Tanpa perhatian serius, industri domestik bakal kalah bersaing dari produk China

Hadapi FTA dengan Perbaikan Iklim Usaha

Industri Juga Harus Benahi Diri

JAKARTA - Pemerintah harus serius membenahi masalah energi, infrastruktur buruk, dan ekonomi biaya tinggi untuk menaikkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah juga harus memperkuat kinerja aparat Bea dan Cukai dan aparat perpajakan untuk menjaga pasar domestik.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi yang dihubungi di New York, AS, Selasa (29/12).

Menurut Sofjan, semua cara perlu diusahakan, tetapi tidak akan banyak membantu kalau Indonesia tidak mempersiapkan infrastruktur dengan baik. Pasokan listrik yang minim, ekonomi biaya tinggi, dan barang selundupan merupakan hal yang kerap dikeluhkan pengusaha.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengusulkan agar 200 pos tarif turun bertahap dari 5 persen tahun 2010 menjadi nol persen tahun 2015 dan 27 pos tarif lagi tetap 5 persen sampai tahun 2014 dan langsung turun menjadi nol persen tahun 2015.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Asril Sutan Amir mengungkapkan, pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri hilir dengan perbaikan infrastruktur dan iklim usaha. Tanpa perhatian serius, industri domestik bakal kalah bersaing dari produk China.

Infrastruktur, terutama energi, jalur distribusi, biaya pelabuhan, dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi. Pemerintah harus cepat membenahinya agar dunia usaha lebih bergairah meningkatkan produktivitas dan ekspansi bisnis.

Dari sisi sumber daya alam, ekspor Indonesia tidak akan terganggu. Namun, bahan mentah Indonesia yang diekspor ke China kemudian akan menjadi bahan baku produk yang lalu dijual ke Indonesia.

”Kondisi ini yang akan mengganggu industri domestik. Pemerintah semestinya melindungi pasar domestik agar industri hilir nasional bisa terus tumbuh,” ujar Asril.

Sementara di Semarang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng Ihwan Sudrajat menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jateng berupaya memperkuat produk unggulan Jateng, seperti tekstil dan produk tekstil, mebel, dan industri makanan.

Menurut Ihwan, perjanjian perdagangan bebas (FTA) mau tidak mau memaksa Indonesia untuk berbenah diri dalam berbagai bidang. Para pengusaha didorong untuk meningkatkan profesionalitas, sedangkan pemerintah juga harus mengupayakan prosedur yang lebih efisien.

”Kalau menunggu sampai siap, kita tidak akan pernah siap. Jika ditunda, apakah dengan penundaan itu kita menjadi lebih siap? Yang paling penting adalah seleksi produk unggulan. Kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada dan harus menyiapkan diri,” ujar Ihwan. (HAM/UTI/FAJ)

Sumber : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:50 WIB