Gunakan SDA untuk Mengatasi Kemiskinan
JAKARTA - Pemerintah harus berkomitmen dan konsisten menggunakan sumber daya alam untuk pemberantasan kemiskinan yang masih sangat memprihatinkan. Komitmen itu sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni intinya tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Demikian diungkapkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencontohkan kebijakan yang berpihak pada 
pemberantasan kemiskinan dengan sumber daya alam, antara lain mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik gas dan energi lainnya sebelum mengekspor.
Hal senada diungkapkan Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad. Keduanya dimintai pendapat tentang kondisi kemiskinan di Indonesia.
Menurut Kalla, ”Sumber daya alam itu kalau ada sisanya, baru diekspor. Semua kontrak yang habis masa berlakunya atau kontrak yang baru dimulai harus begitu bunyi dan spiritnya. Jadi, komitmen mengelola national resources kita itu jelas.”
Dengan mengutamakan kepentingan untuk kebutuhan domestik, menurut dia, berarti sumber daya alam itu digunakan oleh industri dalam negeri untuk berproduksi dan menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja adalah salah satu upaya nyata mengatasi persoalan kemiskinan.
”Tidak seperti sekarang, gas kita lebih banyak diekspor ketimbang untuk kebutuhan domestik. Padahal, industri kita dan PLN kekurangan gas,” katanya.
Gas yang murah juga sangat dibutuhkan PLN untuk bahan bakar pembangkit energi listrik. Karena murah dan efisien, PLN bisa meningkatkan efisiensinya dan mengurangi kebutuhan subsidi. Selanjutnya, PLN bisa menambah kapasitas dengan dana yang sama dari pemerintah.
Salah satu contoh konkret kebijakan pemerintah yang langsung berpihak dan menyentuh kebutuhan riil rakyat ialah pengalihan pemakaian minyak tanah ke elpiji—terlepas dari segala kekurangan karena kurang tepat pengelolaannya. ”Masyarakat bisa menghemat pengeluaran sekitar Rp 30.000 per bulan, lingkungan juga bersih,” katanya.
”Pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi sekitar Rp 40 triliun per tahun. Dana itu bisa dialihkan untuk membangun puskesmas, biaya pendidikan, dan sebagainya, yang semuanya kembali untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Senada dengan Kalla, Chalid mengungkapkan, ”Saat ini pemerintah justru mengutamakan ekspor sumber daya alam untuk memenuhi permintaan negara- negara maju, sementara kita sendiri kekurangan dan harus membeli dari pasar dunia yang harganya lebih mahal. Kebijakan semacam ini jelas semakin memiskinkan rakyat.”
Menurut Chalid, memberantas kemiskinan tak bisa dilepaskan dari sistem supply-demand global. Negara berkembang sekarang dipaksa mengeksploitasi sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan negara-negara maju. Di sisi lain, kebijakan yang berpihak pada ekspor sumber daya pada akhirnya justru memiskinkan rakyat. (DIS/ISW)***
Source : Kompas, Selasa, 21 September 2010 | 02:53 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar