Ribuan tabung elpiji 3 kilogram rusak dan tidak layak dikumpulkan setelah dilakukan penarikan oleh Pertamina di gudang Stasiun Pengisian Bulk Elpiji Karangp loso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/7). Pertamina mengklaim sudah menarik satu juta tabung elpiji 3 kilogram yang rusak di seluruh Indonesia. Sekitar 15 juta tabung cadangan telah disiapkan Pertamina untuk menggantikan tabung yang ditarik. (KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN)***
Soal Tabung Gas, JK Temui SBY
JAKARTA - Maraknya ledakan tabung gas kemasan 3 
kilogram membuat mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jusuf Kalla, yang menyatakan dirinya penggagas program konversi minyak tanah dengan elpiji, merasa ikut bertanggung jawab secara moral dalam penanganan masalah terkait gas kemasan 3 kilogram itu.
Kalla menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berbicara empat mata mulai pukul 10.00 di ruang pertemuan khusus di Lantai III Wisma Negara, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (29/7).
”Ya, selain membicarakan rencana dan program yang dijalankan Palang Merah Indonesia, saya menyampaikan penanganan tabung elpiji yang harus selalu terus diperbaiki,” kata Kalla, yang kini menjadi Ketua Umum PMI Pusat kepada Kompas.
Menurut Kalla, bersama Presiden, ia mendiskusikan upaya perbaikan pelaksanaan program konversi, mulai dari sosialisasi, produksi, kualitas tabung, selang dan regulator, sampai pengawasan di masyarakat.
”Saya juga menyampaikan usulan perbaikan. Tetapi, maaf, tidak bisa merincinya lebih jauh soal penanganan tabung gas tersebut. Usul itu sudah saya sampaikan ke Presiden. Biar dibahas oleh pemerintah,” ujarnya.
Kalla mengakui, kepada Presiden, ia menyampaikan pentingnya program konversi minyak tanah ke elpiji, yang dikemas dalam tabung 3 kilogram. Program ini terutama untuk mengurangi beban subsidi anggaran dan perbaikan lingkungan.
Dijelaskan, penggunaan elpiji dapat mengurangi pemakaian minyak tanah yang selama ini disubsidi oleh pemerintah. ”Program ini harus terus dilanjutkan karena bermanfaat. Bahwa ada ekses di masyarakat, tentu tugas pemerintah untuk terus meningkatkan sosialisasi, kualitas produksi, sampai pengawasan di masyarakat yang diperbaiki karena ini sudah menjadi program pemerintah,” paparnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa, seusai mendampingi Wakil Presiden Boediono bertemu Asosiasi Minyak Indonesia di Istana Wapres, menyatakan, ia menunggu laporan tentang penarikan 9 juta tabung gas kemasan 3 kg. ”Itu tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Biar mereka yang menangani. Bagi rakyat adalah bagaimana penggunaan tabung gas 3 kg itu aman, aman, dan aman. Itu penting,” Hatta menegaskan.
Penarikan tabung
Sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan, penarikan tabung gas yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah sekitar satu juta tabung. Namun, satu juta tabung itu ditarik secara ”alami”. ”Penarikan sedang berjalan. Bukan diambil sekaligus, secara alamiah saja,” ujarnya.
Penarikan secara ”alami” adalah penarikan yang dilakukan jika ditemukan warga yang membawa tabung tidak sesuai SNI atau tabung yang bermasalah di tempat pengisian gas. Tabung yang bermasalah bukan berarti bocor, melainkan katupnya rusak.
Menko Kesra tidak menegaskan, kapan tenggat penarikan tabung secara alami itu dirampungkan pemerintah. ”Ya secepatnya saja,” ujarnya. Sebelumnya, Agung mengatakan, jumlah tabung gas 3 kg yang tidak sesuai SNI diperkirakan sekitar sembilan juta tabung.
Namun, menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, tidak akan ada penarikan tabung sebanyak 9 juta unit.
”Usulan Kementerian Perindustrian adalah SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) melakukan pengecekan pada saat pengisian elpiji kembali,” ujar Menperin.
Selain itu, Menperin mengusulkan kepada Menko Kesra selaku Tim Penanggulangan Tabung Gas 3 Kilogram untuk menyertakan Sucofindo, atau supervisor lain, agar setiap tabung yang akan didistribusikan diperiksa standar kualitasnya.
”Itu untuk menjaga kualitas produksi tabung meskipun sudah memiliki label SNI,” kata Hidayat.
Presiden harus ambil alih
Dari diskusi ”Konversi Energi” yang diprakarsai Megawati Institute, disimpulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan mempercepat penanganan kasus ledakan elpiji di sejumlah tempat di Indonesia. Terus bertambahnya jumlah insiden ledakan elpiji merupakan bencana nasional, yang membutuhkan langkah-langkah darurat dari pemerintah dan sejumlah pihak terkait.
Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah didistribusikan kepada masyarakat.
Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, selama ini pemerintah kurang responsif mengatasi masalah ledakan elpiji 3 kilogram. Pembahasan lintas sektor di bawah koordinasi Menko Kesra belum ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang terintegrasi.
”Ini soal nyawa, tidak bisa dibuat main-main. Itu bisa dituntut secara class action,” ujarnya.
Sejak awal, menurut Agus, program konversi minyak tanah ke elpiji persiapannya tidak matang dan tanpa studi kelayakan secara budaya. Penerapan program ini hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi, yakni penghematan subsidi bahan bakar minyak. Dampak sosialnya tidak dipertimbangkan dengan matang.
Oleh karena itu, Agus ataupun anggota Komisi XI DPR, Kamaruddin Sjam, yang juga pembicara dalam diskusi, mendesak agar pemerintah segera menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah dibagikan ke masyarakat, bukan hanya sembilan juta tabung yang tak sesuai SNI.
Jika hanya 9 juta yang ditarik, dikhawatirkan masih banyak tabung dan aksesori lain yang tidak sesuai standar. Apalagi, mayoritas kasus ledakan elpiji justru karena kerusakan selang, regulator, dan katup.
Biaya penarikan dan penggantian 45,28 juta paket perdana konversi harus ditanggung pemerintah. Menurut Kamaruddin, dibandingkan dengan nilai penghematan subsidi dari program konversi dan keselamatan jiwa pengguna, biaya penggantian paket perdana itu relatif jauh kecil.
Sementara anggota Komisi VII DPR, Ismayatun, meminta agar penerapan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup dipercepat.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan pendistribusian sekaligus pengawasan penggunaan elpiji 3 kg dan mencegah pengalihan konsumsi dari pengguna elpiji tabung 12 kg ke tabung 3 kg. Selain itu, juga mencegah kegiatan ilegal pengalihan isi elpiji tabung 3 kg ke tabung 12 kg serta pemakaian peralatan seperti tabung, kompor, dan aksesorinya yang tak sesuai SNI. (HAR/DAY/EVY/OSA)***
Sumber : Kompas, Jumat, 30 Juli 2010 | 02:33 WIB
Ada 8 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda
- faldy suhardhie
Jumat, 30 Juli 2010 | 12:12 WIB
Salut kepada bapak Yusuf Kalla, jiwa besarnya menuntunnya kembali bertemu SBY ....untuk satu tanggung jawab Moral...Yusuf Kalla pantas menjadi GURU BANGSA
- Agus Hermanto SPd
Jumat, 30 Juli 2010 | 11:17 WIB
Pak Kalla manusia Indonesia yg hebat, salut..
- holy rafika
Jumat, 30 Juli 2010 | 11:12 WIB
Penarikan "alami"...hahahaha. bilang aja males meriksa langsung? ;p
- Akhi sowak
Jumat, 30 Juli 2010 | 11:06 WIB
bravo buat jk....the real president
- Sulaiman Madi
Jumat, 30 Juli 2010 | 10:42 WIB
lebih cepat tidak meledak lebih baik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar