4 Syarat Hapus Kemiskinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kanan) dan Wakil Presiden Boediono (kanan) menyimak ceramah yang disampaikan Dekan Harvard Kennedy School David T Ellwood (podium) saat acara Presidential Lecture di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/9). (ANTARA/WIDODO S JUSUF)***
JAKARTA - Ada empat elemen (syarat) untuk penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. Hal itu disampaikan Profesor David T Ellwood, Dekan Harvard Kennedy School, dalam Presidential Lecture di Istana Negara, Rabu (15/9) pagi.
Keempat hal tersebut adalah 
ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program bagi kaum miskin yang dirancang dengan saksama.
Dalam sambutan pengantar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan latar belakang, ketika Indonesia melancarkan Revolusi Gelombang Kedua yang ditandai oleh penguatan demokrasi sekarang ini, Indonesia menerapkan strategi tiga jalur (triple track strategy), yaitu pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan, dan kini strategi itu bahkan telah dilengkapi dengan jalur keempat, yakni pro-lingkungan.
Kepada Prof Ellwood, Presiden menyampaikan, meski Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan melancarkan program meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah yang dipimpinnya menginginkan hasil yang lebih besar lagi. Presiden menilai, topik ceramah yang disampaikan Prof Ellwood, yakni ”Menciptakan Pekerjaan, Mengurangi Kemiskinan, dan Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat”, relevan dengan persoalan Indonesia.
Ekonomi kuat
Merinci empat syarat yang disebutkan, Ellwood yang dikenal sebagai guru besar ekonomi-politik menegaskan, tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat, mustahil untuk menghapuskan kemiskinan. ”Pertumbuhan kuat hampir selalu membuka jalan bagi turunnya kemiskinan secara tajam,” lanjut Ellwood dalam ceramah yang dipandu oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Irawan Wirjawan.
Selain kuat, pertumbuhan yang dimaksud Ellwood—yang pernah ikut dalam Kelompok Kerja Reformasi (Program) Kesejahteraan pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton—juga meluas, kondisi yang oleh Presiden Yudhoyono dipertegas menjadi ”merata” (equitable).
Adapun untuk keunggulan komparatif jangka panjang, Ellwood menyebutkan perlunya Indonesia bisa menemukan industri, juga produk, yang punya keunggulan komparatif di perekonomian dunia. ”Ini tantangan yang tidak mudah karena perekonomian dunia terus-menerus berubah dan ekonomi nasional pun harus mampu menyesuaikan diri,” lanjut Ellwood.
Melengkapi paparannya, Ellwood juga menyinggung perlunya keunggulan kompetitif yang mewujud dalam teknologi, keterampilan, dan pendidikan dalam upaya memerangi kemiskinan. Pendidikan, misalnya, merupakan hal vital untuk pembentukan keterampilan dan penyesuaian fleksibel.
Institusi dan pemerintahan
Dalam acara yang terselenggara dengan dukungan Rajawai Foundation ini, Prof Ellwood juga menegaskan sentralnya peranan institusi dan pemerintahan. Untuk institusi, satu hal yang pertama disorot adalah adanya aturan hukum (rule of law) yang bisa dipercaya. Sementara untuk pemerintahan, yang dituntut adalah yang berciri kuat, efisien, dan transparan. Ciri-ciri yang bisa disimak dari pemerintahan seperti itu antara lain punya daya untuk menstimulasi bisnis dan kompetisi, giat membangun infrastruktur, dan mampu meminimalkan korupsi melalui aksi yang transparan, efisien, dan kredibel. Pemerintahan seperti itu juga stabil, teramalkan (predictable), dan tersambung dengan rakyat.
Dirancang baik
Bagian akhir Presidential Lecture digunakan Ellwood untuk membahas program penanganan kemiskinan. Kuncinya, menurut Ellwood, adalah program tersebut dirancang dengan saksama (thoughtfully constructed). Hal itu, menurut Ellwood, diwujudkan dengan adanya lebih banyak program jangka panjang dibandingkan dengan program berjangka pendek.
”Semata memberikan dukungan tunai atau menyediakan makanan gratis atau bersubsidi, sedikit saja bisa membantu menghapuskan sebab-sebab riil kemiskinan,” kata Ellwood.
