KONSTRUKSI
Pemerintah Lindungi Kontraktor Kecil
JAKARTA - Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Soeharsojo meminta pemerintah menerbitkan kebijakan untuk melindungi kontraktor kecil. Di Gapensi saja, 88 persen badan usaha dari 60.000 badan usaha yang terdaftar tergolong kontraktor kecil.
”Sebenarnya, telah ada metode slice packaging system, di mana dalam satu proyek ada pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan ke kontraktor kecil. Tapi, lebih baik bila ada regulasi dari pemerintah,” kata Soeharsojo, Selasa (29/12) di Jakarta.
Tanpa regulasi, Soeharsojo mengatakan, keluhan dari kontraktor kecil takkan pernah dituntaskan. ”Kontraktor kecil yang harus bertahan hidup sering mengeluh hanya diberi pekerjaan kecil dari nilai kontrak keseluruhan. Lalu, sering kali baru dibayar setelah pekerjaan selesai,” ujarnya.
Ditegaskan Soeharsojo, selama ini berarti kontraktor kecil lebih sering dimanfaatkan oleh kontraktor besar. Padahal, seharusnya kontraktor kecil dibina agar mampu mengerjakan proyek- proyek berskala lebih besar.
”Konsep slice packaging system sangat baik 
dikembangkan untuk proyek konstruksi dengan dana APBN dan APBD. Terlebih proyek itu dapat diberdayakan sebagai wahana latihan bagi kontraktor kecil,” ujar Soeharsojo.
Segmentasi
Wakil Ketua I BPP Gapensi John Pieter Nainggolan meminta penghapusan segmentasi dalam draf Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. ”Bila kontraktor grade tujuh boleh mengerjakan proyek untuk kontraktor dengan grade dua, tentu kontraktor kecil takkan mampu bersaing,” ujarnya.
Kontraktor grade tujuh biasanya mengerjakan proyek senilai Rp 25 miliar, sedangkan kontraktor grade dua antara Rp 100 juta-Rp 400 juta.
John meminta pemerintah melindungi kontraktor kecil itu. ”Segmentasi tetap harus diberlakukan. Boleh saja turun grade dilakukan, tetapi sebatas 
misalnya kontraktor grade tujuh mengerjakan proyek untuk kontraktor grade enam,” katanya. (RYO)***
Sumber : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:46 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar