Ahmad Erani Yustika : Memaknai Pertumbuhan Ekonomi

Memaknai Pertumbuhan Ekonomi

Oleh Ahmad Erani Yustika

Badan Pusat Statistik telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sebesar 6,1 persen, lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah. Pada triwulan IV 2010 pertumbuhan ekonomi melaju hingga 6,9 persen.

Faktor penyerapan APBN yang menumpuk pada triwulan III dan IV dianggap sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan triwulan terakhir 2010 tersebut. Jika dikuliti pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor, sektor pengangkutan dan telekomunikasi tumbuh paling tinggi (13,5 persen).

Sektor jasa (nontradable) lain tumbuh lumayan mengesankan. Sektor konstruksi tumbuh 7 persen, sektor keuangan dan jasa 5,7 persen, dan sektor jasa-jasa lain 6 persen. Sementara itu, kinerja pertumbuhan sektor riil masih jeblok. Sektor pertanian hanya tumbuh 2,9 persen, sektor pertambangan dan penggalian 3,5 persen, dan sektor industri pengolahan 4,5 persen. Pola pertumbuhan seperti ini telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir (sekitar lima tahun) dan belum ada tanda-tanda bakal berubah.

Zona pertumbuhan rendah

Terdapat tiga catatan penting dari struktur pertumbuhan 2010 tersebut. Pertama, pertumbuhan ekonomi di sektor riil tetap berada dalam zona rendah (di bawah 5 persen) sehingga menimbulkan komplikasi persoalan yang tidak terpecahkan dalam sejarah modern ekonomi nasional, yakni kemiskinan dan pengangguran.

Sampai 2009 sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, dan perikanan) menyumbang sekitar 41 persen tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan menyerap sekitar 12 persen tenaga kerja. Jadi, kedua sektor tersebut menyerap lebih dari 50 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Jika kedua sektor tersebut terjebak dalam zona pertumbuhan rendah, masalah kemiskinan dan pengangguran tidak akan bisa dikurangi secara meyakinkan.

Penyebabnya, di kedua sektor itulah kantong-kantong kemiskinan berada (petani, nelayan, buruh). Demikian pula, bila kedua sektor itu tumbuh rendah, kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja juga sangat terbatas.

Kedua, sektor nontradable selama beberapa tahun terakhir justru bergerak cepat dan menjadi sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Dalam peta penyerapan tenaga kerja, sektor telekomunikasi, konstruksi, dan keuangan kira-kira menyumbang 11,5 persen tenaga kerja.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sektor tersebut menikmati kemakmuran ekonomi yang lebih besar ketimbang sektor lain. Implikasinya, tenaga kerja yang terlibat di dalamnya memperoleh penghasilan lebih besar. Tentu saja fakta ini meniupkan masalah berikutnya, yakni munculnya intensitas ketimpangan pendapatan yang lebih besar antarsektor ekonomi (juga ketimpangan pendapatan antarpelaku dan antarwilayah).

Tanpa disadari pula, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara sektor produksi barang (tradable) dan nontradable bakal menjadi sumber persoalan ekonomi yang akut, bahkan menjalar ke masalah sosial dan politik di kemudian hari.

Ketiga, daya saing, nilai tambah, dan diversifikasi komoditas perekonomian nasional dipastikan bakal keropos karena sektor manufaktur mengalami gejala penurunan (deindustrialisasi).

Jika pertumbuhan dan kontribusi sektor industri rendah, hal itu menunjukkan ketiadaan strategi untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.

Contoh sederhana, saat ini Indonesia merupakan eksportir besar di dunia untuk beberapa komoditas, seperti kelapa sawit, ikan tuna, dan batu bara. Namun, nilai dari produk tersebut sangat murah di pasar internasional dibandingkan apabila produk tersebut diolah terlebih dulu di dalam negeri.

Tampaknya kita terlena untuk menikmati pendapatan dalam jangka pendek ketimbang memproses untuk menghasilkan nilai tambah lebih besar dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan ekonomi karena hanya menghasilkan produk primer.

Tren informalisasi ekonomi

Berbicara mengenai mutu pertumbuhan ekonomi, Indonesia pada periode 1980-1993 (bersama dengan Malaysia) dimasukkan sebagai kasus terbaik (best case) negara yang dalam waktu bersamaan dapat memadukan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Sebaliknya, Rusia (1980-1993) merupa- kan kasus terburuk (worst case) karena mencatat pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan pendapatan tinggi.

China (1985-1993) dan Thai- land (1981-1992), pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi pemerataan pendapatannya jelek. Sedangkan Sri Lanka (1981-1990), pemerataan pendapatannya bagus, tetapi pertumbuhan ekonominya rendah (Fritzen, 2002).

Pada periode tersebut (1980-1993) sektor riil di Indonesia tumbuh bagus sehingga tidak mengherankan apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh pemerataan pendapatan yang bagus. Hal ini tentu sangat berbeda dengan struktur pertumbuhan saat ini yang terkonsentrasi pada sektor non- tradable.

Salah satu implikasi dari strategi pembangunan yang hanya bertumpu pada satu kaki ini dapat dilihat dari adanya gejala informalisasi ekonomi. Artinya, kegiatan ekonomi disesaki pelaku sektor informal, termasuk tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Pada 2009 tenaga kerja yang masuk ke sektor informal hampir mencapai 65 persen dari total angkatan kerja, padahal pada 2008 jumlahnya baru 61 persen.

