Kepercayaan Konsumen Perlu Dijaga

ANALISIS DANAREKSA

Kepercayaan Konsumen Perlu Dijaga

Oleh Asti Suwarni

Di tengah-tengah berita membaiknya perekonomian global, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keadaan ekonomi di Indonesia ternyata menurun dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepercayaan Konsumen yang terus menurun sejak bulan Juni 2010.

Pada Agustus 2010, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) bahkan mencapai level terendah sejak Januari 2009.

Penurunan tersebut perlu diwaspadai karena, selain menggambarkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keadaan ekonomi di Indonesia, IKK juga mencerminkan daya beli konsumen Indonesia. Jadi, IKK yang menurun juga menunjukkan daya beli konsumen yang menurun.

Fakta ini sangat penting mengingat belanja konsumen memberi kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kita.

Jika IKK terus menurun (yang berarti daya beli konsumen Indonesia juga terus menurun), bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita akan terganggu.

Sebaliknya, jika IKK semakin kuat (yang berarti daya beli konsumen juga semakin kuat), pertumbuhan PDB kita juga akan semakin membaik.

Daya beli konsumen yang masih kuat ini pula yang turut membantu menyelamatkan perekonomian Indonesia pada masa krisis global beberapa waktu lalu.

Di tengah berita banyaknya negara yang mengalami pertumbuhan negatif saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, Indonesia ternyata berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi positif.

Aktivitas perekonomian yang masih kuat tersebut didukung oleh pengambilan kebijakan yang tepat pada saat itu sehingga suku bunga dan inflasi di Indonesia relatif terkendali.

Selain itu, aktivitas perekonomian Indonesia yang masih kuat tersebut ternyata didukung pula oleh daya beli masyarakatnya yang masih kuat, seperti ditunjukkan oleh IKK yang relatif cukup tinggi pada saat itu.

Pada Januari 2007, IKK Indonesia berada pada level 84,8 dan pada Februari 2009 IKK masih berada di level 82,9.

Memang, pada Juni 2008, IKK Indonesia sempat mencapai level terendah setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir Mei 2008. Meski demikian, pada Juli 2008, IKK Indonesia kembali menunjukkan tren naik.

Berbeda dengan Amerika ataupun Jepang, misalnya, IKK Amerika sudah menunjukkan tren menurun sejak pertengahan tahun 2007.

Dari level yang berada di atas 100 (yang menunjukkan bahwa konsumen masih merasa optimistis) pada Juli 2007, IKK menurun terus hingga berada di level 25 pada Februari 2009.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Amerika merasa sangat pesimistis untuk membelanjakan uangnya saat itu.

Begitu pula dengan IKK di Jepang juga mengalami penurunan. Pada Januari 2007, IKK Jepang masih berada di level 48,4.

Namun, setelah itu, IKK Jepang menunjukkan tren menurun sehingga berada di level 27 pada Januari 2009. Jadi, mirip dengan Amerika, konsumen di Jepang enggan untuk membelanjakan uangnya saat itu.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika belanja konsumen di kedua negara tersebut tidak banyak membantu meningkatkan aktivitas perekonomian di negara mereka saat itu (walaupun pemerintah di kedua negara tersebut telah memberikan bantuan paket stimulus untuk membantu pemulihan ekonomi di negara mereka).

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di kedua negara ini sempat negatif saat krisis global beberapa waktu lalu.

Seiring dengan pemulihan ekonomi global, IKK Amerika dan Jepang menunjukkan tren naik. Begitu pula dengan IKK Indonesia yang juga menunjukkan tren naik dan sempat mencapai level 93,8 pada Agustus tahun lalu.

Namun, setelah itu, IKK Indonesia mulai menunjukkan tren menurun. Penurunan IKK yang berkelanjutan (yang juga berarti penurunan daya beli konsumen) dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa mendatang karena belanja konsumen memberi kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB.

Oleh karena itu, kepercayaan konsumen perlu dijaga agar tidak terus menurun. Untuk itu, perlu diketahui apa penyebab utama menurunnya IKK dalam beberapa bulan terakhir.

Harga pangan tinggi

Menurut survei yang dilakukan Danareksa Research Institute terhadap 1.700 rumah tangga Indonesia untuk mendapatkan gambaran persepsi rumah tangga terhadap kondisi perekonomian, pendapatan rumah tangga, dan ketersediaan lapangan kerja, ada tiga masalah utama yang dikhawatirkan masyarakat selama beberapa tahun terakhir.

Masalah tersebut adalah tingginya harga bahan makanan, tingginya harga dan kelangkaan BBM, dan ketersediaan lapangan kerja. Masalah yang dihadapi konsumen ini tentu saja akan berpengaruh pada pergerakan IKK.

Mereka menyatakan bahwa masalah tersebut telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian di daerah mereka dalam tiga bulan terakhir.

Dari ketiga masalah tersebut, masalah yang paling menonjol adalah kekhawatiran terhadap tingginya harga bahan makanan. Kekhawatiran masyarakat ini berkorelasi negatif dengan IKK sebesar -0,83.

Artinya, jika persentase konsumen yang khawatir terhadap tingginya harga pangan naik, IKK cenderung menurun.

Sebaliknya, apabila persentase konsumen yang khawatir terhadap tingginya harga pangan turun, IKK cenderung meningkat.

Pada waktu kenaikan harga BBM pada Mei 2008, lebih dari 80 persen konsumen yang disurvei menyatakan kekhawatiran mereka terhadap harga bahan pangan.

Hal ini tentu saja berpengaruh negatif terhadap pergerakan IKK. Pada Juni 2008, IKK sempat mencapai level terendahnya sepanjang sejarah survei, yaitu pada level 81,7.

Meskipun demikian, dengan pengambilan kebijakan yang tepat pada saat itu (sehingga suku bunga dan inflasi relatif terkendali), kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga bahan pangan semakin berkurang.

Pada Agustus 2009, kurang dari 50 persen konsumen yang disurvei saat itu merasa khawatir terhadap harga pangan.

Akan tetapi, persentase konsumen yang merasa khawatir terhadap harga pangan kembali naik dalam beberapa bulan terakhir ini.

Bahkan, pada Agustus 2010, sebanyak 77,2 persen konsumen yang disurvei menyatakan kekhawatiran mereka terhadap tingginya harga pangan.

Kekhawatiran ini memang beralasan. Harga bahan pangan memang mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.

Salah satu pemicu kenaikan harga komoditas pertanian tersebut adalah terjadinya gangguan cuaca di beberapa wilayah Indonesia sehingga membuat panen terganggu.

Selain itu, kenaikan ini juga disebabkan oleh faktor musiman, yaitu Ramadhan dan Idul Fitri pada bulan Agustus dan September, yang biasanya memicu kenaikan harga pangan secara signifikan.

Akibatnya, inflasi makanan mengalami kenaikan. Pada bulan Juni, inflasi bulanan makanan mencapai 1,94 persen dan bulan Juli naik lebih tinggi lagi menjadi 2,89 persen.

Keadaan ini membuat inflasi bulanan umum (keseluruhan) naik sebesar 0,97 persen pada bulan Juni dan naik sebesar 1,57 persen pada bulan Juli.

Untungnya, pemerintah cukup tanggap dalam mengendalikan harga pangan. Pada Agustus 2010, inflasi bulanan makanan sudah turun mencapai 0,56 persen sehingga inflasi bulanan umum mencapai 0,76 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka pada bulan-bulan sebelumnya.

Pengendalian harga pangan ini perlu terus dipertahankan sehingga kepercayaan konsumen dapat meningkat kembali. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu meningkatkan aktivitas perekonomian (mengingat belanja konsumen memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB kita).

Asti Suwarni,

Economist Danareksa Research Institute

Source : Kompas, Senin, 20 September 2010 | 02:57 WIB

Rakyat Indonesia Masih Miskin

Rakyat Indonesia Masih Miskin

JAKARTA - Meski target pengurangan kemiskinan ekstrem dan kelaparan sebagai salah satu sasaran Tujuan Pembangunan Milenium tercapai, pada kenyataannya rakyat Indonesia masih miskin. Pendapatan 1 dollar AS (kurang dari Rp 9.000) per hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Utusan khusus Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), Nila Djuwita Moeloek, mengemukakan hal tersebut seusai acara Parliamentary Stand Up For MDGs di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (17/9) pekan lalu.

Tanggal 20-22 September 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi untuk mengecek kemajuan MDGs. Sekitar 150 kepala negara akan hadir. Delegasi Indonesia dipimpin Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Semua negara harus melaporkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran MDGs.

Nila selanjutnya mengatakan, untuk pengurangan angka kemiskinan, Indonesia masih tetap pada jalurnya. Namun, dengan ukuran kemiskinan, yakni pendapatan di bawah 1 dollar AS per hari per orang tentu dipertanyakan kualitas hidup yang dijalani masyarakat dengan pendapatan tepat di ambang batas itu, ataupun sedikit di atasnya yang menurut ukuran itu tidak tergolong miskin.

Proyek global MDGs terdiri atas 8 sasaran yang mencakup pengurangan kemiskinan ekstrem dan kelaparan, peningkatan angka partisipasi pendidikan primer, meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi kematian anak, penyebaran HIV/AIDS, kesetaraan jender, memastikan lingkungan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kemitraan global.

Saat ini Indonesia memilih menetapkan ambang batas kemiskinan pada pendapatan 1 dollar AS per hari per orang. Angka yang dicapai Indonesia menunjukkan perbaikan.

Tahun 1990, sekitar 20,6 persen penduduk pendapatannya di atas 1 dollar AS per hari. Tahun 2010, dari hasil sensus penduduk, menurut analis Kampanye dan Advokasi MDGs PBB di Indonesia, Wilson TP Siahaan, angka itu menjadi sekitar 13,33 persen jumlah penduduk, atau ada 31,02 juta penduduk miskin, dari data BPS per Maret 2010.

Menurut Nila, target-target yang dianggap telah on track sekalipun masih harus dilihat secara lebih detail. Di bidang pendidikan, misalnya, angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan dasar telah naik menjadi 95,14 persen pada tahun 2008 dibandingkan angka partisipasi murni tahun 1993 yang mencapai 91,23 persen.

Tak jauh beda dari pandangan Nila, Wilson melihat pencapaian MDGs Indonesia bagaikan potret bercampur. Di satu sisi, beberapa sasaran, seperti pengurangan kemiskinan, telah on track. Namun, kinerja dalam pengentasan rakyat miskin tetap jadi masalah. Selama periode 1990-2010, kemiskinan hanya turun 1 persen.

Berdasarkan garis kemiskinan nasional, pada tahun 1990 kemiskinan 15,1 persen (27,2 juta orang miskin) dan pada tahun 2009 kemiskinan 14,15 persen (32,5 juta orang miskin), sementara tahun 2010 ada sekitar 31,7 juta orang miskin.

”Memang ada penurunan karena saat krisis tahun 1998 kemiskinan sempat mencapai 24 persen. Hanya saja, penurunan tidak cukup kencang dalam waktu 11 tahun,” ujarnya.

Masalah keadilan

MDGs yang dikemas dengan bungkus globalisasi, menurut Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi, sebagai proyek internasional dan komitmen bersama guna mengurangi kemiskinan, MDGs seakan terlepas dari masalah ketidakadilan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Palupi mengungkapkan, hal paling mendasar untuk melihat MDGs ialah dengan perspektif hak asasi manusia. Menurut dia, kapabilitas orang miskin harus ditingkatkan melalui pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penyediaan kesempatan bekerja. Dengan demikian akan muncul kemandirian menghidupi diri sendiri dan keluarganya.

Ia mencontohkan, sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 40 persen penduduk (golongan menengah) dan 20 persen (golongan terkaya). Sisanya yang 40 persen (penduduk termiskin) semakin tersingkir. Porsi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin menurun dari 20,92 persen pada tahun 2000 menjadi 19,2 persen tahun 2006.

Di samping itu, banyak kebijakan pemerintah dan target MDGs yang bertentangan. Di satu sisi, sasaran MDGs ialah menjamin kelestarian lingkungan dan pengentasan rakyat miskin. Namun, pemerintah justru melakukan perusakan sistematis terhadap lingkungan.

Pemerataan

Persoalan MDGs tidak bisa dipandang sebatas angka secara nasional, tetapi harus dilihat bagaimana pemerataan pencapaiannya di seluruh bagian Indonesia. Hal itu dikemukakan Divisi Monitoring Kebijakan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan.

Ade berpendapat, di Indonesia bagian timur yang lebih tertinggal dibandingkan dengan bagian Indonesia lain, masalahnya akan sangat kompleks ditambah dengan kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri.

Perlu pemetaan daerah yang kaya dan minus sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.

”Selain itu, bias kebijakan juga harus dihindari. Permasalahan sebenarnya ada di daerah, tetapi penyelesaiannya menggunakan asumsi kota,” ujarnya. Menurut dia, penyelesaian masalah tidak bisa instan dan top down. ”Warga perlu terlibat dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan dapat menjawab masalah-masalah mereka,” kata Ade.

Secara umum, menurut Wilson, Indonesia jelas lebih baik daripada negara-negara di Afrika dan India karena populasinya lebih sedikit. Di samping itu, Indonesia mempunyai potensi besar dalam hal pendanaan, institusi, dan sumber daya manusia. Persoalannya ialah memastikan di tingkat bawah akan efektivitas program dan kekonkretannya. Menurut Wilson, MDGs merupakan alat untuk melihat akuntabilitas pemimpin kepada masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan.

Sementara Nila menegaskan, arah pemerintah selama ini sudah benar karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki semangat pro-poor, pro-growth, pro-job. Rencana pemerintah untuk mencapai semua sasaran MDGs tergambar pula dalam rencana pembangunan berjangka yang telah disusun. (INE/ELN/WHY)***

Source : Kompas, Senin, 20 September 2010 | 04:08 WIB

Ada 19 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

• Bambang Budhianto

Senin, 20 September 2010 | 14:55 WIB

Tanpa memperdebatkan ukuran kemiskinan US$1/hari, maka bila memakai ukuran tsb sebenarnya secara statistik Indonesia sudah mempunyai kemajuan. Tahun 1990, dengan jumlah penduduk 179,4 jt jumlah orang miskin 27,2 jt (15,1%). Tahun 2009, jumlah penduduk 231 jt, jumlah org miskin tercatat 32,5 jt (14,15%). Artinya, selama 19 tahun, dengan penambahan penduduk sebesar 51,6 jt, hanya ada tambahan orang miskin 5,3 jt atau hanya 10,27%. Bukan kah ini menunjukkan ada upaya yang dilakukan untuk dapat mengurangi laju tingkat kemiskinan. Bisa kah membayangkan bila pemerintah tidak bekerja, berapa tingkat kemiskinan yang ada? Mari kita bersama-sama bekerja lebih keras untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

Balas tanggapan

• purwanto prawiro

Senin, 20 September 2010 | 13:29 WIB

iya ya, knp org miskin diukur dari pendapatan 1 dolar AS/hr. kalo semua org miskin di ngr kt pendapatanya sdh 1 dolar/hr berarti ga ada org miskin lg ya, pdhl skrg bnyak ber pendapatan lebih dr 1 dolar/hr tp hdpnya tetap susah, gmn tuh

Balas tanggapan

• bachtiar moerad

Senin, 20 September 2010 | 13:06 WIB

Permudah investasi, hukum gantung birokrat di pusat dan daerah yang kerjanya hanya menjadi pengemis berdasi, menghambat investasi. Perilaku menghambat investasi sama besar dosanya dengan yang korupsi ! sama, tidak salah lagi!

Balas tanggapan

• bachtiar moerad

Senin, 20 September 2010 | 13:04 WIB

Kesalahan prinsipil dalam pengelolaan APBN kita.adalah bhw kementerian2 produksi (a/l perindustrian dan pertanian) berlomba-lomba menyedot APBN. Hal tersebut akan mubazir . . . karena pertumbuhan hanya mungkin didongkrak oleh investasi, sekali lagi investasi! APBN ber-trilyun2 utk kementerian2 hanya pemborosan saja, habis utk proyek2 yang semu dan lagi-2 untuk belanja pegawai. Sebagai pembayar pajak saya sungguh sangat keberatan dengan sistim pembangunan ala proyek2 ber-triyun2 dari kementerian2 !

Balas tanggapan

• Thanon Dewangga

Senin, 20 September 2010 | 12:06 WIB

pemerintah rasanya sudah bekerja keras untuk memberantas kemiskinan. perlu waktu untuk itu karena kemiskinan yang kita alami sekarang warisan dari pemerintahan yang lalu. program2 pemerintah sekarang sudah pro poor, kita perlu dukung bersama-sama

Balas tanggapan

Disiapkan, Resolusi untuk Perkuat MDG

PERTEMUAN TINGKAT TINGGI PBB

Disiapkan, Resolusi untuk Perkuat MDG

JAKARTA - Pertemuan tingkat tinggi PBB akan diadakan menyusul Sidang Umum PBB ke-65 yang berlangsung pekan lalu. Untuk itu, PBB menyiapkan resolusi yang berisi beberapa butir tambahan pada Deklarasi Milenium yang ditandatangani tahun 2000.

Pertemuan tingkat tinggi PBB yang membahas Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) ini berlangsung 20-22 September 2010. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Sementara Wakil Presiden Boediono akan berangkat hari ini ke New York, AS.

Untuk pertemuan tingkat tinggi tersebut, PBB menyiapkan laporan MDG tahun 2010 yang diberi tajuk ”We Can End Poverty 2015, Millenium Development Goals”.

Dalam laporan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada kata pengantar menegaskan bahwa semua pihak harus ”menjaga janji” (keeping the promise).

”Deklarasi Milenium tahun 2000 merupakan pencapaian tertinggi kerja sama internasional yang menginspirasi usaha pembangunan yang telah meningkatkan kehidupan dari ratusan juta manusia di muka bumi,” tulis Ban Ki-moon.

”Sepuluh tahun kemudian, para pemimpin negara akan berkumpul kembali di Kantor PBB di New York untuk melihat perkembangannya, melihat tantangan dan kekosongan yang muncul, serta menyepakati strategi dan aksi konkret agar sasaran MDGs bisa tercapai pada 2015,” ungkap Ban Ki-moon.

Dia menegaskan, sasaran-sasaran pada MDGs mewakili kebutuhan manusia dan hak dasar yang harus dinikmati semua orang di seluruh dunia.

”Laporan ini menunjukkan seberapa besar kemajuan yang dicapai. Yang paling penting adalah laporan ini menunjukkan bahwa sasaran bisa dicapai saat strategi pembangunan nasional, kebijakan, dan program-programnya didukung oleh dunia internasional,” tulisnya.

