung

Sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan, penarikan tabung gas yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah sekitar satu juta tabung. Namun, satu juta tabung itu ditarik secara ”alami”. ”Penarikan sedang berjalan. Bukan diambil sekaligus, secara alamiah saja,” ujarnya.

Penarikan secara ”alami” adalah penarikan yang dilakukan jika ditemukan warga yang membawa tabung tidak sesuai SNI atau tabung yang bermasalah di tempat pengisian gas. Tabung yang bermasalah bukan berarti bocor, melainkan katupnya rusak.

Menko Kesra tidak menegaskan, kapan tenggat penarikan tabung secara alami itu dirampungkan pemerintah. ”Ya secepatnya saja,” ujarnya. Sebelumnya, Agung mengatakan, jumlah tabung gas 3 kg yang tidak sesuai SNI diperkirakan sekitar sembilan juta tabung.

Namun, menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, tidak akan ada penarikan tabung sebanyak 9 juta unit.

”Usulan Kementerian Perindustrian adalah SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) melakukan pengecekan pada saat pengisian elpiji kembali,” ujar Menperin.

Selain itu, Menperin mengusulkan kepada Menko Kesra selaku Tim Penanggulangan Tabung Gas 3 Kilogram untuk menyertakan Sucofindo, atau supervisor lain, agar setiap tabung yang akan didistribusikan diperiksa standar kualitasnya.

”Itu untuk menjaga kualitas produksi tabung meskipun sudah memiliki label SNI,” kata Hidayat.

Presiden harus ambil alih

Dari diskusi ”Konversi Energi” yang diprakarsai Megawati Institute, disimpulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan mempercepat penanganan kasus ledakan elpiji di sejumlah tempat di Indonesia. Terus bertambahnya jumlah insiden ledakan elpiji merupakan bencana nasional, yang membutuhkan langkah-langkah darurat dari pemerintah dan sejumlah pihak terkait.

Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah didistribusikan kepada masyarakat.

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, selama ini pemerintah kurang responsif mengatasi masalah ledakan elpiji 3 kilogram. Pembahasan lintas sektor di bawah koordinasi Menko Kesra belum ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang terintegrasi.

”Ini soal nyawa, tidak bisa dibuat main-main. Itu bisa dituntut secara class action,” ujarnya.

Sejak awal, menurut Agus, program konversi minyak tanah ke elpiji persiapannya tidak matang dan tanpa studi kelayakan secara budaya. Penerapan program ini hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi, yakni penghematan subsidi bahan bakar minyak. Dampak sosialnya tidak dipertimbangkan dengan matang.

Oleh karena itu, Agus ataupun anggota Komisi XI DPR, Kamaruddin Sjam, yang juga pembicara dalam diskusi, mendesak agar pemerintah segera menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah dibagikan ke masyarakat, bukan hanya sembilan juta tabung yang tak sesuai SNI.

Jika hanya 9 juta yang ditarik, dikhawatirkan masih banyak tabung dan aksesori lain yang tidak sesuai standar. Apalagi, mayoritas kasus ledakan elpiji justru karena kerusakan selang, regulator, dan katup.

Biaya penarikan dan penggantian 45,28 juta paket perdana konversi harus ditanggung pemerintah. Menurut Kamaruddin, dibandingkan dengan nilai penghematan subsidi dari program konversi dan keselamatan jiwa pengguna, biaya penggantian paket perdana itu relatif jauh kecil.

Sementara anggota Komisi VII DPR, Ismayatun, meminta agar penerapan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup dipercepat.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan pendistribusian sekaligus pengawasan penggunaan elpiji 3 kg dan mencegah pengalihan konsumsi dari pengguna elpiji tabung 12 kg ke tabung 3 kg. Selain itu, juga mencegah kegiatan ilegal pengalihan isi elpiji tabung 3 kg ke tabung 12 kg serta pemakaian peralatan seperti tabung, kompor, dan aksesorinya yang tak sesuai SNI. (HAR/DAY/EVY/OSA)***

Sumber : Kompas, Jumat, 30 Juli 2010 | 02:33 WIB

Ada 8 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

• faldy suhardhie

Jumat, 30 Juli 2010 | 12:12 WIB

Salut kepada bapak Yusuf Kalla, jiwa besarnya menuntunnya kembali bertemu SBY ....untuk satu tanggung jawab Moral...Yusuf Kalla pantas menjadi GURU BANGSA

Balas tanggapan

• Agus Hermanto SPd

Jumat, 30 Juli 2010 | 11:17 WIB

Pak Kalla manusia Indonesia yg hebat, salut..

Balas tanggapan

• holy rafika

Jumat, 30 Juli 2010 | 11:12 WIB

Penarikan "alami"...hahahaha. bilang aja males meriksa langsung? ;p

Balas tanggapan

• Akhi sowak

Jumat, 30 Juli 2010 | 11:06 WIB

bravo buat jk....the real president

Balas tanggapan

• Sulaiman Madi

Jumat, 30 Juli 2010 | 10:42 WIB

lebih cepat tidak meledak lebih baik

Balas tanggapan

Pengumuman Lelang/Tender Bank Indonesia

Source : Kompas, Kamis, 29 Juli 2010

Laporan Keuangan Pegadaian

Source : Kompas, Kamis, 29 Juli 2010

TEKNOLOGI PANGAN : Pembungkus yang Mengawetkan

TEKNOLOGI PANGAN

Pembungkus yang Mengawetkan

Oleh Nawa Tunggal

Pembungkus sekaligus berfungsi mengawetkan makanan olahan dari Institut Pertanian Bogor ini menginovasi sistem pengawetan konvensional. Bahan pengawet kimia ataupun nonkimia tak perlu lagi dilarutkan ke dalam makanan hingga bisa terakumulasi ke tubuh kita.

Inovasi ini muncul karena konsumen makin menghendaki makanan sehat tanpa zat aditif,” kata Endang Warsiki, dosen dan periset pada Departemen Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (29/7).

Selama tiga tahun terakhir ini, Endang mengembangkan riset itu bersama Titi Candra Sunarti (Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB) dan Rizal Damanik (Departemen Gizi Masyarakat IPB). Inovasi pembungkus yang sekaligus mengawetkan itu disebut sebagai Kemasan AM (Antimikroba).