Situasi yang menurut Ellwood harus ditangani dengan penyediaan pekerjaan ini perlu ditangani segera tanpa ditunda- tunda karena bertindak sekarang daripada nanti bisa mengurangi secara signifikan ongkos dan impak masalah.
Di tengah persoalan kemiskinan yang ada, Ellwood mengingatkan pula tentang sejumlah fenomena yang dihadapi dunia sekarang ini, mulai dari perubahan iklim, perubahan demografik, bencana alam, bencana buatan manusia, pandemi, hingga (kelangkaan) air.
Dalam kompleksitas persoalan itu, akhirnya Ellwood menunjuk satu faktor penting, yakni upaya penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan yang sangat ditentukan oleh kepemimpinan, yang dianggapnya merupakan elemen yang paling penting. Adapun tipe kepemimpinan yang dibutuhkan di sini adalah yang berciri ”bijaksana, efektif, berdaya, dan penuh inspirasi”.
Ceramah Prof Ellwood mendapat tanggapan dan pertanyaan dari hadirin, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, dan Ke- tua Komite Inovasi Nasional Zuhal.
Presiden sendiri ketika memberikan kesimpulan mengatakan, bagi negara berkembang seperti Indonesia, kalau ada strategi besar dalam pembangunannya, tidak bisa lain itu harus pembangunan berkelanjutan. Sementara untuk memerangi kemiskinan, orientasi yang dipilih adalah ”bekerja dan mendapat gaji” (work and pay) untuk menopang kebutuhan hidupnya, tidak semata-mata mengandalkan bantuan tunai dan subsidi pangan. (nin)***
Source : Kompas, Kamis, 16 September 2010 | 04:13 WIB
Ada 63 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda
- Aco van Bugisland
Jumat, 17 September 2010 | 03:47 WIB
Kuliah dari Prof Amrik tersebut sudah tidak bahan baru lagi,hanya dia mengulang ulangi,Indonesia berjuta juta sudah tahu itu terutama yang pernah belajar di Luar negeri tapi nyatanya kalau sudah memegang jabatan dan melihat prokyek, mata pasti jadi Biru,lupa kalau dia di kasih kepercayaan dari rakyat! sehingga uang lenyak tampa di ketahui kemana,padahal waktu di sumpah dulu pakai al quran atau kita suci,lalu buat apa pakai sumpah kita suci kalau memang kita suci tersebut tidak membuat orangnya sadar tentang perbuatannya? jadi kita suci tidak bisa mempuh membuat orang tobat!
- pandapotan nasution
Kamis, 16 September 2010 | 22:53 WIB
4 syarat itu sdh tahu orang, inimah kayak cermah. utk ngingetin doang.Dan usaha utk klarifikasi ..kebijakan gua udahsama...deh...dg prof dr luar.
- Riska Waty
Kamis, 16 September 2010 | 21:09 WIB
Sebenarnya gampang. Contoh saja negara Asia lain, yaitu salah satunya gimana menghukum Koruptor, yaitu dengan Hukuman Mati. Memang tdk manuasiawi, tapi kalau kalian lihat, mereka Koruptor kelakuannya Manusiawi gak? Kalau hanya hukuman 10-20 th (mending ini hanya dibawah 5 tahun) siapa saja rela, korupsi aja miliar2an, wong duit dah banyak Di bank dan dimana-mana. Ayo dong buka mata kalian (pemerintah) kalau tahu apa yg hrs dilakukan, jgn pura2 blo on dan bego.
- chairil hamdani
Kamis, 16 September 2010 | 19:10 WIB
Untuk calon pemimpin masa depan yang lebih berani dan lebih cerdas. Yang terlanjur terpilih sekarang terpaksa sabar menunggu waktu mundurnya. Yang penting tolak ide perpanjangan masa jabatan yang keblinger mau mutar balik jarum sejarah
- Rio Seto Yudoyono
Kamis, 16 September 2010 | 18:13 WIB
Mau usul saja, bgm kalau kita saja yang memulai menggalakkan program "rempah-rempah Indonesia untuk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan dunia"; sangat potensial, percayalah...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar