Jelang Tahun Baru, Harga Gula Pasir Melonjak

DENTANG

Tiket Pesawat Jambi-Jakarta Hampir Habis

Menjelang liburan Tahun Baru 2010, semua tiket pesawat Lion Air dari Jambi menuju Jakarta untuk keberangkatan tanggal 28-31 Desember 2009 sudah habis dipesan. ”Namun, biasanya ada 5 persen dari pesanan yang batal,” kata Devi, Manajer Distrik Lion Air di Jambi, Senin (28/12). Tiket Garuda Indonesia untuk rute yang sama dengan keberangkatan tanggal 30-31 Desember yang telah dipesan sekitar 70 persen. Sementara rute Jakarta-Jambi untuk keberangkatan tanggal 1-3 Januari 2010 telah dipesan 80-90 persen. (THT)***

Pengusaha Makanan Kecil Kewalahan

Selama musim liburan Natal hingga Tahun Baru 2010, sejumlah pengusaha makanan kecil di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kewalahan menghadapi peningkatan pesanan yang besarnya hingga 20 persen. ”Biasanya kami hanya berproduksi sampai pukul 15.00. Namun, selama musim liburan ini, karyawan bekerja hingga pukul 17.30,” kata Dani Krisnanto (51), pengusaha enting-enting gepuk Cap Gedung, di Salatiga, Senin (28/12). Jika di hari biasa Dani memproduksi sekitar 100 bos enting-enting, sekarang hingga 140 bos. Pemilik Tahu Baxo Bu Pudji Janto (53) di Ungaran, Semarang, terpaksa juga menutup tokonya dua jam lebih awal di hari Minggu lalu karena dagangan sudah habis terjual. Padahal, produksi sudah ditingkatkan hingga 9.000 tahu bakso dari hari biasa yang hanya sekitar 6.000 tahu bakso. (GAL)***

Jelang Tahun Baru, Harga Gula Pasir Melonjak

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah P Edison Ambarura, Senin (28/12), mengatakan, stok sejumlah bahan pokok cukup untuk menyambut perayaan Tahun Baru. Kenaikan harga yang mencolok hanya terjadi pada gula pasir. Dua minggu lalu harga gula pasir masih Rp 9.500 per kilogram, kini mencapai Rp 11.300 per kilogram. Sementara Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Tengah Harry Syahdan, Senin, memastikan, stok beras untuk Jawa Tengah cukup hingga Agustus 2010 meski di pasar terjadi kenaikan harga beras Rp 200-Rp 300 per kilogram. Kini di gudang Bulog terdapat 300.000 ton beras, hasil pembelian pada Maret 2009. (WHO)***

Sumber : Kompas, Selasa, 29 Desember 2009 | 02:54 WIB

Negara Asia Menjadi Tujuan Utama Liburan Warga Indonesia ke Luar Negeri

Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat

Wisatawan menikmati pemandangan kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dari lokasi terbang paralayang di Wisata Agro Gunung Mas, Selasa (29/12). Kawasan Puncak dan sekitarnya menjadi salah satu lokasi tujuan wisata yang akan dipadati pengunjung saat malam Tahun Baru. (Foto : Kompas/Raditya Helabumi)***

Libur ke Luar Negeri Dipilih

Negara Asia Menjadi Tujuan Utama Liburan Warga Indonesia ke Luar Negeri

JAKARTA - Minat warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur ke luar negeri pada akhir tahun terus meningkat sejak tiga tahun terakhir. Selain bergengsi, tarif berlibur ke luar negeri sering kali juga lebih murah jika dibandingkan dengan berwisata di dalam negeri, seperti Bali.

Berlibur ke luar negeri pada akhir tahun, misalnya, dilakukan Ferry Gunawan, pedagang di pusat perbelanjaan Mangga Dua, Jakarta.

”Kami berlibur ke Hongkong. Malam tahun barunya di Disneyland, Hongkong,” kata Ferry Gunawan (37). Dia bersama istri dan putrinya akan berangkat Rabu ini.

Hongkong bersama dengan Makau, Thailand, Singapura, dan Malaysia, selama ini menjadi tujuan utama liburan warga Indonesia ke luar negeri.

Liburan ke Eropa dan Amerika kurang diminati karena relatif mahal dan tidak mudah mendapatkan visa ke negara-negara tersebut.

Iralia, staf Operation Outbound Division di Genta Tours, mengatakan, belanja dan kemeriahan pesta Tahun Baru menjadi daya tarik utama Hongkong. Sedangkan pusat kebudayaan China Folk Culture Village di Shenzen serta Kuil A-ma di Makau menjadi tempat wisata sejarah dan budaya yang banyak dicari.

Ticketing Domestic Beautiful Continental Tours and Travel, Ita Dwi Cahyaning, mengatakan, masyarakat yang merayakan Tahun Baru di luar negeri melalui perusahaannya naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Pada 17-27 Desember 2009, lanjut Ita, perusahaannya sudah memberangkatkan tujuh kelompok wisatawan Indonesia ke Hongkong. Satu kelompok minimal 15 orang.

Menurut Ita, orang semakin banyak berwisata ke luar negeri karena biayanya makin murah, di samping lebih bergengsi.

Sebagai contoh, tarif berlibur ke Singapura untuk empat hari tiga malam hanya Rp 3,5 juta-Rp 4 juta. Sedangkan biaya berwisata ke Bali untuk jangka waktu yang sama sekitar Rp 5 juta. ”Saat ini ke Bali juga sulit mencari hotel yang kosong,” tambahnya.

Direktur Quartro Holiday Endang Ekasanti menambahkan, tarif berlibur ke Singapura dan negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, dapat murah karena sering ada tarif promosi untuk penerbangan ke negara itu.

”Tarif promosi penerbangan Jakarta-Singapura pergi pulang sering kali hanya Rp 800.000. Sedangkan Jakarta-Bali bisa Rp 1,2 juta sekali jalan dan jarang ada harga promosi pada saat padat wisatawan,” kata Endang.