”Kemasan AM pada prinsipnya menghambat pertumbuhan mikroba pada lapisan makanan paling luar,” kata Endang.

Pengamanan makanan pada lapisan luar dengan Kemasan AM punya alasan tersendiri. Endang membuktikannya dengan membelah butir bakso basi dan mengandung mikroba (kapang atau bakteri) yang bisa mengakibatkan sakit pencernaan. Bakso basi itu ternyata hanya pada lapisan permukaan. Di bagian dalam masih sempurna.

Agen antimikroba

Fungsi mengawetkan pada Kemasan AM tidak terlepas dari kinerja agen antimikroba. Endang mengambil zat aktif agen antimikroba dari bahan-bahan alami yang mudah didapat, antara lain kunyit, daun sirih, dan bawang putih. Ketiganya agen antimikroba yang telah teruji.

”Kunyit terbukti bisa membuat makanan olahan tahan lama. Kita biasa menemui masakan padang yang bisa tahan lama itu karena banyak mengandung kunyit,” kata Endang.

Selebihnya, daun sirih kerap dipakai untuk berkumur, membunuh kuman atau mikroba di dalam mulut. Bawang putih juga memiliki zat aktif yang menghambat pertumbuhan mikroba.

Agen-agen antimikroba itulah yang kemudian dilekatkan pada bahan pembungkus Kemasan AM. Kemasan AM menggunakan bahan pembungkus dari bubuk kitosan.

Kitosan merupakan bahan tepung yang dimurnikan dari cangkang udang atau rajungan dengan metode tersendiri. Kitosan inilah yang kemudian dibuat menjadi lembaran seperti lembaran plastik.

Cara membuat lembaran kitosan itu sederhana. Larutkan kitosan ke dalam air. Campurkan ke dalamnya asam asetat atau asam cuka kandungan 1 persen. Penghomogenan atau metode pencampuradukan larutan kitosan dengan asam asetat dilakukan selama 10 menit.

Setelah tercampur dengan baik, atau homogen, segera dipanaskan. Tidak dibutuhkan api besar untuk memanaskannya karena suhu yang diinginkan hanya 50 derajat celsius selama 60 menit atau satu jam.

Setelah pemanasan, campurkan larutan gliserol 0,5 persen. Gliserol memiliki bahan dasar minyak sawit sehingga aman dikonsumsi. Pada akhirnya, semua bahan yang digunakan memang aman untuk dikonsumsi.

Larutan kitosan, asam asetat, dan gliserol akhirnya sudah menjadi larutan film. Film itu lapisan tipis seperti plastik.

Dinginkan larutan tersebut selama 24 jam. Setelah itu, larutan kental siap dituangkan ke atas permukaan rata, misalnya kaca. Tujuannya untuk membentuk lembaran yang akan digunakan sebagai pembungkus makanan.

Setelah larutan dituangkan di atas permukaan kaca, segera keringkan. Pengeringannya lebih baik menggunakan oven dengan pengaturan suhu 40 derajat celsius selama beberapa menit hingga terlihat menjadi lembaran yang kering dan kuat. Jadilah Kemasan AM.

Zona bening

Lembaran yang kemudian disebut Kemasan AM ini diuji dan menghasilkan zona bening. Caranya, sepotong Kemasan AM diletakkan di atas cawan petri yang sudah ditebari inokulum bakteri.

Selama 48 jam dibiarkan. Kemudian terjadilah penyingkiran jasad renik tersebut.

”Zona bening dimaksudkan sebagai area Kemasan AM dan sekelilingnya yang bening atau tidak terdapat bakteri,” ujar Endang.

Uji coba memperoleh zona bening sekaligus menunjukkan Kemasan AM efektif menghalau atau menghambat mikroba. Jika produk makanan kemudian dibungkus dengan Kemasan AM, mikroba pun tak bisa menembus kemasan ini.

Bakso ikan kemudian digunakan untuk uji coba pengemasan dengan cara lain.

Caranya larutan berisi kitosan, asam asetat, gliserol, dan agen antimikroba (kunyit, daun sirih, atau bawang putih), tidak perlu dijadikan sebagai lembaran. Larutan tersebut cukup sebagai cairan kental yang akan berfungsi melapisi bakso ikan.

”Bakso ikan tinggal dicelupkan ke dalam larutan selama lima menit,” kata Endang.

Hasilnya kemudian dibandingkan dengan bakso ikan biasa. Menurut Endang, pada suhu refrigerator atau pendingin sampai 5 derajat celsius, bakso ikan biasa tidak bisa bertahan lebih dari 21 hari, sedangkan bakso ikan yang dilapisi larutan antimikroba itu bisa bertahan dan masih enak dikonsumsi lebih dari 21 hari.

”Jika diuji coba pada suhu ruang atau sekitar 27 derajat celsius, bakso ikan biasa hanya tahan sampai 1,5 hari, sedangkan bakso ikan dilapisi dengan larutan antimikroba dua kali lipat lebih tahan lama,” kata Endang.

Endang beserta rekan-rekannya belum berencana mematenkan metode pengawetan dengan Kemasan AM ini. Industri yang ingin mengaplikasikannya, menurut Endang, harus mengejar nilai keekonomisannya.

”Kalau menggunakan kitosan, masih belum bisa ekonomis. Jatuhnya akan mahal,” kata Endang.

Salah satu cara mencapai nilai keekonomisan dengan cara melekatkan larutan antimikroba ke dalam produk kemasan konvensional, seperti plastik atau kertas. Makanan olahan yang ingin dibungkus tidak perlu lagi ditambah zat pengawet.

Konsumen pun lebih tenang mengonsumsinya. Tidak ada lagi risiko mengakumulasikan bahan pengawet di dalam tubuh kita.***

Source : Kompas, Jumat, 30 Juli 2010 | 10:45 WIB

Budiman, Inovator Pita Volume Kayu-KOMPAS

Budiman, Inovator Pita Volume Kayu

Oleh Adhitya Ramadhan

Minimnya informasi, tingkat pengetahuan yang rendah, dan mendesaknya kebutuhan ekonomi sering kali menyebabkan petani hutan rakyat menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan tengkulak. Akibatnya, ketika menjual kayu, petani menghitungnya berdasarkan jumlah batang pohon yang akan dijual. Padahal, lazimnya di pasaran, penjualan kayu dihitung berdasarkan volume.

Konsekuensi lanjutan dari praktik seperti itu ialah petani rugi. Sebaliknya, si tengkulak dapat mengeruk untung besar dari cara jual-beli kayu seperti itu karena mereka akan menjual kayu tersebut berdasarkan volume. Akibatnya, ada potensi pendapatan yang tidak diterima oleh petani.

Di samping itu, dari sisi kelestarian hutan, praktik penjualan kayu berdasarkan batangan ini mengancam keberadaan hutan. Karena petani menjual kayu dalam bentuk log atau batangan, mereka cenderung menjual lebih banyak pohon daripada jika menjual berdasarkan volume.

Padahal, kayu sangat berharga dan bernilai tinggi. Semakin lama kayu berada di hutan, fungsi ekologisnya akan semakin lama berjalan.

Kondisi seperti itulah yang menggugah Budiman Achmad mencari jalan keluar yang tidak merugikan petani. ”Kalau hutan rakyat mau lestari, petani harus sejahtera. Kalau petani hutan rakyat sejahtera, ancaman gangguan terhadap hutan negara pun bisa ditekan. Sebenarnya, hanya dengan menjual kayu sedikit saja mereka sudah bisa mencukupi kebutuhannya. Tidak perlu menjual kayu banyak-banyak,” tuturnya.

Budiman adalah Ketua Kelompok Peneliti Sosial Ekonomi Kehutanan pada Balai Penelitian Kehutanan Ciamis (BPKC).

Budiman tak hanya berwacana, tetapi dia juga menawarkan solusi konkret berupa sebuah pita pengukur volume kayu.

Sepintas, pita volume kayu hasil karya Budiman tidak jauh berbeda dengan pita meteran yang biasa dipakai penjahit pakaian. Pita volume kayu lebarnya sekitar 3 sentimeter. Di situ tertera dua deret angka. Deret pertama adalah angka yang menunjukkan panjang lingkar kayu dalam sentimeter yang ditulis dengan tinta merah. Sementara angka pada deret kedua ialah deretan angka penunjuk volume dalam meter kubik yang ditulis dengan tinta hijau.

Pengukur volume kayu

Selama ini, kata Budiman, petani biasanya menggunakan tabel volume untuk mengukur volume kayu. Cara ini dinilai merepotkan sebab petani harus mengukur terlebih dulu berapa lingkar batang pohon, kemudian menghitung diameter. Setelah itu, baru mencocokkannya dengan tabel volume kayu.

Beda halnya jika petani menggunakan pita volume. Cukup hanya mengukur lingkar pohon dengan cara melingkarkan pita volume, petani sudah mengetahui berapa meter kubik volume batang pohon itu. Selain itu, pita volume sangat praktis untuk dibawa-bawa dalam saku celana atau baju.

Namun, Budiman menegaskan, pita volume kayu ciptaannya hanya berlaku untuk pohon pinus di Tapanuli Utara. Pita ini tidak untuk dipakai pada komoditas lain dan daerah lain. ”Pita volume ini memang dibuat di Ciamis, tetapi rumus pembuatan pita ini saya bikin berdasarkan data lapangan di Tapanuli Utara, tempat saya bekerja sebelum dipindah ke Ciamis,” ujar pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 51 tahun lalu, itu.

Setiap daerah memiliki karakter tanah yang berbeda-beda. Demikian pula respons dan pertumbuhan tanaman terhadap tanah tersebut. Karena itu, kata Budiman, mengonversi panjang lingkar batang suatu jenis tanaman di satu daerah ke dalam ukuran volume memiliki penghitungan tertentu. Begitu juga kayu di daerah lain, ada rumus penghitungannya sendiri-sendiri.

Setelah sering dipamerkan dalam seminar dan gelar teknologi kehutanan di BPKC, banyak pihak yang meminta Budiman membuat pita volume kayu untuk komoditas lain, misalnya sengon. Akhirnya, BPKC pun meresponsnya dan kini sebuah tim sedang bekerja membuat pita volume untuk kayu sengon.

Forum Rimbawan

Bagi pria yang kini mengikuti program doktoral di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, pita volume kayu merupakan contoh karya nyata peneliti untuk petani. Hasil-hasil riset dari berbagai lembaga penelitian akan sia-sia jika tidak bisa diaplikasikan oleh masyarakat petani secara sederhana. Jika demikian adanya, peneliti dan karya-karyanya akan tetap menjadi menara gading yang sulit dijangkau oleh petani yang merupakan sebagian besar penduduk negeri ini.

Sebagai peneliti, Budiman tidak melulu berkutat dengan penelitian. Dia terlibat secara langsung membina sejumlah kelompok tani hutan. Dalam setiap pertemuan dengan para petani, ia selalu menyampaikan apa saja teknologi kehutanan yang terbaru, mulai dari cara menanam yang baik hingga fasilitasi pasar. Semua ia lakukan semata-mata agar petani lebih cerdas.

Kuatnya keinginan untuk mencerdaskan petani mendorong Budiman membuka saluran komunikasi dengan petani, baik melalui telepon, surat elektronik, maupun datang langsung ke kantor. Dia bersedia membantu petani mengatasi permasalahannya, kapan saja.

Budiman juga membina Forum Rimbawan Bina Wana Enterprise (semacam kelompok tani hutan) di wilayah Ciamis-Banjar, dengan jumlah tanaman mencapai 79.000 pohon.

Setiap berinteraksi dengan petani, Budiman selalu menerima keluhan petani yang sulit menaksir volume kayu. Akibat pengetahuan yang minim itu, petani tidak memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan pembeli atau tengkulak ketika menjual kayunya.

Akhirnya setiap bertemu dengan petani, misalnya dalam gelar teknologi, sosialisasi, maupun penelitian di lapangan, Budiman menyampaikan bagaimana menghitung volume kayu yang benar kepada petani. Ketika terjun ke lapangan atau dalam gelar teknologi, ia selalu mendemonstrasikan cara menghitung volume kayu yang benar.

Untuk lebih memudahkan petani menghitung volume kayu, ia pun sedang menyiapkan pita pengukur volume kayu untuk kayu sengon di Jawa Barat. ”Nantinya pita volume kayu itu akan kami bagikan gratis kepada kelompok tani,” ujarnya.

Dia mengharapkan, ke depan peneliti semakin mampu melahirkan karya yang aplikatif untuk kepentingan petani. Pita volume kayu hasil proses kreatifnya semoga menjadi inspirasi bagi peneliti lain.

BUDIMAN

• Lahir: Nganjuk, 4 November 1959
• Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
• Jabatan: Ketua Kelompok Peneliti Sosial Ekonomi Kehutanan di Balai Penelitian Kehutanan Ciamis
• Istri: Dian Dhiniyati (42)
• Anak: Hanifah Ramdaniah (11),Yasmin Sekar Arum (9), Kurnia Cahya Nisa (5)
• Pendidikan:
- S-1 Manajemen Hutan IPB, lulus 1985
- Magister School of Forestry, University of Canterbury, Selandia Baru, lulus 1995
- Program doktoral Kebijakan Kehutanan, UGM Yogyakarta, masuk 2009.

Source : Kompas, Jumat, 30 Juli 2010 | 04:25 WIB

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

* Ansari Marindal

Jumat, 30 Juli 2010 | 10:02 WIB

inovasi yang bermanfaat. saya mau tanya, pita ini untuk mengukur volume pada panjang atau tinggi kayu berapa? karena tidak disebutkan panjang kayu itu sendiri, cuma dengan panjang lingkar batang (warna merah). kalau tidak salah konsep yang sama diterapkan pada pita pengukur DBH.

Balas tanggapan

* adigunarso soerjo soerjo

Jumat, 30 Juli 2010 | 09:20 WIB

Selamat Mas Budiman , anda telah berprestasi membantu Para Petani Hutan di seluruh Indonesia. Kita Tunggu prestasi anda yang lain, tks.

Balas tanggapan

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2010

Source : Kompas, Senin, 5 Juli 2010

Arah Ekonomi Merisaukan

Forum Sarasehan Ekonom Senior-Ekonom Muda Indonesia yang diselenggarakan harian umum Kompas di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (5/7). Hadir pada acara tersebut Dr Firmanzah, Dr Prasetyantoko, Ir Hartarto Sastrosoenarto, Dr Tony A Prasetyantono, Sofjan Wanandi, Prof Dr Adrianus Mooy, Drs Rahmat Saleh, Prof Dr Ali Wardhana, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Prof Dr Soebroto, Prof Dr BS Muljana, Prof Dr JB Sumarlin, Prof Dr Suhadi Mangkusuwondo, dan Dr Djunaedi Hadisumarto. (KOMPAS/LASTI KURNIA)***

Arah Ekonomi Merisaukan

Perlu Pengawasan dalam Pelaksanaan Kebijakan

JAKARTA - Kondisi perekonomian nasional jangka panjang kian merisaukan. Program yang dijalankan dengan koordinasi yang buruk antarkementerian dan kepemimpinan yang lemah membuat roh pembangunan untuk rakyat hilang. Jurang masyarakat kaya dan miskin pun melebar.

Demikian benang merah Forum Sarasehan Ekonom Senior- Ekonom Muda Indonesia yang berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (5/7). Sarasehan ini dipandu Prof Dr Soebroto setelah dibuka oleh Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama.

Ekonom senior yang hadir adalah Adrianus Mooy, Ali Wardhana, BS Muljana, Djunaedi Hadisumarto, Hartarto Sastrosoenarto, JB Sumarlin, Rahmat Saleh, Suhadi Mangkusuwondo, dan ekonom muda Firmanzah (Universitas Indonesia), Prasetyantoko (Universitas Atma Jaya), dan Tony A Prasetyantono (Universitas Gadjah Mada), serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

Pemerintahan masih harus menuntaskan pekerjaan rumah mereka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dunia usaha masih menghadapi ekonomi biaya tinggi, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan pasokan energi, ekonomi biaya tinggi, dan kebijakan pusat-daerah yang tidak sejalan.

Beberapa hal ini sebenarnya bisa diatasi apabila segera diambil keputusan secara cepat dengan landasan yang tepat. Pelaksanaan program yang tidak solid dan penyelesaian persoalan yang berlarut-larut justru semakin memperbesar masalah.

Terungkap dalam sarasehan bahwa berbagai kebijakan yang tidak solid seperti konversi minyak tanah ke gas dengan sosialisasi buruk mulai menelan korban jiwa. Demikian juga kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai akibat pengurangan subsidi bahan bakar minyak tahun 2005, tetapi pemerintah malah menambah bantuan sosial bagi masyarakat.

Kehilangan panduan

Ditekankan juga, kebijakan ekonomi yang disusun dari penjabaran janji kampanye membuat Indonesia kehilangan panduan ekonomi jangka panjang. Program-program yang disusun berorientasi jangka pendek dengan hasil instan.

Seorang panelis mengungkapkan, pertumbuhan 4,5 persen saat krisis global tahun 2009 seharusnya menjadi momentum Indonesia mencapai pertumbuhan 8 persen tahun 2010. Namun, pemerintah hanya berani menargetkan 6 persen. Malaysia yang perekonomian terpuruk hingga minus kini malah tumbuh 4 persen.

Para panelis menyadari, situasi perekonomian sekarang sudah berubah dari masa Orde Baru. Padahal, soliditas kebijakan berpadu dengan keputusan yang tegas dan cepat bisa membuat anggota kabinet kompak menjalankan program pemerintah.

Menurut salah satu panelis, kondisi yang ada menunjukkan Indonesia tidak punya masalah perekonomian jangka pendek. Nilai tukar rupiah relatif stabil, cadangan devisa meningkat, dan ekspor-impor masih berimbang.

Akan tetapi, semua pertumbuhan ekonomi relatif berjalan tanpa fokus yang jelas. Perekonomian nasional kini lebih banyak bergantung pada ekspor berbasis sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan, tanpa pengembangan industri nilai tambah.

Dampaknya, Indonesia mengekspor bahan baku ke negara lain yang terus mengembangkan industri mereka. Apabila hal ini terus terjadi, Indonesia akan memiliki perekonomian terjajah dalam 10 tahun mendatang karena hanya bergantung pada impor.

Amerika Serikat dan China punya cadangan energi dalam jumlah besar, tetapi melarang ekspor. Sementara Indonesia yang berada di urutan ke-16 dunia malah mengekspor sebagian besar energinya.

Keterbatasan energi membuat investor lama kesulitan mengembangkan kapasitas produksi. Investor baru pun berpikir ulang mewujudkan rencana investasi mereka.

Kondisi ini membuat pro poor, pro job, dan pro growth tinggal menjadi slogan dan upaya penciptaan lapangan kerja formal baru pun semakin sulit terlaksana.

Panelis lain menambahkan, anggaran (APBN) pemerintah telah tumbuh dari Rp 400 triliun menjadi Rp 1.200 triliun dalam 6 tahun. Namun, selama periode tersebut lapangan kerja formal justru menciut sehingga jutaan angkatan kerja lama dan baru harus masuk ke lapangan kerja informal.

Dari 113,83 juta angkatan kerja per Agustus 2009, hanya 29,11 juta orang yang bekerja di sektor formal. Karena itu, pemerintah dan perbankan harus segera memerhatikan sektor usaha kecil dan menengah.

Pengawasan

Kebijakan pemerintah saat ini tidak ada yang salah. Namun, masalahnya adalah pelaksanaan dari kebijakan itu.

Program Bimbingan Masyarakat (Bimas) yang sukses meningkatkan produktivitas pertanian pangan masa Orde Baru bisa berjalan berkat pengawasan ketat. Seusai mengumumkan program Bimas, Menteri Koordinator Ekuin Widjojo Nitisastro setiap hari menelepon para menteri dan pejabat terkait untuk memastikan program terlaksana dengan baik.

Pemerintah pusat, walau telah membentuk koalisi, kini masih kewalahan mengawasi program di daerah. Anggota legislatif pun berperan melebihi eksekutif.

Anggota DPR tak lagi sebatas membahas program kerja pemerintah, tetapi turut terlibat membahas formulir A3 yang sudah sangat teknis rinci.

Situasi telah berbeda berkat demokrasi dan otonomi daerah. Namun, harus ada pemisahan jelas antara eksekutif dan legislatif agar tidak rancu dalam menjalankan fungsi masing-masing.

(HAM)***

Sumber : Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 03:24 WIB

Sriani, Memuliakan Buah Tropika

SRIANI SUJIPRIHATI. (KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)***

Sriani, Memuliakan Buah Tropika

Oleh Elok Dyah Messwati

Di pasaran, terutama di kota-kota besar, dengan mudah kita jumpai buah-buahan impor. Buah itu, antara lain apel, jeruk, durian, pisang, bahkan pepaya pun berlabel impor, yaitu california papaya atau havana/hawaii papaya. ”Padahal, tak ada pepaya impor, semua itu pepaya hasil pemuliaan yang dilakukan Pusat Kajian Tropika IPB,” kata Sriani.

Bagi Prof Dr Ir Sriani Sujiprihati, MS, kenyataan membanjirnya buah-buahan impor itu memprihatinkan. Padahal, buah tropika atau buah lokal tak kalah mutunya. Jika impor buah itu dilakukan terus-menerus, lama-kelamaan buah lokal bisa tersingkir. Akibat lanjutannya, petani buah lokal pun makin tak berdaya.

Sriani, Kepala Bagian Genetika dan Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, menambahkan, sejak diberlakukannya perdagangan bebas, produk impor terus membanjir. Tak cuma buah, bahan pangan seperti gandum, kedelai, bawang putih dan bawang merah pun diimpor.

Lebih memprihatinkan lagi di dunia pertanian, benih tanaman pangan, seperti padi hibrida, jagung hibrida, dan hortikultura di pasaran juga didominasi oleh benih-benih hibrida impor. Di kebun plasma nutfah Pusat Kajian Buah Tropika (PKBT) IPB di Tajur, Bogor, Sriani menunjukkan kebun plasma nutfah yang digunakan untuk merakit varietas baru berbagai tanaman, termasuk pepaya.

Ratusan pohon pepaya di kebun itu, meski tingginya belum mencapai satu meter, sudah berbuah lebat. Dari hasil kerja keras pemuliaan yang dilakukan tim IPB itu sudah dihasilkan empat varietas unggul buah pepaya, yakni pepaya sukma, callina, carisya, dan jene.

Tiga varietas pepaya itu sudah didaftarkan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan benihnya bisa dibeli para petani buah. ”Ini merupakan salah satu bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bidang pemuliaan tanaman,” kata Sriani yang memasyarakatkan varietas unggul pepaya itu sejak 2009.

Bukan impor

Namun, ada yang membuat Sriani sedih dan jengkel. Di pasar belakangan ini banyak dijual pepaya callina, tetapi diberi label oleh pedagang sebagai california papaya, atau pepaya carisya menjadi havana atau hawaii papaya.

Mereka seakan sengaja mengubah nama varietas pepaya itu agar seolah-olah buah itu hasil impor. Padahal, pepaya callina tersebut adalah hasil pemuliaan dari tim IPB.

”Menurut distributor dan pedagangnya, kalau tidak dilabeli pepaya impor, buah itu tak laku dijual. Saya tidak percaya. Kalau buah itu kualitasnya bagus, pasti banyak pembelinya. Pepaya hasil pemuliaan kami itu manis rasanya,” katanya menggambarkan kondisi pasar di Jakarta dan sekitarnya.

Meskipun begitu, Sriani masih bersyukur karena para petani dan pedagang pepaya di Yogyakarta dan Jawa Tengah, misalnya, menjual buah yang benihnya dari IPB itu tetap sebagai pepaya carisya, sukma, dan jene.

”Mereka enggak mau menjual pepaya callina karena sudah banyak dijual di Jakarta. Mereka memilih mencoba varietas pepaya yang lain,” kata Sriani.

Dia bercerita, pepaya callina awalnya berasal dari Pak Okim (kini almarhum), petani di Bogor yang mengklaim punya pohon pepaya yang benihnya dari California, AS. Namun, karena pohon itu mulai menua, buahnya semakin menurun kualitasnya.

”Buah pepaya milik Pak Okim ini lalu kami ambil untuk kemudian di-breeding atau dilakukan pemuliaan. Proses itu memerlukan waktu tujuh tahun untuk perbaikan dan perlu dana besar buat menyeleksi dan melakukan persilangan,” katanya.

Setelah itu barulah dipilih yang terbaik kualitas dan produktivitasnya. Varietas pepaya hasil persilangan itu lalu diberi nama pepaya callina dari California-Indonesia.

”Jadi, pepaya itu bukan murni impor dari California, kami bekerja keras untuk menjadikannya seperti sekarang,” tuturnya.

Lingkungan

Tumbuh di lingkungan pertanian membuat Sriani jatuh cinta pada ilmu pertanian. Saat masih di bangku SMA di Ponorogo, Jawa Timur, dia menyukai pelajaran Biologi. Kakek dan neneknya adalah petani buah dan sayur yang tinggal di dataran tinggi Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

”Halaman rumah keluarga kami penuh dengan jeruk keprok. Kalau mau, kami tinggal memetiknya. Tanaman apa saja tumbuh subur di desa kami,” kenangnya.

Ayah Sriani menjadi penilik sekolah dan ibunya seorang kepala sekolah. ”Orangtua ingin saya menjadi dokter, tetapi saya lebih tertarik belajar pertanian,” katanya.

Sriani konsisten dengan pilihan hatinya. Apalagi, lewat program pemuliaan tanaman yang bertujuan menghasilkan varietas unggul dan berdaya saing itu hasilnya dapat dimanfaatkan petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, pemuliaan tanaman juga berperan mengurangi arus impor baik komoditas maupun benih tanaman.

”Kebergantungan pada produk impor diharapkan dapat dihilangkan, atau setidaknya dikurangi sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan kita dapat diwujudkan,” kata Sriani.

Sekarang ini, kebun yang menanam pepaya varietas callina, carisya, sukma, dan jene semakin luas. Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, hampir semua daerah sudah menanam. Bahkan, di Kabupaten Subang, varietas ini juga ditanam di pekarangan rumah.

Varietas pepaya hasil pemuliaan itu juga sudah ditanam oleh para petani di DI Yogyakarta dan Jateng, seperti di daerah Cilacap, Magelang, Banjarnegara, Brebes, dan Banyumas.

Dia makin senang karena di Jatim pun varietas pepaya itu juga ditanam dan dipasarkan, antara lain di Surabaya, Malang, dan Ponorogo.

”Petani di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan pun mulai menanam pepaya hasil pemuliaan kami (PKBT IPB),” tambah Sriani.

SRIANI SUJIPRIHATI

• Lahir: Ponorogo, 28 Oktober 1955 • Suami: Dr Ir Enisar Sangun, MSc dengan empat anak • Pendidikan: - S-1 Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - S-2 Agronomi/Pemuliaan Fakultas Pascasarjana IPB - S-3 Pemuliaan Tanaman Universiti Pertanian Malaysia (kini University Putra Malaysia) • Pekerjaan: - Kepala Bagian Genetika dan Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB - Ketua Divisi Pemuliaan Tanaman, Pusat Kajian Buah Tropika IPB • Penghargaan: - Penghargaan dari Rektor IPB, 2004 - Riset Unggulan Strategis Nasional (Rusnas) Award 2004 dari Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia - Satyalancana Karyasatya XX dari Presiden RI, 2006 - Dosen Berprestasi IPB, 2006 - Dosen Berprestasi Nasional, 2006 - Penghargaan Kepedulian dan Penegakan HaKI dari Presiden RI, 2007 - Penghargaan HKI dari Mendiknas, 2009. (Kompas)***

Source : Kompas, Kamis, 24 Juni 2010 | 03:15 WIB

Berbisnis Sembari Meneruskan Tradisi

DINA MASELA. (KOMPAS/A PONCO ANGGORO)***

Dina Masela

PROFIL USAHA

Berbisnis Sembari Meneruskan Tradisi

Oleh A Ponco Anggoro

Melakoni dunia usaha sekaligus meneruskan tradisi. Itu yang dilakukan Octavianus Masela (80) bersama istrinya, Dina Masela (56), sejak 26 tahun lalu. Keahlian Dina menenun kain tradisional asal Maluku Tenggara Barat dipadu dengan kepiawaian Octavianus memasarkannya membuat kain tenun itu dikenal banyak orang hingga ke luar Indonesia.

Benang-benang berwarna putih diikat di sebuah meja tenun yang disebut papindangan. Panjang seluruh benang disamaratakan sepanjang 100 sentimeter, sedangkan lebar dari gabungan benang-benang tersebut 55 sentimeter.

Sebuah kertas putih kecil yang di dalamnya tergambar motif cengkeh memandu Dina menenun. Diikatkannya tali rafia mengikuti motif yang ada di dalam kertas.

”Inilah proses paling sulit karena tali rafia harus diikat kencang ke benang dan harus sesuai alur yang tergambar di kertas,” tutur Dina di bengkel kerja pembuatan kain tenunnya sekaligus rumahnya di kawasan Jembatan Hautuna, Skip Tengah, Ambon, April lalu.

Jika sudah tuntas, benang-benang dicelupkan di dalam pewarna, kemudian dijemur hingga kering. Setelah itu, tali rafia dilepaskan semuanya. Tali yang sebelumnya mengikat di sejumlah benang memunculkan motif cengkeh berwarna putih di antara benang-benang putih yang telah berubah warna.

”Terlihat sederhana, tetapi sebetulnya rumit. Dibutuhkan waktu minimal dua minggu hanya untuk menyelesaikan satu kain tenun,” katanya.

Rumitnya pembuatan kain tenun menjadi suatu hal yang biasa bagi Dina. Ini tak lain karena ibu dari dua anak ini telah menekuninya sejak kecil. ”Ibu mengajarkannya kepada saya. Saat Ibu sedang membuat kain tenun, saya sering ikut membantu,” lanjutnya.

Kain tenun yang dibuat Dina merupakan kain tenun tradisional dari Maluku Tenggara Barat. Kain tenun ini banyak dibuat oleh warga Maluku Tenggara Barat untuk berbagai fungsi, seperti pakaian sehari-hari, mas kawin, bahkan untuk penghargaan kepada tamu yang datang.

Ketika Dina sudah dewasa atau persisnya pada tahun 1984, dia yang sudah piawai membuat kain tenun mencoba membuatnya sendiri dan memasarkannya ke warga Ambon. Dina sudah menetap di Ambon sejak 50 tahun yang lalu.

