Pagu Anggaran Kemenakertrans
Rp 4,128 Triliun
JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 4.128.286.700.000,- (Rp 4,128 triliun). Jumlah tersebut naik sebesar Rp 1.005.879.865 (Rp 1 triliun) dibandingkan pagu anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp 3.122.406.835.000 (3,122 triliun).
Demikian diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Pemantapan Program tahun 2011 di Jakarta, Rabu (5/1).
Dari pagu anggaran Rp 4,128 T tersebut terbagi dalam anggaran pusat sebesar Rp 2.619.121.540.000 yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenakertrans di pusat melalui 72 satuan kerja (Satker).
Sedangkan sisanya dialokasikan melalui dekonsentrasi sebesar Rp 222.189.226.000 di 33 Satker di seluruh provinsi Indonesia dan ditugaskan melalui tugas perbantuan sebesar Rp 1.509.165.160.000 pada 594 satker di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Menakertrans mengatakan sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kemenakertrans telah melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Rabu lalu (29/12/2010).
“Hal ini dimaksudkan agar seluruh satuan kerja dapat segera melaksanakan kegiatan sehingga mempercepat realisasi program pembangunan secara tepat waktu dan selesai menyeluruh dan sempurna pada akhir tahun anggaran 2011,“ kata Muhaimin.
Dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Muhaimin menegaskan perlunya pengelolaan yang baik demi terwujudnya good governance, yang diimplementasikan melalui akuntabilitas, berorientasi pada hasil, dikelola secara professional, efisien dan efektivitas, proporsional dan transparan.
“Salah satu bukti konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standard akuntasi pemerintah, “ kata Muhaimin.
Dia berharap, para kepala dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian agar meyakinkan pimpinan pemerintah daerah dan DPRD agar memberikan perhatian yang lebih dan prioritas bagi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah-daerah.
“Perhatian pemerintah daerah dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran akhir pembangunan Indonesia,” kata Muhaimin.
Sedangkan bagi aparat di pusat, Muhaimin berpesan agar senantiasa memberikan bimbingan teknis dan petunjuk pelaksaaan kepada aparat di daerah. Selain itu, dibutuhkan pula upaya monitoring dan evaluasi serta menemukan solusi pemecahan masalah secara komprehensif. (A-78/kur) ***
Source : Pikiran-Rakyat Online.com, Rabu, 05/01/2011 - 15:42
Tidak ada komentar:
Posting Komentar