Pada saat yang sama, menurut dia, jelas bahwa pencapaian kehidupan kaum miskin ternyata sedemikian lambat, yang tidak bisa diterima, dan pencapaian sasaran yang didapat dengan susah payah telah digembosi oleh persoalan krisis iklim, krisis makanan, dan krisis ekonomi.

Urusan semua orang

Dunia memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk memastikan bahwa negara-negara paling miskin pun dan negara-negara lain yang mengalami serangan penyakit, isolasi geografis, dan atau konflik sipil, dapat diberdayakan untuk bisa mencapai sasaran MDGs.

Mencapai sasaran itu merupakan kepedulian dan urusan semua orang. Tertinggal sedikit saja akan melipatgandakan bahaya dari dunia ini—mulai dari instabilitas, serangan penyakit secara epidemis, hingga kemunduran kualitas lingkungan.

Mencapai sasaran dari target MDGs akan menempatkan kita pada jalur cepat menuju dunia yang lebih stabil, lebih adil, dan lebih aman. Miliaran manusia memandang pada komunitas internasional untuk menyadari akan hebatnya visi yang termuat dalam Deklarasi Milenium. ”Mari kita memegang janji kita,” tulis Ban Ki-moon di akhir kata pengantarnya.

Dihadiri artis

Pertemuan tingkat tinggi PBB tersebut, selain dihadiri para pemimpin negara, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil, juga akan dihadiri sejumlah duta muhibah PBB dan utusan perdamaian yang kencang menentang kondisi kemiskinan sekarang dan akan melakukan seruan untuk bertindak, salah satunya dari Indonesia, yaitu Anggun (penyanyi, FAO). Yang lain adalah Ronaldo (Brasil, pemain sepak bola dunia, UNDP), Zinédine Zidane (Perancis, pemain sepak bola dunia, UNDP), Ricky Martin (Puerto Rico, penyanyi, UNICEF), Maria Sharapova (Rusia, petenis, UNDP), Mia Farrow (AS, artis, UNICEFs), dan Carl Lewis (AS, atlet lari, FAO). Utusan perdamaian yang hadir adalah Paulo Coelho (Brasil, sastrawan) dan Midori Goto (Jepang, pemain biola). (UN/ISW)***

Source : Kompas, Senin, 20 September 2010 | 03:19 WIB

Profesor David T Ellwood : "4 Syarat Hapus Kemiskinan"

4 Syarat Hapus Kemiskinan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kanan) dan Wakil Presiden Boediono (kanan) menyimak ceramah yang disampaikan Dekan Harvard Kennedy School David T Ellwood (podium) saat acara Presidential Lecture di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/9). (ANTARA/WIDODO S JUSUF)***

JAKARTA - Ada empat elemen (syarat) untuk penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. Hal itu disampaikan Profesor David T Ellwood, Dekan Harvard Kennedy School, dalam Presidential Lecture di Istana Negara, Rabu (15/9) pagi.

Keempat hal tersebut adalah ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program bagi kaum miskin yang dirancang dengan saksama.

Dalam sambutan pengantar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan latar belakang, ketika Indonesia melancarkan Revolusi Gelombang Kedua yang ditandai oleh penguatan demokrasi sekarang ini, Indonesia menerapkan strategi tiga jalur (triple track strategy), yaitu pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan, dan kini strategi itu bahkan telah dilengkapi dengan jalur keempat, yakni pro-lingkungan.

Kepada Prof Ellwood, Presiden menyampaikan, meski Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan melancarkan program meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah yang dipimpinnya menginginkan hasil yang lebih besar lagi. Presiden menilai, topik ceramah yang disampaikan Prof Ellwood, yakni ”Menciptakan Pekerjaan, Mengurangi Kemiskinan, dan Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat”, relevan dengan persoalan Indonesia.

Ekonomi kuat

Merinci empat syarat yang disebutkan, Ellwood yang dikenal sebagai guru besar ekonomi-politik menegaskan, tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat, mustahil untuk menghapuskan kemiskinan. ”Pertumbuhan kuat hampir selalu membuka jalan bagi turunnya kemiskinan secara tajam,” lanjut Ellwood dalam ceramah yang dipandu oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Irawan Wirjawan.

Selain kuat, pertumbuhan yang dimaksud Ellwood—yang pernah ikut dalam Kelompok Kerja Reformasi (Program) Kesejahteraan pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton—juga meluas, kondisi yang oleh Presiden Yudhoyono dipertegas menjadi ”merata” (equitable).

Adapun untuk keunggulan komparatif jangka panjang, Ellwood menyebutkan perlunya Indonesia bisa menemukan industri, juga produk, yang punya keunggulan komparatif di perekonomian dunia. ”Ini tantangan yang tidak mudah karena perekonomian dunia terus-menerus berubah dan ekonomi nasional pun harus mampu menyesuaikan diri,” lanjut Ellwood.

Melengkapi paparannya, Ellwood juga menyinggung perlunya keunggulan kompetitif yang mewujud dalam teknologi, keterampilan, dan pendidikan dalam upaya memerangi kemiskinan. Pendidikan, misalnya, merupakan hal vital untuk pembentukan keterampilan dan penyesuaian fleksibel.

Institusi dan pemerintahan

Dalam acara yang terselenggara dengan dukungan Rajawai Foundation ini, Prof Ellwood juga menegaskan sentralnya peranan institusi dan pemerintahan. Untuk institusi, satu hal yang pertama disorot adalah adanya aturan hukum (rule of law) yang bisa dipercaya. Sementara untuk pemerintahan, yang dituntut adalah yang berciri kuat, efisien, dan transparan. Ciri-ciri yang bisa disimak dari pemerintahan seperti itu antara lain punya daya untuk menstimulasi bisnis dan kompetisi, giat membangun infrastruktur, dan mampu meminimalkan korupsi melalui aksi yang transparan, efisien, dan kredibel. Pemerintahan seperti itu juga stabil, teramalkan (predictable), dan tersambung dengan rakyat.

Dirancang baik

Bagian akhir Presidential Lecture digunakan Ellwood untuk membahas program penanganan kemiskinan. Kuncinya, menurut Ellwood, adalah program tersebut dirancang dengan saksama (thoughtfully constructed). Hal itu, menurut Ellwood, diwujudkan dengan adanya lebih banyak program jangka panjang dibandingkan dengan program berjangka pendek.

”Semata memberikan dukungan tunai atau menyediakan makanan gratis atau bersubsidi, sedikit saja bisa membantu menghapuskan sebab-sebab riil kemiskinan,” kata Ellwood.

Situasi yang menurut Ellwood harus ditangani dengan penyediaan pekerjaan ini perlu ditangani segera tanpa ditunda- tunda karena bertindak sekarang daripada nanti bisa mengurangi secara signifikan ongkos dan impak masalah.

Di tengah persoalan kemiskinan yang ada, Ellwood mengingatkan pula tentang sejumlah fenomena yang dihadapi dunia sekarang ini, mulai dari perubahan iklim, perubahan demografik, bencana alam, bencana buatan manusia, pandemi, hingga (kelangkaan) air.

Dalam kompleksitas persoalan itu, akhirnya Ellwood menunjuk satu faktor penting, yakni upaya penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan yang sangat ditentukan oleh kepemimpinan, yang dianggapnya merupakan elemen yang paling penting. Adapun tipe kepemimpinan yang dibutuhkan di sini adalah yang berciri ”bijaksana, efektif, berdaya, dan penuh inspirasi”.

Ceramah Prof Ellwood mendapat tanggapan dan pertanyaan dari hadirin, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, dan Ke- tua Komite Inovasi Nasional Zuhal.

Presiden sendiri ketika memberikan kesimpulan mengatakan, bagi negara berkembang seperti Indonesia, kalau ada strategi besar dalam pembangunannya, tidak bisa lain itu harus pembangunan berkelanjutan. Sementara untuk memerangi kemiskinan, orientasi yang dipilih adalah ”bekerja dan mendapat gaji” (work and pay) untuk menopang kebutuhan hidupnya, tidak semata-mata mengandalkan bantuan tunai dan subsidi pangan. (nin)***

Source : Kompas, Kamis, 16 September 2010 | 04:13 WIB

Ada 63 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

• Aco van Bugisland

Jumat, 17 September 2010 | 03:47 WIB

Kuliah dari Prof Amrik tersebut sudah tidak bahan baru lagi,hanya dia mengulang ulangi,Indonesia berjuta juta sudah tahu itu terutama yang pernah belajar di Luar negeri tapi nyatanya kalau sudah memegang jabatan dan melihat prokyek, mata pasti jadi Biru,lupa kalau dia di kasih kepercayaan dari rakyat! sehingga uang lenyak tampa di ketahui kemana,padahal waktu di sumpah dulu pakai al quran atau kita suci,lalu buat apa pakai sumpah kita suci kalau memang kita suci tersebut tidak membuat orangnya sadar tentang perbuatannya? jadi kita suci tidak bisa mempuh membuat orang tobat!

Balas tanggapan

• pandapotan nasution

Kamis, 16 September 2010 | 22:53 WIB

4 syarat itu sdh tahu orang, inimah kayak cermah. utk ngingetin doang.Dan usaha utk klarifikasi ..kebijakan gua udahsama...deh...dg prof dr luar.

Balas tanggapan

• Riska Waty

Kamis, 16 September 2010 | 21:09 WIB

Sebenarnya gampang. Contoh saja negara Asia lain, yaitu salah satunya gimana menghukum Koruptor, yaitu dengan Hukuman Mati. Memang tdk manuasiawi, tapi kalau kalian lihat, mereka Koruptor kelakuannya Manusiawi gak? Kalau hanya hukuman 10-20 th (mending ini hanya dibawah 5 tahun) siapa saja rela, korupsi aja miliar2an, wong duit dah banyak Di bank dan dimana-mana. Ayo dong buka mata kalian (pemerintah) kalau tahu apa yg hrs dilakukan, jgn pura2 blo on dan bego.

Balas tanggapan

• chairil hamdani

Kamis, 16 September 2010 | 19:10 WIB

Untuk calon pemimpin masa depan yang lebih berani dan lebih cerdas. Yang terlanjur terpilih sekarang terpaksa sabar menunggu waktu mundurnya. Yang penting tolak ide perpanjangan masa jabatan yang keblinger mau mutar balik jarum sejarah

Balas tanggapan

• Rio Seto Yudoyono

Kamis, 16 September 2010 | 18:13 WIB

Mau usul saja, bgm kalau kita saja yang memulai menggalakkan program "rempah-rempah Indonesia untuk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan dunia"; sangat potensial, percayalah...

Balas tanggapan

Semerbak Aksesori dan Cendera Mata Cendana

PROFIL USAHA

Semerbak Aksesori dan Cendera Mata Cendana

Dominggus He. (KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA)***

Oleh Kornelis Kewa Ama

Bengkel reyot di Jalan Bakti Karang, Kelurahan Oebobo, Kupang, tidak pernah sepi dari ingar-bingar mesin. Di tempat ini, Dominggus He, tunanetra pemilik bengkel, bersama karyawannya mengolah keterampilan memanfaatkan kayu cendana untuk berbagai aksesori dan cendera mata.

Di belakang bengkel terdapat rumah He. Rumah tua terbuat dari lantai kasar, dinding semipermanen. Di ruang tamu terpajang hasil karya He yang disimpan di dalam lemari kaca bening.

”Semua kerajinan tangan ini terbuat dari kayu cendana. Ada tasbih, rosario, salib, kipas tangan, serbuk cendana pengharum ruangan, minyak cendana, hiasan miniatur patung manusia, penjepit rambut dari cendana, dan potongan cendana ukuran sedang,” kata Dominggus He di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (10/7).

Stok terbanyak adalah tasbih dan rosario. Menjelang Lebaran dan musim haji, pesanan tasbih dari Surabaya, Makassar, dan Kalimantan sampai 20.000 utas. Rosario sekitar 25.000 utas, biasanya dikirim ke gereja-gereja dan paroki pada bulan rosario (Mei, Oktober), dan sebagian dikirim ke Timor Leste.

Masyarakat mengetahui usaha ini dari berbagai pameran yang diikuti He, seperti di Surabaya, Jakarta, Pontianak, Makassar, dan Manado. Pameran keterampilan tradisional berbahan baku lokal itu diikuti He sejak tahun 2004.

Sebelumnya, (tahun 1980-1990) pria berijazah sekolah pendidikan guru (1979) ini berprofesi sebagai guru honor pada Sekolah Luar Biasa Yayasan Kasih di Kupang. Dalam jenjang itu, enam kali ia melamar menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, tetapi selalu ditolak. Alasannya adalah He seorang tunanetra.

”Saya sakit hati. Seorang panitia mengatakan, saya cacat sehingga tidak bisa menuntun anak cacat. Ia bahkan mengatakan, bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta,” ujar pria kelahiran tahun 1957 tersebut.

He pun memutuskan keluar dari guru honor. Tidak mungkin seumur hidup hanya berstatus guru honor. Menjadi PNS saja sudah susah, apalagi guru honor.

Berkat dukungan istri, Ariance, yang dinikahinya tahun 1989, He memutuskan berhenti mengajar. Keduanya membangun usaha sendiri. Ariance menjual gorengan di samping rumah. He membuka usaha mebel kursi dan meja. Namun, usaha ini kurang beruntung. He beralih ke pengadaan aksesori bernilai religius dan cendera mata.

”Usaha ini cukup sukses. Tahun 1993-1997 saya mempekerjakan 50 orang, para pengangguran di Kota Kupang. Mereka digaji antara Rp 300.000 dan Rp 500.000 per orang, tergantung dari keterampilan dan masa kerja,” kata He.

Saat itu He sempat memberi pinjaman senilai Rp 50 juta dengan bunga Rp 1.000 per hari kepada 100 ibu rumah tangga, yang berjualan sayur dan buah-buahan di pasar. Lima bulan pertama pengembalian pinjaman lancar. Tetapi, memasuki bulan keenam dan seterusnya pengembalian pinjaman macet.

Waktu itu lagi terjadi krisis ekonomi tahun 1997. Omzet usaha He menurun drastis. Bahan baku cendana sulit diperoleh. Kalaupun ada, harganya sampai Rp 30.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp 2.000-Rp 5.000 per kilogram.

Potongan cendana

Potongan cendana diperoleh dari pabrik minyak cendana di kawasan Bakunase, Kupang, yang sudah berhenti beroperasi tahun 1999. Kini bahan baku cendana diperoleh dari masyarakat atau pelanggan yang ada di Soe, Kefamenanu, dan Atambua, kota lain di Pulau Timor, NTT. Kini harga kayu cendana Rp 5.000-Rp 15.000 per kg, tergantung dari kualitas. Dalam satu bulan, ia membutuhkan sekitar 2.000 kg kayu cendana.

Sekarang He mempekerjakan tujuh orang dengan upah berkisar Rp 850.000 hingga Rp 1 juta per bulan, di atas standar UMR NTT, Rp 800.000 per bulan. Ia mengaku sulit membina lulusan SMP/SMA di NTT menjadi wirausaha. Ada karyawan yang sering bolos, lambat menerima instruksi, malas, dan sering berbohong.

Meski tidak melihat, ia tahu tingkah laku dan hasil karya mereka. Karyawan yang baik bekerja dengan disiplin tinggi, tekun, sabar, jujur, dan hasil karyanya pun dapat dipertanggungjawabkan.

”Kalau rosario, tasbih, kipas tangan, atau hasil kerajinan lain masih kasar, bengkok, tidak mulus, dan tidak lengkap, langsung saya tanyakan siapa yang mengerjakan. Dia saya peringatkan tiga kali. Jika tak ada perubahan, saya pecat,” katanya.

Berkat kedisiplinan He itu, empat anak didiknya sudah membangun usaha sendiri di Rote Ndao, Atambua, dan Kupang. Mereka memanfaatkan sumber daya alam lokal seperti di Rote Ndao dengan kekhasan topi tiilangga dan alat musik sasando.

Keterbatasan modal usaha membuat He bersama anak didiknya kurang optimal mengembangkan usaha mereka.

Keterampilan dimiliki He diperoleh melalui berbagai usaha dan mengikuti kursus manajemen usaha, gugus kendali mutu, kemandirian usaha, menjadi usahawan yang sukses, serta cara menghadapi krisis dan persaingan yang tidak sehat.

”Kualitas barang harus dijaga karena kita tidak sekadar menjual barang tetapi membangun kepercayaan dengan konsumen. Ketika barang kita kualitasnya jelek, mereka tolak selamanya,” tuturnya.

He dua kali mendapat penghargaan dari Gubernur NTT, yaitu pada HUT NTT dan HUT RI, sebagai pengusaha dengan karya mutu terbaik dan tunanetra tersukses. Dia juga pernah diundang khusus ke Istana Presiden di Jakarta pada tahun 2007 sebagai pengusaha dengan kualitas terbaik dari NTT.

Ia sering memberi pengarahan kepada rekan tunanetra di Kupang dan di sejumlah kabupaten di NTT. ”Menjadi buta tidak berarti kita berhenti bekerja, lalu bergantung pada orang lain. Tuhan itu adil. Dia masih memberi kita kelebihan di bidang lain,” katanya.

Terinspirasi He, puluhan tunanetra di Kupang berhasil mengembangkan bakat mereka, seperti membuat album lagu daerah/rohani, pemijat, dan penghasil kerajinan tangan seperti sapu dan menjahit.***

Source : Kompas, Sabtu, 28 Agustus 2010 | 02:56 WIB

Kerajinan Akar Keladi Air Populer di Malaysia

PROFIL USAHA

Kerajinan Akar Keladi Air Populer di Malaysia

Rahmidar (40), perajin akar keladi air. (KOMPAS/A HANDOKO)***

Oleh Agustinus Handoko

Keladi air adalah tanaman liar yang tumbuh merambat di hutan-hutan Kalimantan Barat, terutama di rawa-rawa. Sejak lama akarnya hanya digunakan oleh penduduk untuk mengikat kayu-kayu. Kerajinan ini sekarang sudah dikenal hingga ke Kuching, Negara Bagian Serawak, Malaysia.

Di tangan Ny Rahmidar (40), akar keladi air itu tidak saja bisa mendatangkan rupiah, tetapi juga memberdayakan para pengangguran, terutama dari kalangan ibu rumah tangga.

Dari kerja kerasnya, Rahmidar berhasil memopulerkan kerajinan akar keladi air, bahkan hingga ke Kuching. Perkenalan dia dengan akar keladi air terjadi setelah menjadi pengungsi kerusuhan sosial di Kabupaten Sambas sekitar Mei tahun 1999.

”Bisa dibilang saya tak sengaja menekuni kerajinan akar keladi air ini. Waktu itu saya kebingungan karena tidak memiliki pekerjaan lalu belajar membuat kerajinan,” jelas Rahmidar.

Sebelum kerusuhan sosial di Sambas, Rahmidar berdagang di Pemangkat, Sambas. Pascakerusuhan sosial yang dipicu oleh sentimen etnis, Rahmidar dan suaminya sempat mengungsi selama tiga hari ke tempat penampungan.

Karena konflik terus berlanjut, Rahmidar memilih pulang ke rumah ibunya di Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kalbar. Di sana Rahmidar belajar membuat kerajinan dari akar keladi air pada kerabatnya.

”Awalnya saya membuat anyaman untuk tempat telur dan dijual Rp 200 per buah ke pasar-pasar di Pontianak. Kalau sekarang, barang itu harganya Rp 1.500,” ujar Rahmidar.

Beberapa bulan menekuni anyaman untuk barang-barang kecil, Rahmidar lalu mulai membuat anyaman agak besar, seperti topi, tas, dan tempat buah. ”Saya masih menitipkan ke beberapa toko di pasar-pasar tradisional sebelum akhirnya mendapat bantuan permodalan,” tuturnya.

Bantuan permodalan

Berbekal kemampuannya menganyam akar keladi air, Rahmidar mengikuti pelatihan usaha kecil yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar pada awal tahun 2000.

Dari pelatihan itu, Rahmidar juga mendapatkan bantuan permodalan dari PT Pupuk Kaltim sebesar Rp 6 juta. ”Bunga pinjaman permodalan itu hanya sekitar 6 persen per tahun dan bisa dicicil hingga dua tahun. Bantuan modal lunak itu saya pakai untuk membeli bahan baku dan membuat tempat usaha sederhana,” tuturnya.

Sebelum mendapat bantuan modal, Rahmidar menganyam akar keladi air di rumah orangtuanya. Sebagian bantuan modal itu lalu digunakan untuk membangun tempat usaha sekaligus rumah tinggal dengan dinding papan.

Bantuan permodalan itu ternyata mampu mengatrol usaha kerajinan yang digeluti Rahmidar. Pesanan yang terus berdatangan membuat Rahmidar harus merekrut tiga karyawan.

Kerajinan yang dibuat juga makin bervariasi, seperti kap lampu, tempat hidangan berbentuk bebek, kipas, tempat buah, hantaran untuk perkawinan, dan tempat bingkisan.

Kerajinan akar keladi air juga makin populer karena Rahmidar sering diajak ikut pameran di beberapa kota. Pesanan juga datang dari Kuching, Negara Bagian Serawak, Malaysia.

Karena tuntutan usaha, Rahmidar akhirnya menerima tawaran bantuan permodalan dari Bank Kalbar sebesar Rp 50 juta dengan masa pengembalian dua tahun. Pinjaman dengan bunga 12 persen per tahun itu juga berhasil meningkatkan volume usaha kerajinan akar keladi air.

Pada tahun 2002, Rahmidar tercatat memiliki 50 karyawan di tempat usaha di Villa Ria Indah, Tanjung Hulu, Pontianak Timur. ”Waktu itu, keuntungan setiap bulan mencapai Rp 20 juta,” kata Rahmidar.

Mengembangkan usaha

Sambil mengembangkan usahanya, Rahmidar memelopori Kelompok Usaha Bersama (KUB) Plamboyan. KUB Plamboyan beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar menganyam akar keladi air. Di KUB Plamboyan, Rahmidar mentransfer keahliannya menganyam akar keladi air sekaligus mengajarkan manajemen usaha.

Untuk mengajarkan keahlian menganyam secara turun-temurun, Rahmidar meminta semua karyawan dan anggota KUB Plamboyan untuk menganyam di rumah.

Tujuannya, agar anak-anak perempuan bisa ikut belajar. ”Usaha saya berhasil. Sekarang, para penganyam umumnya merupakan generasi kedua setelah orangtua mereka. Ini menjadi pencapaian yang luar biasa karena mereka tak perlu lagi takut akan menjadi pengangguran,” tutur Rahmidar.

Sejak tahun 2005, popularitas kerajinan anyaman keladi air mulai surut karena terjadi gelombang krisis keuangan. Namun, Rahmidar tidak terlalu khawatir karena usahanya tetap jalan walaupun keuntungannya berkurang.

”Saya juga tak terlalu khawatir karena anggota KUB Plamboyan bisa mandiri. Karyawan saya walaupun jumlahnya berkurang menjadi 20 orang, semuanya tetap bisa mendapat pemasukan rutin setiap bulan,” tutur Rahmidar.

Kerajinan akar keladi air milik Rahmidar dibanderol paling mahal Rp 80.000 untuk tas dan kerajinan sejenis yang agak besar. Untuk tempat buah dan hantaran perkawinan atau kerajinan sejenis yang tidak terlalu besar, harganya hanya Rp 30.000 per buah. Sementara untuk kerajinan seperti kipas hanya Rp 15.000 per buah.

Kendati volume usaha turun, akar keladi air tetap diminati konsumen. Konsumen umumnya menyukai kerajinan akar keladi air karena bentuk akarnya kecil sehingga bisa dibuat untuk kerajinan yang membutuhkan detail. Akar keladi air juga kuat dan lentur.

Akar keladi air umumnya diperoleh dari penampung yang mendapatkan dari penduduk yang masuk ke dalam hutan. Akar keladi air yang didapat dari hutan dikupas kulitnya, lalu dijemur. Bagian dalam akar keladi air inilah yang menjadi bahan dasar kerajinan. Dari ketekunannya, Rahmidar berhasil membuka usaha baru di bidang material bangunan. Rumahnya yang dulu sederhana sekarang sudah jadi rumah permanen.***

Source : Kompas, Sabtu, 31 Juli 2010 | 03:59 WIB

6.800 Paket Regulator Disalurkan untuk wulayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan

6.800 Paket Regulator Disalurkan

CIREBON - Pemerintah telah menyalurkan 6.800 paket selang dan regulator yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Pendistribusian serta penjualan selang dan regulator ini dilakukan melalui agen resmi Pertamina.

Menurut Hendra Handoko, Sales Representative LPG Rayon VI Gas Domestik Region II PT Pertamina, jumlah itu masih sementara dan bisa bertambah, tergantung dari penjualannya. Salah satu penyebab ledakan elpiji adalah pemakaian selang dan regulator yang tidak memenuhi standar.

Meski bersifat penukaran, karena untuk mendapatkan selang dan regulator baru konsumen harus menukarkan selang dan regulator lama yang didapatkannya dari program konversi, konsumen harus membayar. Untuk selang, harganya Rp 15.000 dan regulator Rp 20.000. "Penjualan hanya dilakukan melalui agen-agen Pertamina. Di Wilayah III Cirebon ada 68 agen. Tiap agen sementara ini mendapat jatah 100 paket," ujar Hendra, Kamis (29/7).

Penjualan selang dan regulator resmi dari pemerintah ini dimulai pekan ini, tetapi di Kuningan sudah sejak dua minggu lalu. Pengawas Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kuningan Erwin Irawan mengatakan, penjualannya memang sejak dua pekan lalu, tetapi belum berlanjut. Belum semua kecamatan bisa terjangkau paket itu karena penjualan awal di lakukan di kota Kuningan.

Sayang, penjualan ini belum tersosialisasi dengan baik sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui bisa membeli selang dan regulator SNI dengan harga terjangkau.

Waspadai penipuan

Hendro menambahkan, masyarakat Cirebon harus waspada terhadap beragam bentuk penipuan atau penjualan produk yang mengatasnamakan Pertamina. Sebab, berdasarkan laporan konsumen, ada pihak ketiga yang menjual regulator dan selang seharga Rp 900.000. Penjualnya bahkan menawarkan jaminan asuransi dari Pertamina jika terjadi kecelakaan akibat ledakan elpiji.

Ada juga pihak ketiga yang mengaku menjual selang dan regulator Pertamina dari pintu ke pintu. Padahal, selang dan regulator pemerintah itu hanya dijual di 68 agen elpiji resmi Pertamina di wilayah Ciayumajakuning. "Pertamina tidak pernah menjual langsung door to door, apalagi memberi jaminan asuransi," ujar Hendro.

Berdasarkan penyisiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kuningan dan Cirebon, beberapa waktu lalu, ditemukan banyak produk aksesori kompor gas yang tidak memenuhi standar. Demikian pula dengan tabung elpiji kemasan 3 kilogram yang rusak, berkarat, atau bocor. Sedikitnya ditemukan 1.200 tabung di wilayah Kuningan, sedangkan di Cirebon lebih banyak. Di Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Trimulti Anugerah Abadi Jaya, misalnya, ada 1.674 tabung yang rusak selama sebulan terakhir.

Menurut Hendro, selama bulan Juli, dari empat (SPPBE) di Cirebon tercatat sekitar 5.000 tabung yang rusak dan akan ditarik. Konsumen tidak perlu khawatir karena setiap SPPBE memiliki cadangan 3.000-5.000 tabung. "Tabung yang rusak sementara diganti dengan cadangan tabung yang sudah dimiliki tiap SPPBE," katanya. (THT) ***

Source : Kompas, Jumat, 30 Juli 2010 | 19:15 WIB

Ledakan Gas : Rakyat Menginginkan Keamanan

Ledakan Gas

Rakyat Menginginkan Keamanan

Keluarga Turmudi kini takut berdekatan dengan kompor gas. Keluarga miskin yang tinggal di Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakan, Cirebon, ini memilih memakai kompor minyak tanah.

Dari awal, Turmudi (55) memang mengaku tak bisa memakai kompor gas. "Bli isa nganggoe, Nok (Tidak bisa memakainya, Nak)," kata buruh tani dan pengangon bebek ini, Kamis (29/7) sore.

Kekhawatiran serupa dirasakan Sutirah (65), warga Dukuh Kapetakan. Ia malah tak memakai kompor gas sejak awal dibagikan, dua tahun lalu. Kompor itu masih tersimpan di lemarinya.

Sutirah, janda yang masih bekerja sebagai buruh tani, pun terpaksa menyisihkan Rp 8.000 per dua hari untuk membeli minyak tanah guna memasak nasi, singkong, atau menggoreng ikan asin. Harga Rp 8.000, bagi Sutirah, tidak murah. Sebab, dengan uang itu ia bisa membeli 1 kilogram beras kualitas premium. Harga beras eceran di Cirebon saat ini Rp 6.000-Rp 6.500 per kg. Adapun pendapatan Sutirah sekitar Rp 25.000 per hari. Itu pun jika ada garapan di sawah.

Proyek penggantian kompor berbahan bakar minyak dengan gas di Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu diawali tahun 2008-2009. Secara bertahap tabung elpiji ukuran 3 kg mulai disebar. Tidak hanya warga yang mendapatkannya, tetapi juga pedagang kecil.

Menurut sejumlah pengguna, kompor gas lebih irit. Ny Ratna, pedagang gorengan di Jalan Cipto Cirebon, mengaku hanya mengeluarkan Rp 30.000 untuk bahan bakar setiap bulan. Ini jauh lebih irit dibandingkan dengan kompor minyak tanah yang bisa menghabiskan Rp 40.000 per bulan. Saat itu harga minyak tanah Rp 3.500 per liter.

Namun, irit ternyata tidak membuat hidup warga tenang. Berbagai peristiwa ledakan gas dari regulator tabung 3 kg membuat sebagian dari mereka beralih kembali ke kompor minyak tanah.

Rusak

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, pekan lalu, memeriksa sejumlah stasiun pengisian bahan bakar gas di Cirebon. Hasilnya, ditemukan 1.674 tabung rusak, sedangkan tabung tanpa Standar Nasional Indonesia 1.261 unit. Setidaknya, dari 10.000 tabung yang diedarkan, 3 persen rusak karena benturan dan sebagainya. Tabung-tabung itu akan ditarik dan diganti dengan yang baru.

Namun, penggantian tabung bukan jaminan rakyat bisa aman. Karena, selain tabung, regulator dan selang bisa menjadi faktor meledaknya tabung gas, dan hingga kini belum ada solusinya.

Sampai saat ini Sutirah atau Turmudi yang tak pernah diajari mengenal kompor, selang, dan regulator tabung yang baik memilih menggunakan kompor minyak tanah yang tak murah lagi. Mereka tak mau bertaruh nyawa menjadi percobaan regulasi pemerintah yang tak matang. (Siwi Yunita Cahyaningrum) ***

Source : Kompas, Jumat, 30 Juli 2010 | 19:16 WIB