Maraknya berlibur ke luar negeri juga dipicu oleh tak perlunya membayar fiskal jika memiliki nomor pokok wajib pajak. Padahal, NPWP mudah didapat. (WSI/WIE/WSI/YOP/HEI)***

Sumber : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:09 WIB

Banyak Kendala Untuk Tingkatkan Produksi Perikanan

INDUSTRI PERIKANAN

Biaya Produksi Tinggi Jadi Kendala

JAKARTA - Pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan terhambat tingginya biaya produksi dan pendanaan. Karena itu, pemerintah akan memudahkan akses terhadap bahan bakar minyak dan kredit.

Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Syamsu Maarif memaparkan hal itu di Jakarta, Selasa (29/12), dalam seminar ”Bedah Program Kerja 100 Hari DKP”.

”Tingginya biaya jadi kendala produksi dan peningkatan pendapatan nelayan,” ujarnya.

Komponen biaya produksi, antara lain, adalah bahan bakar minyak, pakan, dan retribusi perikanan oleh pemerintah daerah.

Untuk menekan harga pakan, DKP mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai impor bahan baku sarana produksi perikanan budidaya. Alasannya, pakan ikan dan udang bergantung pada komponen impor, seperti bungkil kedelai, tepung terigu, jagung, dan gandum.

Kemudahan akses terhadap BBM pun perlu ditingkatkan. Menurut Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi DKP Soen’an H Poernomo, kebutuhan BBM nelayan 2,4 juta kiloliter, tetapi kuota BBM bersubsidi hanya 1,2 juta kiloliter. Karena itu, DKP akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait kuota.

Terkait pendanaan, menurut Syamsu, dari total dana kredit usaha rakyat 2009, daya serap nelayan dan pembudidaya ikan di bawah 5 persen. Hal ini karena prosedur pengajuan kredit rumit dan perlu ada jaminan.

”Tiga skema peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan adalah bantuan sosial, pemberdayaan, dan pembiayaan,” kata dia.

Nilai ekonomi potensi perikanan di Indonesia 31,935 miliar dollar AS. Produksi perikanan tangkap Indonesia peringkat keempat dunia setelah China, Peru, dan Amerika Serikat. Adapun perikanan budidaya di urutan ketiga setelah China dan India.

Tahun 2009 kontribusi produk domestik bruto perikanan 2,85 persen dari PDB nasional. Adapun produksi perikanan 10 juta ton, nilai ekspor 2 miliar dollar AS. Rata-rata pendapatan nelayan atau pembudidaya ikan Rp 1 juta per orang tiap bulan.

Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara Shidiq Moeslim menyatakan, pembangunan di sektor kelautan dan perikanan kurang terencana dan berorientasi jangka pendek. Akibatnya, target produksi, ekspor, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan sulit tercapai.

Ekspor

Di kesempatan terpisah, Direktur Pemasaran Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung mengatakan, mulai 2010 Indonesia berencana mengekspor ikan tuna ke Iran. Untuk tahap awal, ditargetkan ekspor produk daging tuna setengah matang (precooked loin) 2.000 ton.

”Awal 2010, kami upayakan (ekspor) mulai jalan. Ditargetkan, sekitar 2.000 ton tuna precooked loin bisa dipasok ke Iran. Prospek lebih besar sangat terbuka,” ujar Saut.

Namun, ada kendala dalam memasuki pasar Iran, yakni terkait cara pembayaran. Mekanisme pembayaran melalui letter of credit (L/C) sulit diterapkan, sebagai dampak sanksi Pemerintah AS kepada Iran.

Menurut Saut, alternatif pembayaran dapat dengan telegraphic transfer. Ekspor hasil perikanan ke Iran tahun 2008 sebesar 1 juta dollar AS atau naik 74 persen dibandingkan 2007, sebesar 260.000 dollar AS.

Perluasan pasar ekspor perikanan mulai dikembangkan 2009. Pasar alternatif tujuan ekspor, yakni Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Tengah, dan Afrika.

Ketua I Asosiasi Tuna Indonesia Edy Yuwono menyatakan, perluasan pasar perikanan akan dapat meningkatkan lapangan kerja, dan nilai ekspor. (LKT/evy)***

Sumber : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:45 WIB

Pemerintah Diminta Harus Melindungi Kontraktor Kecil

KONSTRUKSI

Pemerintah Lindungi Kontraktor Kecil

JAKARTA - Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Soeharsojo meminta pemerintah menerbitkan kebijakan untuk melindungi kontraktor kecil. Di Gapensi saja, 88 persen badan usaha dari 60.000 badan usaha yang terdaftar tergolong kontraktor kecil.

”Sebenarnya, telah ada metode slice packaging system, di mana dalam satu proyek ada pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan ke kontraktor kecil. Tapi, lebih baik bila ada regulasi dari pemerintah,” kata Soeharsojo, Selasa (29/12) di Jakarta.

Tanpa regulasi, Soeharsojo mengatakan, keluhan dari kontraktor kecil takkan pernah dituntaskan. ”Kontraktor kecil yang harus bertahan hidup sering mengeluh hanya diberi pekerjaan kecil dari nilai kontrak keseluruhan. Lalu, sering kali baru dibayar setelah pekerjaan selesai,” ujarnya.

Ditegaskan Soeharsojo, selama ini berarti kontraktor kecil lebih sering dimanfaatkan oleh kontraktor besar. Padahal, seharusnya kontraktor kecil dibina agar mampu mengerjakan proyek- proyek berskala lebih besar.

”Konsep slice packaging system sangat baik dikembangkan untuk proyek konstruksi dengan dana APBN dan APBD. Terlebih proyek itu dapat diberdayakan sebagai wahana latihan bagi kontraktor kecil,” ujar Soeharsojo.

Segmentasi

Wakil Ketua I BPP Gapensi John Pieter Nainggolan meminta penghapusan segmentasi dalam draf Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. ”Bila kontraktor grade tujuh boleh mengerjakan proyek untuk kontraktor dengan grade dua, tentu kontraktor kecil takkan mampu bersaing,” ujarnya.