Realitas ini tentu mengenaskan karena pada saat modernisasi dan transformasi struktural ekonomi telah berjalan, pelaku ekonomi yang terlibat dalam sektor informal justru bertambah. Hal ini terjadi karena sektor industri pengolahan macet dan sektor pertanian tidak mampu memberikan harapan hidup kepada pelakunya.

Sekarang semuanya terpulang kepada pemerintah, apakah akan meneruskan pola pembangunan seperti sekarang atau bekerja keras mengubah haluan ekonomi dengan mendorong sektor ekonomi yang menafkahi kepentingan sebagian besar masyarakat.

Ahmad Erani Yustika,

Guru Besar FE Universitas Brawijaya;

Direktur Eksekutif Indef

Source : Kompas, Kamis, 10 Februari 2011

Kesenjangan Semakin Lebar

Kesenjangan Semakin Lebar

Senin, 08 Februari 2011/09.17 WIB
Bisnis Reang

Asep (50) menyiapkan tahu untuk direbus di tempatnya berproduksi di Kampung Cibuntu, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/2). Kenaikan harga kedelai dari Rp 5.200 per kilogram menjadi Rp 6.400 per kilogram membuat perajin tahu di Kampung Cibuntu tertekan biaya produksi. Sebagian besar terpaksa mengurangi ukuran tahu sekitar 25 persen dari ukuran sebelumnya. (KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO)***

JAKARTA, Bisnis Reang - Perekonomian Indonesia pada 2010 tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto naik dari Rp 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi Rp 6.422,9 triliun tahun lalu. Namun, pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky di Jakarta, Senin (7/2), mengatakan, kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga mereka.

Sementara sektor industri berorientasi penciptaan nilai tambah penyerap lapangan kerja, yang menjadi salah satu indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi, justru kian melemah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengumumkan, pertumbuhan ekonomi pada 2010 dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Rp 6.422,9 triliun dan pendapatan per kapita mencapai Rp 27 juta per tahun.

Jumlah ini didapat dari membagi Rp 6.422,9 triliun dengan 237,6 juta penduduk Indonesia.

Rusman menjelaskan, konsumsi rumah tangga menyumbang kue pertumbuhan terbesar, yakni 56,7 persen, disusul investasi 32,2 persen. Idealnya, konsumsi rumah tangga terus menurun hingga di bawah 50 persen, seperti yang terjadi di negara-negara maju.

Pertumbuhan PDB pun kemudian didukung oleh ekspansi investasi, terutama untuk industri manufaktur yang menciptakan lapangan kerja.

Meski demikian, komposisi investasi yang sudah melebihi 30 persen dari PDB telah menunjukkan ada sirkulasi yang bermanfaat bagi perekonomian jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi pada 2010 telah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 3,34 juta orang. Dengan demikian, menurut Rusman, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada 2010 mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi 548.000 orang.

”Ini cukup bagus. Penciptaan lapangan kerja paling besar pertama adalah sektor jasa 325.000 orang. Nomor dua industri pengolahan yang mampu menyerap 220.000 orang,” ujarnya.

Yanuar Rizky berpendapat, konsumsi penopang pertumbuhan ekonomi baru dikatakan berkualitas apabila mampu mendorong kegiatan produksi yang menyerap lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi kita seperti terpisah dari fungsi produksi.

Sektor jasa dari perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 8,7 persen dan menjadi penyumbang terbesar terhadap total pertumbuhan PDB, yakni 1,5 persen.

Sumber pertumbuhan PDB terbesar lain adalah angkutan dan industri, masing-masing 1,2 persen.

Konsumsi rumah tangga masih menopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 2,7 persen dan investasi 2 persen.

Menurut Yanuar, konsumsi rumah tangga yang tinggi tersebut sebagian besar didukung oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Konsumsi nasional pun ternyata gagal mendorong kegiatan produksi karena sebagian besar kebutuhan domestik didapat lewat impor.

Yanuar mengutip laporan Asia Wealth Report 2010 yang memaparkan secara rinci ke mana saja distribusi investasi kekayaan orang-orang kaya di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.

Kelompok orang kaya Indonesia menyimpan 33 persen aset kekayaan mereka dalam bentuk deposito atau tabungan, real estat (22 persen), saham (19 persen), reksa dana pendapatan tetap (16 persen), dan investasi alternatif, seperti kurs mata uang asing atau komoditas (10 persen).

”Jadi, kebanyakan peningkatan pendapatan itu berasal dari deposito dan instrumen finansial lain dan yang menikmati hanya 200.000 pemilik rekening di atas Rp 100 juta, menurut data BPS. Bagaimana bisa berkualitas kalau pertumbuhan lebih rendah dari inflasi (6,96 persen) dan orang yang tumbuh saat ini hanya pemilik modal yang mampu bermain di pasar uang, bukan berproduksi,” ujar Yanuar.

Industri terpuruk

Kalangan pengusaha juga turut mengkhawatirkan adanya kesenjangan lapisan masyarakat kaya dan miskin. Apabila pemerintah terlambat menanganinya, akan terjadi persoalan sosial yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan politik.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengemukakan, pengusaha terus berusaha keras menjadi lokomotif perekonomian nasional. Namun, upaya keras tersebut akan sia-sia apabila pemerintah tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki kondisi yang ada, seperti infrastruktur, penegakan hukum, pasokan energi, dan ekonomi biaya tinggi.

”Industri manufaktur masih tertolong dengan pertumbuhan sektor otomotif dan elektronik. Toyota dan Honda masih tumbuh karena jumlah penduduk terus bertambah, elektronik masih maju karena mengekspor,” ujar Sofjan.

Namun, kondisi ini dikhawatirkan tidak bertahan lama jika pemerintah tak segera mengubah kebijakan bea masuk yang memanjakan importir. Kebijakan tersebut, termasuk menaikkan tarif dasar listrik, menghantui dunia usaha.

Minat pengusaha memproduksi barang menurun. Mereka kini menjadi lebih pragmatis dan sebagian mulai beralih menjadi importir sehingga lambat laun mempersempit penciptaan lapangan kerja baru.

Kondisi ini yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Yang menikmati pertumbuhan hanya sebagian kecil masyarakat dan masih banyak yang hidup pas-pasan.

”Bagaimana mau tumbuh baik kalau pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan industri manufaktur. Pengusaha juga tidak mau terkena getah dan setback kalau terjadi apa-apa akibat dampak kesenjangan pendapatan,” ujar Sofjan.

Dalam laporan BPS, kontribusi industri pengolahan dalam PDB merosot selama tiga tahun terakhir.

Pada 2008, industri pengolahan berperan sebesar 27,8 persen dalam PDB, lalu turun menjadi 26,4 persen pada 2009 dan 24,8 persen pada 2010. Industri pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyerap sedikitnya 40 juta pekerja dari 108,21 juta pekerja. (ham)***

Source : Kompas, Senin, 08 Februari 2011

Jangan Hanya Tumbuh, tetapi Tidak Merata

Bisnis Reang, Senin, 08 Fenbruari 2011/09.15 WIB
PERTUMBUHAN

Jangan Hanya Tumbuh, tetapi Tidak Merata

Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 6,1 persen terhadap tahun 2009. Jika perhitungan pemerintah benar, ada 2,44 juta lapangan kerja baru yang tercipta karena setiap persen pertumbuhan ekonomi diasumsikan akan menyerap 400.000 tenaga kerja. Sayangnya, pengumuman tingkat pengangguran selalu dilakukan berbeda dengan produk domestik bruto, yakni Maret.

Mendapatkan pekerjaan adalah impian setiap warga negara yang memasuki masa produktif. Namun, mendapatkan pekerjaan bukanlah akhir dari semua masalah. Apa jadinya jika penghasilan yang diperolehnya itu tidak mencukupi? Apa jadinya jika gaji yang diperolehnya habis tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok?

Pertumbuhan ekonomi 2010 yang cukup tinggi itu diiringi kenaikan harga 12 jenis komoditas pangan pokok. Lihat saja, harga beras antara Januari 2010 dan Januari 2011 naik 22,74 persen menjadi Rp 9.200 per kilogram, sementara harga beras termurah juga dilaporkan naik 22,6 persen menjadi Rp 7.452 per kg.

Harga minyak goreng umum antara Januari 2010 dan Januari 2011 naik 14,71 persen menjadi Rp 11.707 per liter, sementara harga minyak goreng curah meningkat 6,8 persen menjadi Rp 11.466 per liter. Komoditas tempe juga lebih mahal 0,82 persen antara Januari 2010 dan Januari 2011 menjadi Rp 8.554 per kg, sementara harga tahu pada periode yang sama dilaporkan lebih tinggi 2,8 persen menjadi Rp 7.471 per kg.

Dengan demikian, meskipun ada tambahan jumlah orang yang memperoleh pekerjaan, penghasilannya itu harus tergerus kenaikan harga. Apalagi, laju inflasi pun begitu tinggi tahun lalu, yaitu 6,69 persen.

Atas dasar itu, wajar saja ada kenaikan kontribusi konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 4,6 persen karena ada kenaikan harga barang. Pengeluaran rumah tangga atas dasar harga berlaku ini meningkat dari Rp 3.290,8 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 3.642 triliun pada 2010.

Kontributor pertumbuhan ekonomi lainnya yang menonjol adalah konsumsi pemerintah. Komponen ini diumumkan hanya melonjak 0,3 persen menjadi Rp 581,9 triliun (atas dasar harga berlaku). Itu jelas bukanlah ekspansi pemerintah yang maksimal sebab penyerapan anggaran terjadi sangat lambat.

Realisasi belanja negara hingga akhir November 2010 saja baru Rp 817,2 triliun atau masih 72,26 persen dari target APBN Perubahan (APBN-P) 2010 yang ditetapkan Rp 1.102 triliun. Realisasi belanja ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 yang sudah mencapai 75,8 persen dari target APBN-P 2009 atau sekitar Rp 758 triliun.

Komponen lain yang wajib diperhitungkan dalam pertumbuhan ekonomi adalah ekspor minus impor (net export). Nilai ekspor Januari-Desember 2010 tercatat Rp 1.580,8 triliun, lebih tinggi 14,9 persen di atas tahun 2009, yakni Rp 1.354,4 triliun. Harap diingat, kenaikan itu terdongkrak oleh kenaikan harga jual komoditas andalan ekspor Indonesia, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, dan barang tambang mentah, seperti batu bara, nikel, dan timah. Ini pun mengindikasikan bahwa Indonesia belum menjadi negara yang mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Perhatian juga perlu diarahkan kepada komponen produk domestik bruto (PDB) lain, yakni pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Meskipun tumbuh 8,5 persen menjadi Rp 2.065,2 triliun pada 2010, masih ada aliran modal asing yang mengalir ke pasar modal tetapi tidak menetap di sektor riil. Ini artinya, ada dana segar yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan mesin pertumbuhan di dalam negeri.