”Niat saya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan dari menjual kain tenun, tetapi juga untuk mempromosikan sekaligus meneruskan warisan leluhur,” ujarnya.

Awalnya bukanlah hal mudah. Apalagi tidak semua orang mengenal kain tersebut kala itu. Namun, tanpa kenal lelah, dia mempromosikan kain buatannya kepada para tetangga, keluarga, dan teman kerja suaminya saat masih bekerja di PT Telkom (kini pensiun). Dalam waktu tak sampai satu tahun, kainnya mulai dikenal. Pesanan pun mulai berdatangan.

Karena hanya mampu membuat dua kain tenun dalam sebulan, Dina lalu bekerja sama dengan perajin kain tenun di kampungnya di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, untuk memenuhi pesanan-pesanan tersebut. Tidak hanya itu, sejumlah tetangganya dilatih untuk membantunya membuat kain tenun.

Namun, kemapanan usaha yang dirintis Dina dan suaminya itu, yang cenderung meningkat setiap tahun, hancur tatkala Ambon dilanda konflik sosial berkepanjangan tahun 1999. Selama hampir dua tahun, usahanya berhenti. ”Semua alat tenun hilang,” katanya.

Kehancuran ini membawa usahanya kembali ke titik nol. Ketika konflik usai dan Dina hendak memulai lagi usahanya, modal menjadi kendala utama. ”Kami berupaya mencari pinjaman sampai akhirnya suami saya memperoleh pinjaman modal usaha dari Pelni,” lanjutnya.

Dari situlah mereka mulai membangun usahanya. Alat-alat tenun dibeli, kain-kain mulai ditenun kembali. Mereka mencoba menghubungi para pelanggan lama. Tidak sebatas itu. Mereka kerap ikut serta dalam pameran, baik yang dilangsungkan di Ambon maupun di luar Ambon, seperti di Bali.

Kerja keras ini berbuah hasil. Pelanggannya kini sudah tersebar di Jakarta, Kalimantan, dan Papua. Sejumlah kerabatnya yang tinggal di Belanda pun ikut mempromosikan kain tenun itu kepada warga Belanda. Karena itu, tidak heran jika kerabatnya datang, mereka membeli kain tenun dalam jumlah yang tidak sedikit untuk dipasarkan di Belanda.

Pembelinya kian banyak tatkala Octavianus memasarkan kain-kain tenunnya di Bandara Pattimura, Ambon. Banyak wisatawan lokal ataupun asing yang tertarik membelinya.

Untuk memenuhi pesanan, dia kembali mempekerjakan tetangga-tetangganya. Ada sedikitnya 12 orang yang dia pekerjakan. Karena masih belum bisa memenuhi pesanan, dia menyerap kain tenun buatan para perajin kain tenun di Maluku Tenggara Barat.

Alhasil, setiap bulan sedikitnya 40 kain tenun berhasil dijual. Pendapatan kotor sebesar Rp 20 juta per bulan pun bisa diraup oleh perusahaan yang kemudian diberi nama CV Masatu ini.

”Penghasilan bersih perusahaan paling hanya sekitar lima juta rupiah. Sisanya untuk membeli bahan baku dan membayar para pekerja,” ujar Dina.

Saat usahanya sudah mapan, tidak ada lagi obsesi darinya untuk mengembangkan usahanya. Yang dilakukannya hanya menjaga kualitas kain tenun yang dihasilkan untuk memuaskan konsumen. Baginya kini, kesuksesan yang telah diraih sudah sempurna. Tidak hanya keuntungan bisa diraih untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, tetapi kain tenun Maluku Tenggara Barat juga dikenal banyak orang.***

Sumber : Kompas, Sabtu, 1 Mei 2010 | 03:52 WIB

Harga Baja Diprediksi Naik

Harga Baja Diprediksi Naik

Pekerja mengerjakan pembangunan konstruksi baja di lokasi proyek Media Walk di kawasan Epicentrum Walk, Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/4). Harga baja diprediksi akan naik hingga kuartal III - 2010. Kenaikan harga tersebut sebesar 16 persen hingga 40 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009. (Kompas/Riza Fathoni)***

Source : Kompas, Rabu, 28 April 2010

Kartu kredit Visa

Alat Pembayaran Nontunai

Kartu kredit Visa mulai dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran nontunai di gerai Indomaret, Plaza Bapindo, Jakarta, Jumat (30/4). Sejumlah produk kartu kredit telah menjadi alat pembayaran nontunai di berbagai minimarket dan gerai retail modern lainnya.(KOMPAS/LASTI KURNIA)***

Sumber : Kompas, Sabtu, 1Mei 2010

Keuletan Kunci Usaha Bawang Goreng

WINIAR RATANA KAMDANU. (KOMPAS/RENY SRI AYU)***

Winiar Ratana Kamdanu

PROFIL USAHA

Keuletan Kunci Usaha Bawang Goreng

Oleh RENY SRI AYU

Kalau saja Winiar Ratana Kamdanu (35) tak mendengar petuah teman-teman dan kerabatnya waktu itu, tentu saat ini dia bukanlah pengusaha bawang goreng yang cukup sukses. Hidup dalam lingkungan dan keluarga besar yang umumnya birokrat sempat membuat ibu tiga anak ini berminat juga menjadi pegawai negeri sipil.

Namun, keinginan memiliki usaha sendiri membuatnya urung meneruskan minatnya itu. Terlebih keluarga dan kerabat juga mendukung agar dia tidak jadi PNS seperti profesi yang dipilih sebagian besar keluarganya.

”Akhirnya saya diskusi dengan suami untuk mencari tahu usaha apa yang bisa dilakukan, yang modalnya tidak besar dan bisa melibatkan orang lain sebagai pekerja. Pilihan akhirnya jatuh pada usaha bawang goreng. Pilihan ini diambil karena di samping Palu memang sudah terkenal dengan oleh-oleh khas bawang goreng, juga modalnya tidak terlalu besar dan lebih mudah kerjanya,” kata Winiar.

Sadar tidak punya pengalaman menekuni usaha sendiri, Winiar mendaftar ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kota Palu untuk diikutkan dalam program binaan bersama orang-orang lain yang juga berminat membuka usaha.