Kontraktor grade tujuh biasanya mengerjakan proyek senilai Rp 25 miliar, sedangkan kontraktor grade dua antara Rp 100 juta-Rp 400 juta.

John meminta pemerintah melindungi kontraktor kecil itu. ”Segmentasi tetap harus diberlakukan. Boleh saja turun grade dilakukan, tetapi sebatas misalnya kontraktor grade tujuh mengerjakan proyek untuk kontraktor grade enam,” katanya. (RYO)***

Sumber : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:46 WIB

Tanpa perhatian serius, industri domestik bakal kalah bersaing dari produk China

Hadapi FTA dengan Perbaikan Iklim Usaha

Industri Juga Harus Benahi Diri

JAKARTA - Pemerintah harus serius membenahi masalah energi, infrastruktur buruk, dan ekonomi biaya tinggi untuk menaikkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah juga harus memperkuat kinerja aparat Bea dan Cukai dan aparat perpajakan untuk menjaga pasar domestik.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi yang dihubungi di New York, AS, Selasa (29/12).

Menurut Sofjan, semua cara perlu diusahakan, tetapi tidak akan banyak membantu kalau Indonesia tidak mempersiapkan infrastruktur dengan baik. Pasokan listrik yang minim, ekonomi biaya tinggi, dan barang selundupan merupakan hal yang kerap dikeluhkan pengusaha.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengusulkan agar 200 pos tarif turun bertahap dari 5 persen tahun 2010 menjadi nol persen tahun 2015 dan 27 pos tarif lagi tetap 5 persen sampai tahun 2014 dan langsung turun menjadi nol persen tahun 2015.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Asril Sutan Amir mengungkapkan, pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri hilir dengan perbaikan infrastruktur dan iklim usaha. Tanpa perhatian serius, industri domestik bakal kalah bersaing dari produk China.

Infrastruktur, terutama energi, jalur distribusi, biaya pelabuhan, dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi. Pemerintah harus cepat membenahinya agar dunia usaha lebih bergairah meningkatkan produktivitas dan ekspansi bisnis.

Dari sisi sumber daya alam, ekspor Indonesia tidak akan terganggu. Namun, bahan mentah Indonesia yang diekspor ke China kemudian akan menjadi bahan baku produk yang lalu dijual ke Indonesia.

”Kondisi ini yang akan mengganggu industri domestik. Pemerintah semestinya melindungi pasar domestik agar industri hilir nasional bisa terus tumbuh,” ujar Asril.

Sementara di Semarang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng Ihwan Sudrajat menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jateng berupaya memperkuat produk unggulan Jateng, seperti tekstil dan produk tekstil, mebel, dan industri makanan.

Menurut Ihwan, perjanjian perdagangan bebas (FTA) mau tidak mau memaksa Indonesia untuk berbenah diri dalam berbagai bidang. Para pengusaha didorong untuk meningkatkan profesionalitas, sedangkan pemerintah juga harus mengupayakan prosedur yang lebih efisien.

”Kalau menunggu sampai siap, kita tidak akan pernah siap. Jika ditunda, apakah dengan penundaan itu kita menjadi lebih siap? Yang paling penting adalah seleksi produk unggulan. Kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada dan harus menyiapkan diri,” ujar Ihwan. (HAM/UTI/FAJ)

Sumber : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:50 WIB

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat Ade Sudrajad mendesak pemerintah menunda pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-China

ASEAN-CHINA

Industri Tekstil Kolaps, Minta FTA Ditunda

JAKARTA - Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat Ade Sudrajad mendesak pemerintah menunda pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-China untuk industri tekstil. Jika FTA tetap diterapkan, Indonesia bakal kebanjiran tekstil dari China karena harganya rata-rata lebih murah 10 persen daripada produk lokal.

Sudrajad yang dikontak per telepon di Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/12), mengatakan, sudah empat bulan ini pedagang tekstil tidak lagi membeli produk tekstil lokal. Mereka cenderung menunggu pemberlakuan FTA yang dijadwalkan 1 Januari 2010 supaya bisa mengimpor tekstil dari China yang lebih murah.

Akibatnya, industri tekstil lokal terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah mulai mengurangi kegiatan produksi dan secara perlahan kolaps. Di Jawa Barat sudah 4.000 buruh tekstil yang dirumahkan, sementara di Jawa Tengah sudah 7.000 orang.

”FTA akan menyebabkan deindustrialisasi di sektor tekstil, di mana produsen banyak beralih menjadi pedagang,” kata anggota DPR, Maruarar Sirait, yang dihubungi terpisah di Jakarta.

Penegasan Sudrajad seakan menjawab sikap pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa, menegaskan, penundaan pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China masih masuk dalam agenda pemerintah. Namun, opsi ini merupakan alternatif paling akhir.

Menurut Hatta, penundaan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan membutuhkan pendekatan kepada banyak pihak sehingga membutuhkan waktu sangat lama. ”Untuk menunda FTA, kita harus dekati negara ASEAN, kemudian China. Pasti harus ada kompensasi kalau kita meminta penundaan. Jadi lebih baik cari cara selain penundaan,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi mengatakan, seiring dengan pelaksanaan FTA, pemerintah akan meninjau ulang fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Fasilitas bagian dari paket stimulus fiskal 2009 yang menguntungkan importir ini tidak dimanfaatkan maksimal. Realisasinya hanya 15 persen dari targetnya.

”Pada tahun 2010, fasilitas ini akan tetap diberikan senilai Rp 3 triliun, tetapi perlu dievaluasi lagi,” ungkap Anwar.

Penggunaan fasilitas BMDTP tetap rendah meskipun sudah dilakukan sosialisasi kepada subsektor industri yang menggunakannya. Birokrasi yang melayani permohonan BMDTP tersebut sudah disederhanakan. Departemen Keuangan juga sudah memangkas penerimaan negara sebesar Rp 2,5 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan, fasilitas BMDTP itu masih dipertahankan karena banyak barang impor yang datang dari negara-negara yang tidak terlibat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. (OIN/FAJ)***

Sumber : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 02:50 WIB

Sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dari pusat ke daerah

Terminal Pemulangan TKI

Lilies (34), tenaga kerja Indonesia asal Jatimakmur, Brebes, Jawa Tengah, mengipasi bayinya di ruang tunggu khusus TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Lilies adalah bagian dari 406 TKI bermasalah dari Kuwait dan Jeddah, Arab Saudi, yang dipulangkan pemerintah ke Tanah Air. Sekitar 6 juta TKI menyumbang devisa sekitar Rp 82 triliun per tahun. (Foto : Kompas/Hamzirwan) ***

CATATAN AKHIR TAHUN

TKI, Urat Nadi yang Diabaikan

Oleh : Hamzirwan

Awalnya keberangkatan tenaga kerja Indonesia besar-besaran ke luar negeri pascakrisis Asia hanya untuk sementara. Kini, pemerintah menjadikan pengiriman TKI sebagai salah satu program permanen mengatasi pengangguran domestik. Jerih payah 6 juta TKI di luar negeri yang menghasilkan devisa Rp 82 triliun tahun 2008 membuat pemerintah mengelu-elukan mereka.

Namun, perjuangan mereka meraup devisa ternyata belum sebanding dengan perhatian pemerintah. Migrant CARE, organisasi nonpemerintah yang aktif membela hak buruh migran Indonesia, mencatat ada 1.018 TKI yang tewas di negara penempatan. Sebagian mendapat pembelaan hukum dari pemerintah, tetapi ada juga yang luput.

Penderitaan Siti Hajar (33), TKI asal Garut, Jawa Barat, yang dianiaya majikan termasuk disiram air panas di Selangor, Malaysia, terungkap awal Juni 2009 karena korban kabur dan melapor ke KBRI di Kuala Lumpur. Kasus ini berlanjut ke pengadilan dengan majikan Siti Hajar sebagai terdakwa.

Namun, berbeda yang dialami Sumasri. TKI asal Blitar, Jawa Timur, ini dipulangkan dalam kondisi depresi akibat penganiayaan. Sekujur tubuh Sumasri, yang selama dua tahun terakhir bekerja kepada Atung di Puchong, Selangor, penuh bekas luka pukulan dan siraman air panas sehingga menjadi koloid.

Pemulangan Sumasri tidak melalui proses resmi TKI bermasalah. Sesampai di terminal IV Selapajang, Banten, Sumasri malah langsung dipulangkan ke Blitar menggunakan angkutan khusus TKI. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban meminta advokasi Migrant CARE.

Kedua kasus ini contoh betapa TKI masih saja mengalami perlakuan tidak manusiawi. Walau jumlah mereka tidak sebanding dengan TKI yang sukses di luar negeri, tetap saja penganiayaan buruh migran Indonesia tak boleh dianggap sebagai statistik biasa. Mereka tetap manusia yang mutlak berhak mendapatkan perlindungan negara.

Dari enam juta TKI, Malaysia dan Arab Saudi merupakan negara tujuan utama. Sekitar 2,2 juta TKI di Malaysia dan 1 juta di antaranya tidak berdokumen. Di Arab Saudi, ada 800.000 TKI dan sebagian besar sebagai pembantu rumah tangga dan sopir. Iming-iming gaji tinggi, tekad memperbaiki nasib membuat ratusan ribu orang dari desa-desa miskin ke luar negeri. Ada yang menempuh jalur resmi, banyak juga yang tidak.

Sebagian besar calon TKI ternyata berpendidikan rendah. Banyak juga yang tidak lulus sekolah dasar. Persoalan semakin rumit saat calon-calon TKI tersebut tidak mengikuti program pelatihan minimal 200 jam untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja sebagai syarat mendapat paspor dan izin pemberangkatan ke luar negeri.

Praktik korup telah membuat mafia sertifikat kompetensi kerja dan kesehatan asli, tetapi palsu (karena penerima tidak mengikuti prosedur) bebas berkeliaran. Mereka menawarkan sertifikat aspal seharga Rp 700.000 per orang. Lebih murah dibanding Rp 1,1 juta per orang untuk pelatihan minimal 200 jam hingga mendapat sertifikat.

Dengan memakai sertifikat aspal membuat TKI sengsara. Mereka dipukuli karena ternyata tidak bisa mengoperasikan mesin cuci atau setrika. Walau penganiayaan tetap tidak bisa diterima, majikan kerap kecewa mendapat pembantu rumah tangga tidak kompeten walau telah membayar mahal kepada agen penyalur.

Pemerintah harus menumpas perdagangan sertifikat aspal tersebut. Tidak hanya mencabut izin balai latihan kerja luar negeri dan lembaga sertifikasi profesi yang terlibat, pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) pembeli sertifikat aspal juga harus dicabut izin dan diajukan ke pengadilan. Mereka telah berniat mencelakakan orang lain.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menekan jumlah TKI bermasalah dengan memperbaiki kebobrokan di dalam negeri. Sistem perekrutan yang selama ini mengandalkan sponsor sebagai perpanjangan tangan PPTKIS (walau bukan karyawan tetap PPTKIS tersebut) harus dihapus.

Pemerintah harus paham, keberadaan TKI ibarat urat nadi yang menggerakkan perekonomian riil di pedesaan. Mereka membangun rumah, membeli sawah dan ternak, serta membuka usaha kecil yang menyerap tenaga kerja. Tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak mau memperbaiki pelayanan TKI hingga ke daerah.

Pemerintah daerah, hingga ke level terendah seperti kelurahan/desa, harus mampu menyediakan data lengkap kualifikasi tenaga kerja di wilayahnya. Data ini selalu diperbarui setiap tiga bulan dan disimpan di dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota. PPTKIS yang mendapatkan lowongan kerja di luar negeri (job order) akan langsung datang ke kabupaten/kota untuk mencari pekerja sesuai kebutuhan.

Proses ini akan lebih efektif dan efisien bagi PPTKIS dan pencari kerja karena tidak membutuhkan biaya tambahan untuk membayar operasional sponsor. Proses ini secara tak langsung akan membuat pemerintah daerah memiliki pusat data warga yang bekerja ke luar negeri. Hal ini memudahkan pemantauan masa kerja, keselamatan kerja, dan kesejahteraan.

Sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dari pusat ke daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dalam mengurusi penempatan TKI tentu akan membuat mereka lebih sadar akan peranan TKI mengalirkan dana segar.***

Sumber :Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:43 WIB

Perum Bulog diminta menyalurkan beras bagi keluarga miskin

HARGA BERAS

Bulog Diminta Segera Salurkan Raskin

BANYUMAS - Perum Bulog diminta segera menyalurkan beras bagi keluarga miskin guna mengatasi gejolak kenaikan harga beras yang diperkirakan bakal berlangsung sampai bulan Maret-April, yaitu saat masa panen.

Hal itu akibat mundurnya masa tanam di sejumlah sentra padi di Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga karena cuaca yang tidak menentu.

Hal itu dikemukakan Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas Mustangin, Selasa (29/12).

Harga beras di Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap di tingkat penggilingan kini mencapai Rp 5.300 per kilogram (kg) untuk beras medium. Adapun di tingkat pasar mencapai Rp 5.600 per kg. Harga tersebut naik Rp 800-Rp 900 per kg dibanding bulan lalu.

Beras kelas atas, seperti pandanwangi dan C4 super, saat ini dijual Rp 6.000 per kg di penggilingan, naik Rp 500 per kg dibanding sepekan sebelumnya. Kenaikan drastis ini juga dipicu perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kepala Hubungan Masyarakat Bulog Subdivisi Regional Purwokerto Priyono mengatakan, penyaluran raskin mungkin mundur setelah Januari. Jumlahnya juga turun dibanding 2009.

”Kalau untuk mengatasi gejolak harga, langkah yang di tempuh adalah dengan operasi pasar,” kata Priyono.

Penurunan pagu beras raskin tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 diakui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Dalam ”Evaluasi Pelaksanaan Raskin Tahun 2009 dan Persiapan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah” di Kota Semarang, Selasa (29/12), Agung menyatakan, pagu raskin per rumah tangga miskin (RTS) yang sebelumnya 15 kg per bulan kini dikurangi menjadi 13 kg per bulan. Jumlah RTS yang sebelumnya 19 juta jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, turun menjadi 18,5 juta jiwa.

”Kami mengapresiasi daerah yang mengalokasikan raskin lewat APBD. Kami sangat berharap daerah yang mampu berpartisipasi menutup kekurangan jumlah raskin,” kata Agung.

Gubernur Jateng Bibit Waluyo, dalam surat nomor 511/22417/ 2009 tentang Pagu Alokasi Raskin, menginstruksikan kepada bupati/wali kota di Jateng untuk mengalokasikan dana pendamping pelaksanaan program raskin.

Kepala Bulog Divre Jateng Harry Syahdan menyebutkan, Bulog masih memiliki stok beras per tanggal 22 Desember sebesar 296.608 ton. Jumlah itu cukup untuk raskin tujuh bulan.(HAN/UTI)***

Sumber : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:59 WIB

PKJB 2009 Ajang Perluasan Pemasaran

Produk Kerajinan di Jawa Barat Dituntut Aplikatif

PKJB 2009 Ajang Perluasan Pemasaran

BANDUNG - Produk kerajinan asal Jawa Barat harus mampu dikonsumsi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendekatan itu diyakini mampu meningkatkan kapasitas produksi kerajinan yang nilai ekspornya kini rata-rata Rp 47 triliun per tahun.

Ketua Pelaksana Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2009 Muhammad Admarius, Senin (21/12) di Bandung, mengatakan, selama ini sangat sedikit produk kerajinan yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut pada akhirnya menempatkan produk kerajinan hanya sebatas barang pajangan.

"Sekat ini yang coba diterobos melalui helaran PKJB 2009 yang mengambil tema 'An Inspiration to a New Lifestyle'. Pameran ini sebagian besar akan menampilkan produk kerajinan yang sudah aplikatif dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Beberapa perkembangan produk kerajinan yang aplikatif di antaranya pembuatan tutup lampu kamar dengan desain wayang golek dan pelindung laptop yang dibuat dengan motif batik. Karena itu, dia berharap, PKJB yang digelar 23-27 Desember mampu menyedot animo generasi muda yang lebih adaptif terhadap inovasi.

Admarius menilai, kebuntuan inovasi yang dialami perajin menyebabkan pasar domestik untuk industri ini terhambat. Pasar produk kerajinan lebih laris dijual ke luar negeri karena penghargaan pembeli mancanegara terhadap karya seni lebih tinggi.

"Padahal, potensi pasar kerajinan di dalam negeri juga sangat menjanjikan. Namun, untuk menembus pasar ini dibutuhkan karya yang lebih inovatif, kreatif, dan aplikatif," papar Admarius.

Kurang aplikatif

Ketua Asosiasi Eksportir Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Jabar Yana Diah Kusumawati berharap, pemerintah memberi proteksi terhadap produk kerajinan dalam negeri. Ini karena produk kerajinan domestik masih kalah bersaing dengan produk luar, baik harga maupun desain.

Menurut dia, produk kerajinan impor lebih cepat menguasai pasar karena selain murah, produknya juga aplikatif dan berorientasi pasar. "Produk China kini sangat mendominasi perdagangan kerajinan di Indonesia, misalnya di Kalimantan. Harus diakui, produk China cepat mengikuti tren dan sesuai selera pasar," katanya.

Asephi memperkirakan, ekspor industri kerajinan Jabar pada 2009 turun sekitar 40 persen menjadi Rp 29 triliun. Pasar lokal diduga turun hingga 15 persen. Namun, pada 2010 industri kerajinan ditargetkan tumbuh kendati harus menghadapi pasar bebas.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Agus Gustiar menjelaskan sekitar 197.000 usaha kecil dan menengah bergerak di bidang industri kerajinan dan mampu menyerap 450.000 tenaga kerja. Karena itu, akan diupayakan peningkatan skala usaha UKM di bidang kerajinan melalui pengenalan produk kepada pembeli dan investor melalui pameran.

"Kegiatan PKJB 2009 diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran UKM kerajinan. Dengan perluasan skala usaha, pada akhirnya, penyerapan tenaga kerja juga meningkat," ujar Agus.

Terkait PKJB 2009, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jabar berencana mengusung rangkaian tema tekstil, keramik, metal, interior, dan seni budaya. Transaksi perdagangan ditargetkan mencapai Rp 100 juta per hari. (GRE)***

Source : Kompas, Selasa, 22 Desember 2009 | 16:35 WIB

Menjelang Tahun Baru 2010, Terjadi Kenaikan Harga Bahan Pokok

Harga Bahan Pokok Beranjak Naik

JAKARTA - Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2010, harga beberapa bahan pokok di berbagai daerah beranjak naik. Bahkan, di Palembang, Sumatera Selatan, harga gula pasir cenderung tidak terkendali.

Berdasarkan pemantauan Kompas, Selasa (22/12) kemarin, di pasar Cinde dan Plaju, Kota Palembang, gula pasir yang sehari sebelumnya berada pada kisaran Rp 9.500 per kilogram naik menjadi Rp 11.000 hingga Rp 11.500 per kilogram.

Di wilayah Jawa Timur, harga- harga kebutuhan masyarakat itu, terutama beras, juga naik. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menekan harga yang terus membubung.

Sejumlah pedagang di Pasar Pagotan, Kabupaten Madiun, urung menjual beras sejak beberapa hari terakhir karena harganya terlampau tinggi. Tidak hanya itu, beras juga semakin sulit ditemukan. Pasokan beras ke pasar pun berkurang banyak.

Di Pasar Pagotan, harga beras saat ini dijual Rp 5.500 per kilogram (kg). Padahal, sekitar dua pekan yang lalu harga beras masih sekitar Rp 4.500 per kg. Kenaikan harga beras rata-rata 10 persen hingga 15 persen dalam dua pekan terakhir itu juga terjadi di Kediri, Jember, Jombang, dan Madiun.



Operasi pasar

Kepala Subdivre Perum Bulog Madiun Bambang Utomo mengatakan, kenaikan harga beras dan sulitnya beras ditemukan ini disebabkan sejumlah faktor. Faktor utama, adanya pengepul yang sengaja menunda menjual beras, menunggu sampai dikeluarkannya harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras yang baru pada awal tahun 2010. Faktor lain, tidak ada petani yang panen dan tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.

”Bulog Madiun sudah menyiapkan 2.000 ton beras dari total stok sebanyak 9.800 ton untuk persiapan operasi pasar guna menstabilkan harga. Namun, operasi pasar tak bisa dilakukan sebelum ada permintaan dari pemerintah,” katanya.(Tim Kompas)
Source : Kompas, Rabu, 23 Desember 2009 | 03:27 WIB

Prediksi Pertamina, Konversi Elpiji Tuntas Tahun 2010

Konversi Elpiji Tuntas

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) optimistis pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji pada tahun 2009 mencapai target. Sepanjang tahun ini, Pertamina telah menyalurkan 23.436.400 paket perdana konversi elpiji atau 99 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

”Kami optimis dengan sisa hari tahun 2009, target penyaluran 23.772.582 paket perdana konversi elpiji akan dapat tercapai,” kata Deputi Direktur Pemasaran PT Pertamina Hanung Budya, Selasa (22/12) di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta.

Dengan demikian, akumulasi paket perdana konversi elpiji yang didistribusikan sejak program itu diluncurkan mencapai 42.490.544 paket. Adapun akumulasi isi ulang dan perdana elpiji 2.369.762 metrik ton (MT) dan penarikan minyak tanah 7.452.056 kiloliter.

Hingga 21 Desember 2009, realisasi distribusi tabung dan kompor atau paket perdana konversi elpiji sebanyak 23.436.400 paket atau 99 persen dari target. Sementara itu, isi ulang dan perdana elpiji mencapai 1.743.922 MT atau 104 persen dari target 1.682.234 MT.

Sebagai dampak dari pengalihan minyak tanah ke elpiji, Pertamina berhasil menarik 5.214.709 kiloliter minyak tanah. Sementara, target yang ada 4.168.082 kiloliter. Ini berarti, penarikan minyak tanah mencapai 125 persen dari target.

Sejumlah provinsi di Indonesia dinyatakan ”closed and dry” (pendistribusian paket perdana konversi elpiji dan penarikan minyak tanah selesai). Beberapa provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DIY.

Dengan adanya program itu, menurut Vice President Komunikasi PT Pertamina Basuki Trikora Putra, penjualan minyak tanah turun dari 830.000 kiloliter menjadi 280.000 kiloliter per bulan. Sementara itu, volume penjualan elpiji bersubsidi kemasan 3 kilogram terus meningkat.

Hanung menjelaskan, penghematan subsidi sebagai dampak penerapan program konversi minyak tanah ke elpiji Rp 22,40 triliun. Setelah dikurangi biaya paket konversi Rp 10,07 triliun, total penghematan subsidi bersih Rp 12,33 triliun.

Piutang

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk selisih harga penggantian 16,6 juta paket perdana konversi elpiji untuk tahun 2009, selebihnya dianggarkan dalam APBN tahun 2010. Sebanyak 8,8 juta paket sudah diverifikasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta pihak terkait. Adapun 7,8 juta paket lain diperkirakan selesai diverifikasi dan dilunasi akhir Januari 2010.

Untuk tahun 2010, rencananya konversi minyak tanah ke elpiji sebesar 10 juta paket perdana. Jadi, total estimasi penerimaan paket untuk rumah tangga dan usaha kecil-menengah sejak awal sampai akhir program ini sekitar 53 juta keluarga di luar Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Tender pengadaan tabung elpiji 3 kg segera dilakukan.

Kebutuhan elpiji tahun 2010 sekitar 4,33 juta MT, dan 3,08 juta MT di antaranya adalah elpiji bersubsidi. Akan tetapi, suplai elpiji tahun depan diperkirakan 3,43 juta MT. Terjadi defisit atau kekurangan pasokan elpiji 909.000 MT. Pihaknya akan mengandalkan pasokan dari kilang Bontang. (EVY)***
Source : Kompas, Rabu, 23 Desember 2009 | 03:01 WIB

Janji Bulog, Kualitas Raskin Ditingkatkan

Kualitas Raskin Diubah

JAKARTA - Perum Bulog menjanjikan kualitas beras bagi program beras untuk rakyat miskin atau raskin mulai tahun 2010 ditingkatkan. Untuk itu, penanganan produksi, sumber daya manusia pengelola raskin, hingga penyimpanan beras di gudang akan diperbaiki.

Menurut Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, tiga aspek itu harus ditangani dengan baik. ”Dukungan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal untuk pembangunan gudang Bulog yang mendekati daerah produksi juga diperlukan,” katanya di Jakarta, Selasa (22/12).

Selain meningkatkan kualitas beras, Bulog juga akan meningkatkan pembelian gabah menjadi 25 persen, saat ini hanya 10 persen. Peningkatan pembelian gabah diharapkan memberikan kesempatan bagi bangkitnya unit pengolahan gabah dan beras milik Bulog, selain untuk meningkatkan kualitas beras.

Guru besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada, M Maksum, berpendapat, kualitas beras yang buruk untuk program raskin akibat lemahnya kontrol terhadap pengelola. Penyebab lain, beras disimpan terlalu lama dan sering kali beras yang dibeli Bulog kualitasnya buruk.

”Ada istilah beras piknik, yaitu beras yang kualitasnya jelek dikeluarkan dari gudang, dibeli penampung, lalu dijual kembali ke Bulog untuk diberikan kepada rakyat miskin. Ini mengorupsi hak orang miskin. Padahal, hidup matinya Bulog 90 persen bergantung program raskin,” kata Maksum.

Dijelaskan, nilai buku beras untuk program raskin yang ditetapkan pemerintah tahun 2009 adalah Rp 5.500 per kilogram. Rumah tangga sasaran (RTS) menebus raskin Rp 1.600 per kg. Selisih nilai buku dan harga tebus itu adalah hak rakyat miskin. Namun, fakta di lapangan, beras yang diterima RTS nilainya tidak sesuai dari nilai buku yang ditetapkan pemerintah.

Oleh karena itu, pengamat perberasan, Husein Sawit, menyarankan agar standar kualitas beras untuk program raskin mengacu standar internasional.

Standar beras internasional hanya menetapkan satu parameter, yakni kadar patahan. Adapun parameter lain diasumsikan sempurna. ”Tidak ada toleransi terhadap derajat sosoh (keputihan) dan kadar menir. Kandungan menir yang tinggi dan derajat sosoh yang rendah memengaruhi daya tahan beras,” ujar Husein.

Kerja sama

Untuk meningkatkan aspek produksi, menurut Sutarto, Bulog bekerja sama dengan Departemen Pertanian mendorong penggunaan pupuk majemuk dalam budidaya padi. Selain itu, mendorong penggunaan pupuk organik, benih unggul bermutu, dan penanganan pascapanen.

Adapun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Bulog mengawasi dengan ketat para petugas gudang di setiap divisi regional dan subdivisi regional saat membeli beras dari mitra Bulog. ”Mitra Bulog yang nakal bisa dicoret dari daftar mitra dan tidak boleh lagi memasok beras ke Bulog,” kata Sutarto.

Untuk sistem penyimpanan, perlu penanganan yang lebih baik. ”Memang perlu biaya lebih besar, tetapi itu konsekuensi bila ingin memberikan raskin dengan kualitas yang bagus,” ujar dia.

Dari stok beras Bulog 1,7 juta ton, sebagian adalah pengadaan Maret-April 2009 sehingga kualitasnya menurun. ”Kami perlu memproses ulang sehingga menjadi lebih baik, itu jelas butuh biaya,” kata Sutarto. (MAS)***
Source : Kompas, Rabu, 23 Desember 2009 | 03:46 WIB

Teknologi Tepat Guna Yunus Puji Wibowo, Madiun

YUNUS PUJI WIBOWO

Teknologi Tepat Guna Yunus Puji Wibowo

Oleh A Ponco Anggoro

”Ciptakan Pekerjaan daripada Mencarinya”. Slogan ini tertulis pada selembar spanduk besar di ruang tamu rumah Yunus Puji Wibowo di Jalan Sunan Ampel, Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Slogan itu terus memotivasi Yunus sampai akhirnya cita-citanya terwujud, bahkan meraih sejumlah penghargaan.

Menjadi pengusaha memang dicita-citakan Yunus sejak masih kecil. Saat usianya masih 12 tahun, duduk di Kelas I SMPN 1 Geger, niatnya untuk berusaha sudah mulai dipupuk oleh ibunya.

”Saat itu ayah meninggal dunia. Ibu lalu berpesan agar saya tidak mengandalkan warisan dari ayah,” ungkapnya. Bersamaan dengan pesan itu, Yunus diberi lima ayam oleh ibunya sebagai titik awal agar Yunus memulai usaha.

Setiap hari, saat hendak berangkat ke sekolah, telur yang dihasilkan kelima ayam itu dibawa dan dijualnya di toko jamu yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Selama tiga tahun dia jalani usaha ini. Hasil penjualan telur sepenuhnya untuk membayar uang sekolah.

Yunus memperoleh kepuasan dengan berjualan telur. Apalagi cita-citanya menjadi pengusaha bisa terwujud. Kepuasannya ini yang terus memotivasinya agar bisa menjadi pengusaha saat dewasa kelak.

Namun, seiring bertambahnya usia, niatnya menjadi pengusaha tertunda. Ketika bersekolah di STM PGRI I Madiun, di sela waktu belajarnya dia bekerja di salah satu perusahaan konstruksi di Madiun. ”Saya ikut memasang instalasi listrik di perumahan-perumahan baru,” kenangnya.

Selepas STM, tiga kali dia berpindah-pindah kerja di tiga perusahaan konstruksi di Malang dan Bandung. Dia kemudian menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Taiwan. ”Uang Rp 20 juta yang saya tabung dari hasil kerja selama dua tahun dipakai untuk keperluan itu,” tambahnya.

Meskipun gajinya di Taiwan sekitar Rp 4 juta per bulan, Yunus tidak betah. Hanya selama satu bulan dia bertahan di sana. ”Saya menjadi kuli di pabrik paralon di sana. Tidak betah rasanya disuruh-suruh, bertentangan dengan cita-cita saya menjadi pengusaha,” tuturnya.

Dia lalu pulang ke Indonesia. Namun, karena uangnya sudah habis untuk biaya ke Taiwan, dia memilih bekerja di sebuah perusahaan jasa TKI di Jakarta. Setelah bekerja setahun dan keuangannya kembali pulih, dia baru kembali ke Madiun. ”Saya berniat mewujudkan cita-cita saya yang tertunda,” kata Yunus.

Pabrik kerupuk

Di Madiun, uang yang ditabungnya itu diinvestasikan untuk membuat pabrik kerupuk. Kerupuk dipilih karena mayoritas warga kampungnya bekerja sebagai perajin kerupuk. Lima tahun dijalani, usaha itu tidak juga berkembang. Pembuatan kerupuk yang masih manual menjadi kendala utama usaha rakyat itu.

Yunus pun berangkat ke Surabaya untuk mencari informasi pemotong kerupuk yang bisa mempercepat produksi. Dari Surabaya, dia berangkat ke Tulungagung karena dia mendapat keterangan bahwa ada orang yang bisa memberikan informasi lebih banyak di Tulungagung. ”Karena uang yang dimiliki terbatas, saya sering tidur di masjid di Surabaya dan Tulungagung,” katanya.

Setelah informasi yang diperoleh cukup, dia kembali ke Madiun. Barang-barang bekas, seperti pelek sepeda, rantai, dan kaleng susu, dikumpulkannya untuk dibuat menjadi mesin pemotong kerupuk. Dengan percobaan berulang kali selama satu bulan, mesin baru tuntas dibuat.

”Sempat putus asa karena tidak kunjung berhasil. Kegagalan saat membuat mesin itu malah membuat saya semakin tertantang,” ujar Yunus.

Dalam satu hari, mesin yang rangkanya dari kayu dan pembuatannya menghabiskan dana Rp 5 juta itu bisa memotong satu kuintal kerupuk. Setelah mengetahui cara membuat mesin itu, dia mulai membuat mesin pemotong dengan rangka besi, tidak lagi dengan kayu.

Selain memperbarui rangkanya, kemampuan memotongnya pun ditingkatkan. Jika sebelumnya satu kuintal kerupuk per hari, sekarang bisa dua kuintal setiap dua jam. Mesin juga dimodifikasi sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk memotong kerupuk, tetapi juga tempe. Untuk membuat alat yang kemudian dinamakan mesin pemotong kerupuk multiguna ini membutuhkan modal Rp 3,5 juta.

Pada tahun 2008 Yunus mengikutsertakan mesin itu dalam lomba teknologi tepat guna. Di tingkat Kabupaten Madiun, dia menjadi satu-satunya peserta dan di tingkat provinsi dia meraih juara kedua.

Setelah itu, mesin ciptaannya mulai dikenal. Dia pun mulai diikutsertakan dalam berbagai pameran. Sejak itu mesin yang dibuatnya dicari banyak orang. Yunus menjual mesin itu Rp 5 juta per unit. ”Sudah sepuluh mesin terjual. Mesin itu digunakan di Bandung dan Aceh,” tambahnya.

Tidak berhenti pada satu karya cipta mesin, Yunus mencoba membuat mesin lain, yaitu mesin parut listrik. Mesin yang biasa digunakan untuk pompa air dimodifikasi sehingga menjadi mesin yang bisa dipakai memarut kelapa dan ketela.

Bentuknya yang kecil, mudah dibawa ke mana-mana, membuat mesin ini banyak dicari orang. Sejak diproduksi awal tahun 2009 sudah ada 200 unit mesin parut yang terjual. Mesin yang dijual dengan harga Rp 350.000 per unit ini diminati pembeli dari beberapa daerah, di antaranya Sumatera, Kalimantan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Di samping terus membuat mesin, Yunus juga menjalin kemitraan dengan petani untuk membudidayakan tanaman rosela di lahan seluas 15 hektar di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Dia memodali para petani untuk menanam rosela, yang kemudian dia beli guna diolah menjadi sirop. Setiap tahun dia mampu memproduksi 5.000 botol sirop yang harganya Rp 12.000 per botol.

”Dari usaha-usaha ini, sekarang setiap bulan saya bisa memperoleh penghasilan kotor Rp 25 juta,” kata Yunus. Padahal, saat bekerja di perusahaan konstruksi dia hanya memperoleh penghasilan Rp 2 juta per bulan.

Cita-citanya menjadi pengusaha sudah terwujud. Berbagai penghargaan pun sudah diraihnya. Namun, dia masih terus bermimpi. Dengan usianya yang masih 30 tahun, tampaknya masih terbuka kesempatan bagi Yunus untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya itu.

YUNUS PUJI WIBOWO

• Lahir: 26 September 1979 • Alamat: Jalan Sunan Ampel, Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun • Pendidikan: STM PGRI I Madiun • Penghargaan: - Juara I Kewirausahaan, Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur (2008) - Juara II Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jawa Timur (2008) - Juara I Karang Taruna Berprestasi Tingkat Kabupaten Madiun (2008)** (Foto : Kompas/A Ponco Anggoro)****

Source : Kompas, Rabu, 16 Desember 2009 | 03:57 WIB