Harap diingat pula bahwa aliran investasi di sektor riil pun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Inilah makanya dalam master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, pemerintah berniat mengalihkan konsentrasi industri dari Jawa ke luar Jawa, yakni dari 30 persen menjadi 40 persen dari total industri di Indonesia pada lima tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa kue ekonomi belum dinikmati seluruh penduduk Indonesia.

Pembangunan ekonomi yang tidak merata menjadi masalah serius karena selain berpotensi menimbulkan kecemburuan antardaerah, hal tersebut juga menjadi sumber ketimpangan kualitas hidup yang berujung pada kerawanan sosial. BPS mencatat, Pulau Jawa menyumbangkan 58 persen terhadap PDB 2010, sedangkan pulau yang lebih besar, seperti Sumatera dan Kalimantan, masing-masing hanya berkontribusi 23,1 persen dan 9,2 persen. (Orin Basuki)***

Source : Kompas, Senin, 08 Februari 2011

Berkat Kotoran Sapi, Raup Rp 110 Juta

Syammahfuz Chazali

Berkat Kotoran Sapi, Raup Rp 110 Juta

Selasa, 1 Februari 2011 | 13:59 WIB

KONTAN

TERKAIT:

• Hoki dari Bisnis Kue Keranjang
• Cerita Sukses "Credit Union"
• Renyahnya Laba Bisnis Burger Jamur
• Pupuk Organik Jadi Peluang Usaha Menjanjikan
• Kotoran Sapi Pun Menjadi Duit

BisnisReang — Kotoran sapi tidak hanya bermanfaat sebagai bahan baku utama kompos, tetapi bisa juga menjadi bahan baku pembuatan gerabah, batu bata, dan kerajinan tangan. Syammahfuz Chazali sudah membuktikan dan menjadi tambang emasnya. Ia meraup omzet Rp 110 juta per bulan.

Siapa yang tidak jijik melihat kotoran sapi? Tapi, tak banyak orang menyangka, kotoran ini punya banyak manfaat. Tidak hanya sebagai bahan baku pupuk kompos, tapi juga aneka kerajinan tangan dan batu bata.

Di tangan Syammahfuz Chazali, kotoran sapi bisa menjelma menjadi perkakas rumah tangga, batu bata, dan bermacam kerajinan tangan atau handicraft.

Melalui PT Faerumnesia 7G, Syam, panggilan akrab Syammahfuz Chazali, saban bulan memproduksi 75 hingga 100 gerabah, 500 batu bata, dan ratusan jenis kerajinan tangan, seperti lampu aladin, vas bunga, guci, serta tempat makan. Harga gerabah dan kerajinan tangan mulai Rp 100.000 hingga Rp 750.000 per item. Ia pun sanggup meraih omzet Rp 110 juta per bulan.

Atas prestasinya mengembangkan usaha dengan bahan baku kotoran sapi, pria 26 tahun ini menyabet juara satu Social Venture Competition tingkat dunia di Universitas Berkeley, Amerika Serikat, tahun 2009 lalu.

Prestasi ini sangat membanggakan. Selama 10 tahun ajang itu digelar, belum pernah ada tim perguruan tinggi dari luar negeri Paman Sam yang sukses menggondol juara pertama dan berhak atas uang sebesar 25.000 dollar AS.

Syam yang lulusan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada mulai menekuni bisnis berbasis kotoran sapi sejak 2006. Awalnya, dia sekadar ingin mengikuti perlombaan kreativitas di kampusnya. Apalagi, ia melihat kotoran sapi selama ini belum terkelola dengan baik.

Padahal, banyak peternakan yang berada di daerah pemukiman yang limbahnya tidak terkelola dengan benar. Tentu saja, ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan berupa bau tak sedap yang dapat mengundang lalat yang kemudian akan menyebarkan kotoran tersebut.

Selain pencemaran udara, kotoran sapi juga bisa menimbulkan pencemaran air. Soalnya, banyak kotoran sapi yang dibuang begitu saja ke sungai oleh para peternak. Lagi-lagi, tentu saja, pencemaran tersebut bisa menimbulkan beragam penyakit.

Berangkat dari situ, Syam kemudian mencari tahu lebih banyak mengenai kandungan kotoran sapi melalui pelbagai literatur. Akhirnya, ia menemukan, dalam setiap 1 kilogram kotoran sapi terdapat kandungan silika sebesar 9,6 persen. Silika merupakan suatu senyawa yang bisa diolah menjadi bahan baku untuk gerabah dan batu bata.

Syam pun berkonsultasi dengan para dosennya dan pihak-pihak lain yang berkecimpung di dunia pengolahan limbah hewan mengenai kelanjutan bisnis berbasis kotoran sapi. "Waktu itu, tidak sedikit yang meragukan peluang bisnis ini," ungkap Syam.

Beragam eksperimen ia lakukan. Dengan kegigihan dan konsistensinya, usaha Syam mulai berbuah hasil. Bahkan, banyak orang menilai, produk batu bata dan gerabah buatannya lebih halus, ringan, dan kuat.

Proses pembuatannya juga tidak begitu rumit. Kotoran sapi cukup dicampur dengan tanah keras dan ditambahkan formula bio-aktivasi berupa faerumnesia. Kemudian, biarkan selama dua sampai tiga minggu hingga berbentuk seperti tanah liat.