Dari beberapa kelompok dan orang yang menjadi binaan Dinas Perindagkop Kota Palu, usaha Winiar tetap eksis. Bahkan, melihat kesuksesan usahanya, dia diminta membina kelompok usaha lain dan berhimpun dalam sebuah koperasi yang didirikan bersama.

Koperasi yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga ini memiliki berbagai usaha, di antaranya makanan dan camilan kemasan khas Palu.

Berbekal pendidikan dan latihan dari Dinas Perindagkop, Winiar memberanikan menjalankan usahanya. Awalnya, dia mencoba-coba dengan membeli 100 kg bawang mentah yang saat itu harganya Rp 7.000- Rp 9.000 per kg. Dibantu lima kerabat dan tetangga, Winiar mengolah bawang ini menjadi bawang goreng renyah dalam kemasan dan siap jual.

”Saat mau dipasarkan, saya bingung mencari nama. Pikiran saya saat itu bagaimana menggunakan nama yang mudah diingat, masih berbahasa Kaili (bahasa daerah etnis Kaili di Sulteng), sekaligus punya nilai jual. Akhirnya saya memilih madika. Enak didengar, mudah diingat, dan ini bahasa Kaili. Maka, saya cetak di kertas sederhana dan ditempelkan dalam kemasan bawang,” katanya sembari menjelaskan Madika yang berarti ningrat, bangsawan, atau sebutan untuk raja dan bangsawan.

Tidak berkecil hati

Bersaing dengan usaha sejenis yang sudah lebih dulu ada tak membuat Winiar kecil hati. Berbekal relasi, dia melakukan promosi dari mulut ke mulut.

Tidak sedikit pameran yang diikutinya ke sejumlah kota hanya untuk mempromosikan bawang gorengnya dan memperluas jaringan serta pembeli.

Usahanya tak sia-sia. Sejak memulai tahun 2004, hingga kini usahanya tetap jalan. Kalau pada awalnya dia hanya mempekerjakan lima orang, saat ini sudah ada 20 orang yang bekerja secara tetap, tidak termasuk puluhan pekerja lain yang dipanggil bila pesanan banyak.

Pekerja ini, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, umumnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang awalnya tidak punya penghasilan. Kalau awalnya bawang goreng hanya diolah di sebuah dapur kecil di belakang rumah, saat ini Winiar sudah punya dapur besar.

Sebuah ruko dua lantai juga dibeli untuk jadi ruang pajang dan tempat menjual produknya. Bawang goreng yang diolah juga besar jumlahnya. Kalau awalnya hanya 100 kg per bulan, saat ini sudah 2 ton per bulan.

Omzetnya saat ini berkisar Rp 100 juta per bulan. Ini dengan hitung-hitungan 1 ton bawang mentah menghasilkan 350 kg bawang goreng. Dengan harga bawang goreng Rp 150.000 per kg, berarti dari 2 ton hasilnya Rp 105 juta.

Adapun pembelinya yang sebelumnya hanya orang dekat, keluarga, atau yang kebetulan berkunjung ke Palu, saat ini sudah banyak pelanggan tetap yang bermukim di kota lain.

Tidak sedikit pelanggan lamanya yang ikut menjual produk Winiar. Bahkan, yang bermukim di luar negeri pun tetap memesan dalam jumlah banyak setiap kali pulang ke Tanah Air.

”Setiap kali pulang ke Indonesia, mereka menelepon minta dikirimkan dalam jumlah banyak. Yang saya tahu ada yang dibawa ke Kanada, Korea, dan beberapa negara lain,” katanya.

Menjalani usaha bawang goreng bukan berarti Winiar tak mengalami jatuh bangun. Serangan hama bawang yang parah tahun 2007, yang membuat panen bawang gagal dan menyebabkan banyak pengusaha bawang beralih ke usaha lain atau gulung tikar, tak membuat Winiar kehilangan semangat.

Bahkan, Winiar juga tak patah arang dengan pengalaman beberapa kali mengalami kerugian karena ditipu. ”Beberapa kali saya dibawakan bawang yang bercampur. Kami sudah kerjakan sehari semalam, kupas, goreng, pas pagi hari mau dikemas bawangnya sudah lembek dan berminyak. Terpaksa tak jadi dijual dan rugi,” ujar Winiar.

Tak jarang pemasok bawang membawa bawang yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang dibayar. Pengalaman lain adalah tatkala permintaan besar dan bahan baku kurang yang akhirnya membuat harga jual bawang menjadi tinggi.

Namun, pengalaman demi pengalaman ini tidak membuatnya patah semangat. Hal itu justru membuat Winiar kian ingin mengetahui lebih jauh seluk-beluk bawang. Dia pun terjun langsung ke petani bawang yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Sigi.

Menghidupkan koperasi

Bertemu langsung petani dan mengetahui sedikit demi sedikit soal bawang membuat Winiar melakukan pendekatan dan pembinaan pada kelompok-kelompok tani. Dia juga melakukan pendekatan dan membangun hubungan dengan petugas penyuluh lapangan.

Dalam hal pembelian, terutama pada masa-masa permintaan kurang, Winiar juga mengatur jadwal bergilir di setiap kelompok tani agar ada pemerataan. Panen bawang setiap dua bulan memungkinkan Winiar melakukan ini dan tidak membuat petani menunggu lama.

Saat ini, dengan apa yang sudah diraihnya, Winiar tidak lagi terlalu berkeinginan muluk untuk lebih memperbesar usahanya. Sebaliknya, bersama ibu- ibu lainnya, Winiar membantu menghidupkan koperasi Beringin Jaya yang dibentuk atas saran Dinas Perindagkop Kota Palu.

Produksi ibu-ibu rumah tangga, seperti abon ikan, daging, berbagai camilan, dan oleh-oleh khas Palu lainnya, ikut dipasarkan bersama bawang goreng Madika di ruko milik Winiar.

”Tidak ada masalah dengan itu. Toh, pada awalnya membangun usaha, salah satu tujuannya juga memberdayakan orang lain. Kalau di usaha bawang sudah cukup menampung pekerja, apa salahnya ikut membantu mengembangkan usaha ibu-ibu lain. Kan, ini juga bagian dari pemberdayaan,” katanya. ***

Sumber : Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:08 WIB