Indonesia Still to Claim Compensation for Timor Sea Contamination

Indonesia Still to Claim Compensation for Timor Sea Contamination

Reuters

A reconnaissance team heads towards the partially collapsed Montara well head platform and the West Atlas mobile offshore drilling unit in the Timor Sea, about 250 km (155 miles) off the far north Kimberley coast of Western Australia state in this November 22, 2009 handout photo. The team carried out a safety and damage assessment on the rig which began leaking oil and gas in August and later caught fire. Picture taken November 22, 2009.

JAKARTA - The Indonesian government remains in a position to file a compensation claim on a 2009 oil spill in the Timor Sea to the responsible parties, an environment ministry official said.

"In accordance with Law Number 32/2009 (on Protection and Management of the Environment), we have a legal standing to file a compensation claim for the contamination of the Timor Sea," said Masnellyarti Hilman, deputy for dangerous and toxic substance affairs to the environment minister, said on Wednesday.

She dismissed as baseless media reports that a claim previously presented to the responsible parties had been rejected. The Indonesian government and those parties had again met in Singapore last November 19 to discuss matters related to the claim.

Hilman said the claim will be based on a scientific methodology but she could not yet reveal the amount demanded. There were differences over the geographical coordinates between those presented by the Indonesian government and the parties on the contaminated areas but this problem had already been solved.

"Results of the meeting in Singapore will again be discussed further next month," said Hilman, adding that the venue and time for the meeting had not yet been set.

An incident took place on Montara wellhead platform on August 21, 2009 and as a result oil spilled into the sea. The incident’ occurred at a spot about 690 kilometers west of Darwin in Australia`s Northern Territory and 250 kilometers northwest of Truscott in western Australia.

It was also located close to Pulau Pasir atoll (Ashmore Reef) where Indonesian traditional fishermen routinely catch fish and other marine biota, according to media reports. By September 3, 2009, the Australian Maritime Safety Authority (AMSA) reported that the slick was 170 km (106 mi) from the coast of Western Australia, and moving closer to the shore.

The slick was also reported to have spread over 6,000 km2 (2,300 sq mi) of ocean with evidence that the oil was killing marine life. On November 3, 2009 (in total 74 days), the leak was stopped by pumping mud into the well and the wellbore cemented that finally "capping" the blowout, according to reports.

The rig is owned by the Norwegian-Bermudan Seadrill, and operated by PTTEP Australasia (PTTEPAA), a subsidiary of PTT Exploration and Production (PTTEP) which is in turn a subsidiary of PTET, the Thai state-owned oil and gas company was operating over on adjacent well on the Montara platform blowout. Representatives from PTTEPAA held meetings with Indonesian government officials in Perth, Western Australia on 27 July and 26 August 2010, to discuss the Indonesian government’s claim for compensation.

The claim is based on the fact that the spill had reached the coastal areas of Timor and Rote islands in the Indonesian maritime territory, according to Indonesian government officials. On 1 September 2010, PTTEPAA stated it did not accept any claim because no verifiable scientific evidence had been presented to the company to support the summary of claims presented by the Indonesian government, reports have said.(Ant)***

Sumber : Kompas.com, Kamis, 25 November 2010 | 07:16 WIB

Perbankan Siap Salurkan KUR 2011, Ditargetkan Rp 18 Triliun

Perbankan Siap Salurkan KUR 2011,

Ditargetkan Rp 18 Triliun

JAKARTA - Perbankan nasional menyatakan siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2011. Pada tahun ini, penyaluran KUR tersebut ditargetkan mencapai Rp 18 triliun atau naik dibanding 2010 yang sebesar Rp 16,4 triliun.

"Kami berkomitmen untuk terus menyalurkan KUR dengan maksimal. Untuk target tahun 2011 masih menunggu target yang ditetapkan pemerintah," kata General Manager BNI Slamet Djumantoro, di Jakarta. Pendapat senada disampaikan Direktur Commercial & Business Banking Bank Mandiri Sunarso.