Fungsi formula faerumnesia adalah meningkatkan kadar silika dalam kotoran sapi sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku. Formula ini juga berfungsi untuk menghilangkan aroma tidak sedap dari kotoran sapi tersebut.

Setelah berbentuk tanah liat, bahan ini bebas dibentuk sesuai keinginan. Apakah mau dibentuk batu bata, gerabah, maupun kerajinan tangan. "Satu ton limbah sapi bisa untuk membuat 500-900 batu bata," kata Syam.

Prosesnya juga sama dengan pembuatan gerabah pada umumnya, mulai dari pembentukan, penjemuran, pembakaran, hingga penyempurnaan. Begitu juga waktu yang diperlukan dari proses pembentukan, penjemuran, pembakaran hingga penyempurnaan, juga sama, hanya satu setengah bulan.

Menurut Syam, bahan baku dari olahan kotoran sapi mampu bertahan pada suhu 1.000 derajat celsius.

Saat ini, Syam sudah memasok produk gerabah, batu bata, dan kerajinan bikinannya hampir ke seluruh Indonesia. Untuk kerajinan tangan, permintaan paling banyak dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kebanyakan pembeli mencari sebagai pajangan di dalam rumah atau untuk suvenir. "Untuk produk lampu aladin, artis Dorce dan Wulan Guritno merupakan konsumen kami," ujar Syam bangga.

Produk kerajinan tangan buatan Syam siap menembus pasar ekspor. Akhir 2010 lalu, ada pengusaha asal Belanda yang tertarik untuk bekerja sama. Pengusaha ini menyatakan, olahan kotoran sapi juga bisa sebagai isolator sehingga tahan untuk empat musim.

Syam sudah mulai mengirimkan beberapa produknya ke negeri kincir angin tersebut sebagai sampel. Jika kerja sama tersebut berjalan lancar, ia akan mulai secara rutin mengekspor produknya dalam jumlah besar.

Dengan meningkatkan promosi dan pemberian informasi yang benar kepada masyarakat luas, Syam yakin bisnis berbasis kotoran sapi ini akan terus memberikan keuntungan. Prinsip utamanya adalah mengubah masalah menjadi sebuah keuntungan. "Sambil mengurangi limbah, kita juga bisa meraih keuntungan yang menjanjikan," ujarnya.

Promosi menjadi penting lantaran satu-satunya hambatan para konsumen adalah mereka masih ragu dengan aroma yang tidak sedap yang akan muncul dari produk-produk berbahan baku kotoran sapi.

Padahal, seluruh pelanggan produk-produk buatan Sam sudah tegas-tegas menyatakan, hasil olahan limbah sapi itu benar-benar sudah terbebas dari bau tak sedap. Toh, masih ada orang yang ragu dan tidak percaya.

Kini, selain aktif mempromosikan melalui internet, Syam juga kerap ikut pameran skala nasional maupun internasional. Syam bahkan sudah mempromosikan produk-produknya di China dan Australia. (Rivi Yulianti/Kontan)*** Editor: Erlangga Djumena

Source : Kompas.com, Selasa, 01 Februari 2011

Ada 4 Komentar Untuk Artikel Ini.

• Aan Notonegoro

Selasa, 1 Februari 2011 | 15:53 WIB

Berfikir kreatif dan inovatif yg menjadikannya seperti ini

Balas tanggapan

• tidehunter

Selasa, 1 Februari 2011 | 15:37 WIB

Luar Biasa Syam, teruskan kerja kerasmu dan jangan lupa Ilmunya dibagi2 juga sehingga bisa membangun bangsa ini...

Balas tanggapan

• adit ayip

Selasa, 1 Februari 2011 | 14:46 WIB

mantabbb

Balas tanggapan

• petruk ki

Selasa, 1 Februari 2011 | 14:40 WIB

jempol deh untuk Pak Syam..!!

Balas tanggapan

Indonesia Still to Claim Compensation for Timor Sea Contamination

Indonesia Still to Claim Compensation for Timor Sea Contamination

Reuters

A reconnaissance team heads towards the partially collapsed Montara well head platform and the West Atlas mobile offshore drilling unit in the Timor Sea, about 250 km (155 miles) off the far north Kimberley coast of Western Australia state in this November 22, 2009 handout photo. The team carried out a safety and damage assessment on the rig which began leaking oil and gas in August and later caught fire. Picture taken November 22, 2009.

JAKARTA - The Indonesian government remains in a position to file a compensation claim on a 2009 oil spill in the Timor Sea to the responsible parties, an environment ministry official said.

"In accordance with Law Number 32/2009 (on Protection and Management of the Environment), we have a legal standing to file a compensation claim for the contamination of the Timor Sea," said Masnellyarti Hilman, deputy for dangerous and toxic substance affairs to the environment minister, said on Wednesday.

She dismissed as baseless media reports that a claim previously presented to the responsible parties had been rejected. The Indonesian government and those parties had again met in Singapore last November 19 to discuss matters related to the claim.

Hilman said the claim will be based on a scientific methodology but she could not yet reveal the amount demanded. There were differences over the geographical coordinates between those presented by the Indonesian government and the parties on the contaminated areas but this problem had already been solved.

"Results of the meeting in Singapore will again be discussed further next month," said Hilman, adding that the venue and time for the meeting had not yet been set.

An incident took place on Montara wellhead platform on August 21, 2009 and as a result oil spilled into the sea. The incident’ occurred at a spot about 690 kilometers west of Darwin in Australia`s Northern Territory and 250 kilometers northwest of Truscott in western Australia.

