Jumat, 11 Desember 2009

Badan Pertanahan Nasional Dinilai Kurang Kooperatif dan Melakukan Komersialisasi Sertifikasi

PERTANIAN

Program Sertifikasi Lahan Terhenti

YOGYAKARTA - Program sertifikasi lahan pertanian pangan milik petani kecil dengan dukungan anggaran Departemen Pertanian terhenti. Penyebabnya, Badan Pertanahan Nasional dinilai kurang kooperatif dan melakukan komersialisasi sertifikasi.

Hal itu diungkapkan Direktur Pengelolaan Lahan pada Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Amier Hartono, Kamis (10/12) di Yogyakarta.

Amier mengungkapkan, sejumlah pemerintah kabupaten/kota batal melakukan sertifikasi karena tidak mampu menanggung kekurangan biaya proses sertifikasi. ”BPN kurang kooperatif. Biaya sertifikasi per persil Rp 400.000, melonjak menjadi Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta,” keluh Amier.

Deptan mengalokasikan anggaran sertifikasi lahan petani kecil mulai tahun 2006. Pada awalnya Deptan memberikan bantuan dana cuma-cuma sebesar Rp 350.000 per persil untuk pengurusan sertifikasi lahan pertanian pangan milik petani kecil hingga mereka mendapatkan sertifikat tanah.

Sertifikasi pada awalnya berjalan untuk 15.000 persil atau 20.000 persil. Dalam perkembangannya, biaya sertifikasi hingga tahun 2009 ini menjadi Rp 400.000 dan terus meningkat. Di Kota Baru, Kalimantan Selatan, misalnya, BPN setempat mematok biaya sertifikasi hingga Rp 1,5 juta per persil.

Pemerintah Daerah Kota Baru proaktif lalu menyanggupi dan mengalokasikan APBD II untuk menutupi kekurangan biaya sertifikasi. ”Ketika dana APBN turun, Kepala BPN setempat diganti. Biaya sertifikasi pun naik menjadi Rp 2,5 juta per persil,” ujar Amier.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di daerah-daerah lain. Deptan mencoba melakukan koordinasi dengan BPN pusat. Akhirnya, mulai tahun 2010 disepakati Deptan yang melakukan identifikasi dan mengusulkan lahan pangan mana dan milik siapa yang akan disertifikasi ke BPN.

Proses dan biaya sertifikasi BPN yang menanggung. Meskipun begitu, Amier tidak yakin itu bakal dilakukan karena dia menilai BPN kurang reformis. ”Maaf, kurang reformis,” tegasnya. (MAS)***

Sumber : Kompas, Jumat, 11 Desember 2009 | 03:57 WIB



0 Comments:

 

Site Info

free counters

Followers

bisnisreang@yahoo.com Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template