Menurut Slamet, BNI sepanjang 2010 telah menyalurkan KUR sebesar Rp 1,63 triliun, berarti melebihi target yang Rp 1,6 triliun. Dengan ini outstanding KUR BNI telah mencapai Rp 3,16 triliun dengan total debitur sebanyak 27.824 debitur. "Sejak awal program KUR dari 2007 hingga akhir Desember 2010 penyaluran KUR BNI telah mencapai Rp 3,16 triliun kepada 27.824 debitur," ujarnya.

Dijelaskan, KUR merupakan kredit yang dijamin pemerintah dengan plafon hingga Rp 500 juta untuk usaha kecil yang feasible, namun belum bankable. Bank mendapat fasilitas penjaminan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sampai 80%.

"KUR ini lebih dominan di sektor perdagangan di mana mencapai 48 persen sedangkan sektor pertanian sebanyak 32 persen," kata Slamet. Dari total debitur KUR BNI saat ini sebanyak 2.655 debitur dengan outstanding sebesar Rp 435,5 miliar telah naik kelas menjadi debitur dengan fasilitas BNI wirausaha.

Sementara itu, Direktur Commercial & Business Banking Bank Mandiri Sunarso mengatakan, Bank Mandiri selama 2011 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 2,1 triliun atau 113,82 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1,84 triliun.

"Sebagian besar penyaluran KUR terserap ke sektor pertanian dan peternakan dengan porsi kredit mencapai 50,34 persen bagi lebih dari 49 ribu debitur. Sebesar 38,96 persen disalurkan ke sektor perdagangan kepada lebih dari 22 ribu debitur, selebihnya disalurkan ke sektor lain," katanya.

Dikatakan, penyaluran untuk sektor pertanian dan peternakan lebih dominan karena kuatnya komitmen Bank Mandiri untuk menyalurkan KUR ke sektor hulu agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat, serta upaya menjangkau pelaku UMKM di daerah yang tidak terjangkau Bank.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penyaluran KUR memberi sumbangan terhadap angka pengangguran sehingga target KUR pada 2011 dinaikkan. "Pada 2010, angka pengangguran susut menjadi 7,14 persen dibanding sebelumnya yang masih double digit," katanya.

Hatta juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan pada 2010 juga mengalami penurunan dari sebelumnya 14,1 persen menjadi 13,3 persen atau menjadi 31,02 juta dari sebelumnya lebih dari 32 juta. (A-78/das) ***

Source : Pikiran-Rakyat Online.com, Rabu, 05/01/2011 - 08:52

Pagu Anggaran Kemenakertrans Rp 4,128 Triliun

Pagu Anggaran Kemenakertrans

Rp 4,128 Triliun

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 4.128.286.700.000,- (Rp 4,128 triliun). Jumlah tersebut naik sebesar Rp 1.005.879.865 (Rp 1 triliun) dibandingkan pagu anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp 3.122.406.835.000 (3,122 triliun).

Demikian diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Pemantapan Program tahun 2011 di Jakarta, Rabu (5/1).

Dari pagu anggaran Rp 4,128 T tersebut terbagi dalam anggaran pusat sebesar Rp 2.619.121.540.000 yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenakertrans di pusat melalui 72 satuan kerja (Satker).

Sedangkan sisanya dialokasikan melalui dekonsentrasi sebesar Rp 222.189.226.000 di 33 Satker di seluruh provinsi Indonesia dan ditugaskan melalui tugas perbantuan sebesar Rp 1.509.165.160.000 pada 594 satker di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menakertrans mengatakan sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kemenakertrans telah melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Rabu lalu (29/12/2010).

“Hal ini dimaksudkan agar seluruh satuan kerja dapat segera melaksanakan kegiatan sehingga mempercepat realisasi program pembangunan secara tepat waktu dan selesai menyeluruh dan sempurna pada akhir tahun anggaran 2011,“ kata Muhaimin.

Dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Muhaimin menegaskan perlunya pengelolaan yang baik demi terwujudnya good governance, yang diimplementasikan melalui akuntabilitas, berorientasi pada hasil, dikelola secara professional, efisien dan efektivitas, proporsional dan transparan.

“Salah satu bukti konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standard akuntasi pemerintah, “ kata Muhaimin.

Dia berharap, para kepala dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian agar meyakinkan pimpinan pemerintah daerah dan DPRD agar memberikan perhatian yang lebih dan prioritas bagi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah-daerah.

“Perhatian pemerintah daerah dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran akhir pembangunan Indonesia,” kata Muhaimin.

Sedangkan bagi aparat di pusat, Muhaimin berpesan agar senantiasa memberikan bimbingan teknis dan petunjuk pelaksaaan kepada aparat di daerah. Selain itu, dibutuhkan pula upaya monitoring dan evaluasi serta menemukan solusi pemecahan masalah secara komprehensif. (A-78/kur) ***

Source : Pikiran-Rakyat Online.com, Rabu, 05/01/2011 - 15:42

Harga Cabe Meroket, Pedagang Sega Jamblang dan Tahu Petis Menjerit

Harga Cabe Meroket, Pedagang Sega Jamblang

dan Tahu Petis Menjerit

SUMBER - Para pedagang sega Jamblang (nasi Jamblang) dan tahu petis di Kab. Cirebon menjerit akibat harga cabe terus meroket dan tak kunjung turun, sementara mereka tetap harus membelinya agar tidak diprotes konsumen.

Informasi yang dihimpun Selasa (4/1) menyebutkan, harga cabe merah di sejumlah pasar seperti pasar Sumber, Pesalaran Plered, Jamblang dan Junjang Arjawinangun terus merangkak naik. Cabe merah yang sebelumnya antara Rp 35.000 hingga Rp 40.000 kini menapai Rp 45.000, sedangkan harga cabe rawit yang semula bisa dibeli antara Rp 40.000 hingga Rp 50.000 kini naik menjadi Rp 60.000.

"Pusing memikirkan harga cabe yang terus naik, sementara kami harus tetap bisa membeli agar para pembeli tidak protes," kata Ny. Reni, seorang pedagang sega Jamblang di Plered.

Hal senada disampaikan Wartini, salah seorang pedagang sega Jamblang keliling. Akibat kenaikan harga cabe tersebut dirinya mengaku hanya sedikit membawa sambal yang terbuat dari cabe merah itu. "Yang penting dari rumah bawa sambal, meskipun sedikit, kalau udah habis banyak calon pembeli yang tidak jadi makan," katanya.

Sementara itu, Aldin, pedagang tahu petis di Sumber mengaku tetap menyediakan cabe rawit untuk melengkapi dagangannya, namun terpaksa mengirit, tidak seperti biasanya. "Beruntung pembeli rata-rata mengerti kalau harga cabe sedang mahal," katanya.

Menurut Taryani, seorang petani cabe di daerah Pabedilan, petani serba susah, ketika harga cabe melambung tinggi, tetapi cabe yang ditanam susah sekali hidup akibat banyaknya hama dan penyakit tanaman tersebut. Lagi pula, harga di tingkat petani tidak semahal di pasar atau para tengkulak. (A-146/das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online.com, Rabu, 05/01/2011 - 04:50

2025 Target "Income" Per Kapita RI 10.000 Dollar

2025

Target "Income" Per Kapita RI 10.000 Dollar

AFP

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

TERKAIT:

• 2025, Indonesia Masuk 10 Negara Besar
• Per Kapita Penduduk 4.500 Dollar AS
• Per Kapita 4.500 Dollar AS
• 2015, Pendapatan Penduduk 5.000 Dollar!
• Jangan Mentok di Kelas Menengah
• GramediaShop: Pedoman Praktis Bagi Pengguna Jasa Terjemahan
• GramediaShop: Start

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai 10.000 dollar AS pada 2025.

"Kita perjuangkan supaya income per kapita mencapai 10.000 (dollar AS)," kata Presiden saat berpidato dalam pembukaan perdagangan perdana di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Senin (3/1/2011).

Presiden Yudhoyono menjelaskan, target itu dibuat dengan perhitungan yang rasional. Dia optimistis bisa mencapai target karena pendapatan per kapita penduduk Indonesia naik dua kali dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Menurut Kepala Negara, perjuangan untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan. "Itu akan kita perjuangkan secara adil untuk semua," kata Presiden.

Presiden mengatakan, target pencapaian pendapatan per kapita sebesar 10.000 dollar AS itu selaras dengan target Indonesia untuk menjadi kekuatan baru di dunia. "Visi Indonesia 2025, kita ingin menjadi emerging nation," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden meminta semua warga negara Indonesia saling bekerja sama sehingga Indonesia bisa mencapai target dalam waktu 15 tahun. "Dalam waktu 15 tahun, kita berharap bisa mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang jauh lebih baik daripada sekarang," katanya.

Presiden berharap, usaha untuk mencapai target 15 tahun itu dilakukan dengan berbuat yang terbaik setiap tahunnya.

Untuk itu, Yudhoyono berharap semua elemen masyarakat bersama-sama mewujudkan target untuk 2011, antara lain, pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, penurunan pengangguran hingga 7 persen, dan pengurangan kemiskinan hingga 11,5 persen.

Menurut Yudhoyono, Indonesia adalah negara besar. Oleh karena itu, pembangunan Indonesia juga harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.***

Source : Kompas.com, Senin, 3 Januari 2011 | 15:05 WIB

Ada 14 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda

• sandy s

Senin, 3 Januari 2011 | 17:18 WIB

dibuai kata2 manis kalo di itung 10rb dolar ke rupiah...kenyataan aja tabungan tersangka gayus lebih dari 10.000 dolar ,masi byk nolnya lagi, sementara kenyataaan masi byk yang menganggur

Balas tanggapan

• Maruasas Arios

Senin, 3 Januari 2011 | 17:02 WIB

Pak SBY perhitungan seperti itu adalah hanya omongan doang dilihat donk fakta dilapangan, bagaimana perekonomian dapat meningkat sementara kenyamanan, keamanan berusaha tidak didapat oleh pemilik modal di Republik ini, prosedur perijinan berbelit-belit hampir disetiap instansi sampai kekelurahan, membutuhkan biaya besar. Pengangguran juga berada dimana-mana coba di cek salah satu contoh di KBN Jakarta Utara ribuan pelamar setiap hari mondar-mandir, tanba miskin ya. Kebijakan-kebijakan di Republik ini banyak yang tidak jelas, jadi mustahillah kebutuhan hari ini misalnya makan saja susah kadang makan cuman 1 kali sehari, kalau mau perlu bukti silahkankan ke-KBN

Balas tanggapan

• ongsin tan

Senin, 3 Januari 2011 | 17:00 WIB

Pak BEYE kataka th 2025 pendapatan penduduk 10.000 us.....apakah dith 2025 pak BEYE masih hidup.....agar dpt mengetahui .....apakh tercapai prediksi tsb.....atau ini bicara ngawur .....dihitung dr mana...hasil produksi ga ada krn ga pabrik ...investor ga msk krn takut dimalingi dan indonesi biaya tinggi ( itu...tu biaya siluman)....apa hasil dr pajak.....tp rakyat ga menikmati....bingung deh gua

Balas tanggapan

• joyo alay

Senin, 3 Januari 2011 | 16:50 WIB

100jt per tahun??...yakin??

Balas tanggapan

• ang yohansen

Senin, 3 Januari 2011 | 16:24 WIB

mustahil pak.selama aparat hukum dan pemerintahannya korup.

Balas tanggapan