It was also located close to Pulau Pasir atoll (Ashmore Reef) where Indonesian traditional fishermen routinely catch fish and other marine biota, according to media reports. By September 3, 2009, the Australian Maritime Safety Authority (AMSA) reported that the slick was 170 km (106 mi) from the coast of Western Australia, and moving closer to the shore.

The slick was also reported to have spread over 6,000 km2 (2,300 sq mi) of ocean with evidence that the oil was killing marine life. On November 3, 2009 (in total 74 days), the leak was stopped by pumping mud into the well and the wellbore cemented that finally "capping" the blowout, according to reports.

The rig is owned by the Norwegian-Bermudan Seadrill, and operated by PTTEP Australasia (PTTEPAA), a subsidiary of PTT Exploration and Production (PTTEP) which is in turn a subsidiary of PTET, the Thai state-owned oil and gas company was operating over on adjacent well on the Montara platform blowout. Representatives from PTTEPAA held meetings with Indonesian government officials in Perth, Western Australia on 27 July and 26 August 2010, to discuss the Indonesian government’s claim for compensation.

The claim is based on the fact that the spill had reached the coastal areas of Timor and Rote islands in the Indonesian maritime territory, according to Indonesian government officials. On 1 September 2010, PTTEPAA stated it did not accept any claim because no verifiable scientific evidence had been presented to the company to support the summary of claims presented by the Indonesian government, reports have said.(Ant)***

Sumber : Kompas.com, Kamis, 25 November 2010 | 07:16 WIB

Perbankan Siap Salurkan KUR 2011, Ditargetkan Rp 18 Triliun

Perbankan Siap Salurkan KUR 2011,

Ditargetkan Rp 18 Triliun

JAKARTA - Perbankan nasional menyatakan siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2011. Pada tahun ini, penyaluran KUR tersebut ditargetkan mencapai Rp 18 triliun atau naik dibanding 2010 yang sebesar Rp 16,4 triliun.

"Kami berkomitmen untuk terus menyalurkan KUR dengan maksimal. Untuk target tahun 2011 masih menunggu target yang ditetapkan pemerintah," kata General Manager BNI Slamet Djumantoro, di Jakarta. Pendapat senada disampaikan Direktur Commercial & Business Banking Bank Mandiri Sunarso.

Menurut Slamet, BNI sepanjang 2010 telah menyalurkan KUR sebesar Rp 1,63 triliun, berarti melebihi target yang Rp 1,6 triliun. Dengan ini outstanding KUR BNI telah mencapai Rp 3,16 triliun dengan total debitur sebanyak 27.824 debitur. "Sejak awal program KUR dari 2007 hingga akhir Desember 2010 penyaluran KUR BNI telah mencapai Rp 3,16 triliun kepada 27.824 debitur," ujarnya.

Dijelaskan, KUR merupakan kredit yang dijamin pemerintah dengan plafon hingga Rp 500 juta untuk usaha kecil yang feasible, namun belum bankable. Bank mendapat fasilitas penjaminan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sampai 80%.

"KUR ini lebih dominan di sektor perdagangan di mana mencapai 48 persen sedangkan sektor pertanian sebanyak 32 persen," kata Slamet. Dari total debitur KUR BNI saat ini sebanyak 2.655 debitur dengan outstanding sebesar Rp 435,5 miliar telah naik kelas menjadi debitur dengan fasilitas BNI wirausaha.

Sementara itu, Direktur Commercial & Business Banking Bank Mandiri Sunarso mengatakan, Bank Mandiri selama 2011 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 2,1 triliun atau 113,82 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1,84 triliun.

"Sebagian besar penyaluran KUR terserap ke sektor pertanian dan peternakan dengan porsi kredit mencapai 50,34 persen bagi lebih dari 49 ribu debitur. Sebesar 38,96 persen disalurkan ke sektor perdagangan kepada lebih dari 22 ribu debitur, selebihnya disalurkan ke sektor lain," katanya.

Dikatakan, penyaluran untuk sektor pertanian dan peternakan lebih dominan karena kuatnya komitmen Bank Mandiri untuk menyalurkan KUR ke sektor hulu agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat, serta upaya menjangkau pelaku UMKM di daerah yang tidak terjangkau Bank.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penyaluran KUR memberi sumbangan terhadap angka pengangguran sehingga target KUR pada 2011 dinaikkan. "Pada 2010, angka pengangguran susut menjadi 7,14 persen dibanding sebelumnya yang masih double digit," katanya.

Hatta juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan pada 2010 juga mengalami penurunan dari sebelumnya 14,1 persen menjadi 13,3 persen atau menjadi 31,02 juta dari sebelumnya lebih dari 32 juta. (A-78/das) ***

Source : Pikiran-Rakyat Online.com, Rabu, 05/01/2011 - 08:52

Pagu Anggaran Kemenakertrans Rp 4,128 Triliun

Pagu Anggaran Kemenakertrans

Rp 4,128 Triliun

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 4.128.286.700.000,- (Rp 4,128 triliun). Jumlah tersebut naik sebesar Rp 1.005.879.865 (Rp 1 triliun) dibandingkan pagu anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp 3.122.406.835.000 (3,122 triliun).

Demikian diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Pemantapan Program tahun 2011 di Jakarta, Rabu (5/1).

Dari pagu anggaran Rp 4,128 T tersebut terbagi dalam anggaran pusat sebesar Rp 2.619.121.540.000 yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenakertrans di pusat melalui 72 satuan kerja (Satker).

Sedangkan sisanya dialokasikan melalui dekonsentrasi sebesar Rp 222.189.226.000 di 33 Satker di seluruh provinsi Indonesia dan ditugaskan melalui tugas perbantuan sebesar Rp 1.509.165.160.000 pada 594 satker di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menakertrans mengatakan sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kemenakertrans telah melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Rabu lalu (29/12/2010).

“Hal ini dimaksudkan agar seluruh satuan kerja dapat segera melaksanakan kegiatan sehingga mempercepat realisasi program pembangunan secara tepat waktu dan selesai menyeluruh dan sempurna pada akhir tahun anggaran 2011,“ kata Muhaimin.

Dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Muhaimin menegaskan perlunya pengelolaan yang baik demi terwujudnya good governance, yang diimplementasikan melalui akuntabilitas, berorientasi pada hasil, dikelola secara professional, efisien dan efektivitas, proporsional dan transparan.

“Salah satu bukti konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standard akuntasi pemerintah, “ kata Muhaimin.

Dia berharap, para kepala dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian agar meyakinkan pimpinan pemerintah daerah dan DPRD agar memberikan perhatian yang lebih dan prioritas bagi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah-daerah.

“Perhatian pemerintah daerah dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran akhir pembangunan Indonesia,” kata Muhaimin.

Sedangkan bagi aparat di pusat, Muhaimin berpesan agar senantiasa memberikan bimbingan teknis dan petunjuk pelaksaaan kepada aparat di daerah. Selain itu, dibutuhkan pula upaya monitoring dan evaluasi serta menemukan solusi pemecahan masalah secara komprehensif. (A-78/kur) ***

Source : Pikiran-Rakyat Online.com, Rabu, 05/01/2011 - 15:42

Harga Cabe Meroket, Pedagang Sega Jamblang dan Tahu Petis Menjerit

Harga Cabe Meroket, Pedagang Sega Jamblang

dan Tahu Petis Menjerit

SUMBER - Para pedagang sega Jamblang (nasi Jamblang) dan tahu petis di Kab. Cirebon menjerit akibat harga cabe terus meroket dan tak kunjung turun, sementara mereka tetap harus membelinya agar tidak diprotes konsumen.

Informasi yang dihimpun Selasa (4/1) menyebutkan, harga cabe merah di sejumlah pasar seperti pasar Sumber, Pesalaran Plered, Jamblang dan Junjang Arjawinangun terus merangkak naik. Cabe merah yang sebelumnya antara Rp 35.000 hingga Rp 40.000 kini menapai Rp 45.000, sedangkan harga cabe rawit yang semula bisa dibeli antara Rp 40.000 hingga Rp 50.000 kini naik menjadi Rp 60.000.

"Pusing memikirkan harga cabe yang terus naik, sementara kami harus tetap bisa membeli agar para pembeli tidak protes," kata Ny. Reni, seorang pedagang sega Jamblang di Plered.

Hal senada disampaikan Wartini, salah seorang pedagang sega Jamblang keliling. Akibat kenaikan harga cabe tersebut dirinya mengaku hanya sedikit membawa sambal yang terbuat dari cabe merah itu. "Yang penting dari rumah bawa sambal, meskipun sedikit, kalau udah habis banyak calon pembeli yang tidak jadi makan," katanya.

Sementara itu, Aldin, pedagang tahu petis di Sumber mengaku tetap menyediakan cabe rawit untuk melengkapi dagangannya, namun terpaksa mengirit, tidak seperti biasanya. "Beruntung pembeli rata-rata mengerti kalau harga cabe sedang mahal," katanya.

Menurut Taryani, seorang petani cabe di daerah Pabedilan, petani serba susah, ketika harga cabe melambung tinggi, tetapi cabe yang ditanam susah sekali hidup akibat banyaknya hama dan penyakit tanaman tersebut. Lagi pula, harga di tingkat petani tidak semahal di pasar atau para tengkulak. (A-146/das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online.com, Rabu, 05/01/2011 - 04:50

2025 Target "Income" Per Kapita RI 10.000 Dollar

2025

Target "Income" Per Kapita RI 10.000 Dollar

AFP

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

TERKAIT:

• 2025, Indonesia Masuk 10 Negara Besar
• Per Kapita Penduduk 4.500 Dollar AS
• Per Kapita 4.500 Dollar AS
• 2015, Pendapatan Penduduk 5.000 Dollar!
• Jangan Mentok di Kelas Menengah
• GramediaShop: Pedoman Praktis Bagi Pengguna Jasa Terjemahan
• GramediaShop: Start

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai 10.000 dollar AS pada 2025.

"Kita perjuangkan supaya income per kapita mencapai 10.000 (dollar AS)," kata Presiden saat berpidato dalam pembukaan perdagangan perdana di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Senin (3/1/2011).

Presiden Yudhoyono menjelaskan, target itu dibuat dengan perhitungan yang rasional. Dia optimistis bisa mencapai target karena pendapatan per kapita penduduk Indonesia naik dua kali dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Menurut Kepala Negara, perjuangan untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan. "Itu akan kita perjuangkan secara adil untuk semua," kata Presiden.

Presiden mengatakan, target pencapaian pendapatan per kapita sebesar 10.000 dollar AS itu selaras dengan target Indonesia untuk menjadi kekuatan baru di dunia. "Visi Indonesia 2025, kita ingin menjadi emerging nation," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden meminta semua warga negara Indonesia saling bekerja sama sehingga Indonesia bisa mencapai target dalam waktu 15 tahun. "Dalam waktu 15 tahun, kita berharap bisa mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang jauh lebih baik daripada sekarang," katanya.

Presiden berharap, usaha untuk mencapai target 15 tahun itu dilakukan dengan berbuat yang terbaik setiap tahunnya.

Untuk itu, Yudhoyono berharap semua elemen masyarakat bersama-sama mewujudkan target untuk 2011, antara lain, pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, penurunan pengangguran hingga 7 persen, dan pengurangan kemiskinan hingga 11,5 persen.

Menurut Yudhoyono, Indonesia adalah negara besar. Oleh karena itu, pembangunan Indonesia juga harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.***

Source : Kompas.com, Senin, 3 Januari 2011 | 15:05 WIB

Ada 14 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

• sandy s

Senin, 3 Januari 2011 | 17:18 WIB

dibuai kata2 manis kalo di itung 10rb dolar ke rupiah...kenyataan aja tabungan tersangka gayus lebih dari 10.000 dolar ,masi byk nolnya lagi, sementara kenyataaan masi byk yang menganggur

Balas tanggapan

• Maruasas Arios

Senin, 3 Januari 2011 | 17:02 WIB

Pak SBY perhitungan seperti itu adalah hanya omongan doang dilihat donk fakta dilapangan, bagaimana perekonomian dapat meningkat sementara kenyamanan, keamanan berusaha tidak didapat oleh pemilik modal di Republik ini, prosedur perijinan berbelit-belit hampir disetiap instansi sampai kekelurahan, membutuhkan biaya besar. Pengangguran juga berada dimana-mana coba di cek salah satu contoh di KBN Jakarta Utara ribuan pelamar setiap hari mondar-mandir, tanba miskin ya. Kebijakan-kebijakan di Republik ini banyak yang tidak jelas, jadi mustahillah kebutuhan hari ini misalnya makan saja susah kadang makan cuman 1 kali sehari, kalau mau perlu bukti silahkankan ke-KBN

Balas tanggapan

• ongsin tan

Senin, 3 Januari 2011 | 17:00 WIB

Pak BEYE kataka th 2025 pendapatan penduduk 10.000 us.....apakah dith 2025 pak BEYE masih hidup.....agar dpt mengetahui .....apakh tercapai prediksi tsb.....atau ini bicara ngawur .....dihitung dr mana...hasil produksi ga ada krn ga pabrik ...investor ga msk krn takut dimalingi dan indonesi biaya tinggi ( itu...tu biaya siluman)....apa hasil dr pajak.....tp rakyat ga menikmati....bingung deh gua

Balas tanggapan

• joyo alay

Senin, 3 Januari 2011 | 16:50 WIB

100jt per tahun??...yakin??

Balas tanggapan

• ang yohansen

Senin, 3 Januari 2011 | 16:24 WIB

mustahil pak.selama aparat hukum dan pemerintahannya korup.

Balas tanggapan

Toyota Bayar "Uang Damai" 10 Juta Dollar AS

Toyota Bayar "Uang Damai" 10 Juta Dollar AS

Jumat, 24 Desember 2010 | 16:03 WIB

Toyotainthenews

TERKAIT:

• Toyota Bayar Lagi Denda "Recall" 32,4 Juta Dollar AS
• VW "Recall" 300.000 Unit Lebih di AS
• Toyota Resmi "Recall" 1,13 Juta Corolla dan Matrix
• Mesin Cacat, 1,13 Juta Corolla Ditarik

CALIFORNIA, KOMPAS.com — Toyota Motor Corporation (TMC) sepakat membayar "uang damai" senilai 10 juta dollar AS (Rp 90,3 miliar) kepada ahli waris almarhum Mark Saylor, yang mengalami kecelakaan saat mengendarai Lexus pada Agustus 2009. Musibah itu menewaskan empat orang, termasuk Mark yang bekerja di California Highway Patrol beserta istri, anak, dan kakak ipar. Peristiwa ini menjadi penyebab mencuatnya recall sampai jutaan unit yang dialami Toyota.

Uang tersebut disepakati TMC setelah upaya mediasi dilakukan oleh pihak penggugat di pengadilan setempat. Sebelumnya, pihak Saylor menuntut Toyota dengan tuduhan mencelakai hingga menghilangkan nyawa dengan sengaja karena produk yang cacat. Seperti dilansir Dow Jones, Kamis (23/12/2010), jumlah uang itu sudah dikonfirmasi Larry Willis, pengacara Bob Baker, pemimpin dealer Lexus (Toyota) di Orange County, California, sebagai terdakwa dalam kasus ini.

Semula, Toyota meminta agar upaya mediasi tak diekspose ke publik. Namun, hal itu ditolak oleh salah satu hakim pemimpin pengadilan negeri. Toyota sempat mengajukan keberatannya karena menjadikan kasus ini terbuka bagi umum dan tak menghargai keinginan penggugat dan tergugat.

Dengan adanya kesepakatan damai ini, keluarga Mark Saylor diminta menangguhkan tuntutannya di pengadilan sehingga Toyota hanya dibebani sanksi administratif. Kasus tersebut hanya sebagian kecil dari apa yang dihadapi Toyota akibat recall jutaan mobil mereka karena pedal gas "bermasalah".

Penulis: Agung Kurniawan/ Editor: Bastian Dow Jones

Sumber : Kompas.com, Jumat, 24 desember 2010/Dibaca : 2681